Tahun 2025, Kementerian PUPR Menerima Pagu Anggaran Indikatif Rp 75,63 Triliun
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun anggaran 2025 mendapat pagu indikatif sebesar Rp75,63 triliun. “Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 5 April 2024, ditetapkan pagu indikatif Kementerian PUPR TA 2025 sebesar Rp75,63 triliun, ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pekerjaan U...
Akhir 2024, BPIW Targetkan Penyusunan 10 Kota Pilot Project Program ICP Tuntas
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan akan melakukan percepatan pelaksanaan National Urban Development Project (NUDP). Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, BPIW Kementerian PUPR, Zevi Azzaino mengatakan, sesuai arahan Menteri PUPR penanganan NUDP supaya dilak...
Konsisten Cermati Isu Global dan Lintas Sektor dalam Menyusun Perencanaan Berbasis Kewilayahan: Lesson Learned Mengikuti Cross Cutting Session di 10th World Water Forum
Generasi muda Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR berpartisipasi aktif mengikuti berbagai forum dalam gelaran 10th World Water Forum. Tiga orang perwakilan Generasi Muda BPIW yaitu Alis Listalatu, Andi Pandu Pratama, dan Indra Maulana mengikuti Cross Cutting Session yang bertajuk “Climate-Water-Energy-Food-Ecology (WEFE)...
Kementerian PUPR Sambut Perwakilan Negara dalam 10th World Water Forum High Level Panel bertajuk Moving the Water Action Agenda Forward Together
Kepala BPIW, Yudha Mediawan mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, memberikan sambutan pembukaan pada forum High Level Panel di World Water Forum ke-10 di Bali International Convention Center, Selasa, 21 Mei 2024. Dalam forum yang bertajuk Moving the Water Action Agenda Forward Together ini, Yudha mewakili Indonesia sebagai tuan rumah menyambut ...
10th World Water Forum Expo Resmi Dibuka, BPIW Tampilkan Gagasan Perencanaan Terpadu sebagai Solusi Pengelolaan Air untuk Kesejahteraan Bersama
Ketua Inter-Parliamentary Union (IPU) yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Puan Maharani secara resmi membuka Fair and Expo World Water Forum ke-10, di area Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Senin, 20 Mei, 2024 siang. Pameran ini berlangsung hingga berakhirnya gelaran World Water Forum ke-10, pada 25 Mei 2024. "Saya sa...
Pembukaan 10th World Water Forum, BPIW Kementerian PUPR Dukung Prinsip Inklusivitas Pengelolaan Air
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Yudha Mediawan, turut menghadiri Opening Ceremony pada 10th World Water Forum di Bali International Covention Center (BICC) Nusa Dua, Bali, Senin, 20 Mei 2024. Forum air terbesar di dunia tersebut dibuka langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) bersama Presiden World Water Cou...
BPIW Persiapkan Kunjungan Lapangan dan FGD terkait National Urban Development Strategy
National Urban Development Strategy (NUDS) merupakan salah satu dari empat Instrumen Pelaksanaan National Urban Development Project (NUDP). Selain NUDS, instrumen pelaksanaan NUDP lainnya adalah National Urban Policy (NUP), Integrated City Planning (ICP), dan Capital Investment Planning (CIP). NUDS merupakan skenario dan strategi pengembangan kota b...
BPIW Kementerian PUPR Kawal Kajian 10 Kota Prioritas Terkait Integrated City Planning
Integrated City Planning (ICP) terkait pemilihan 10 Kota Prioritas yang akan menjadi percontohan atau pilot kota-kota di Indonesia yang akan dikembangkan, kembali dibahas dalam rapat di BPIW Kementerian PUPR, Senin, 13 Mei 2024. Saat memimpin rapat tersebut Kepala BPIW, Yudha Mediawan menjelaskan ICP menjadi platform kolaborasi pengembangan infrastruktur ...
Hadiri Konsinyasi Reviu Profil Risiko UPR T-2, Kepala BPIW Berharap Pelaksanaan Manajemen Risiko meningkat di Level “Managed”
BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional menggelar Konsinyasi Reviu Profil Risiko Unit Pemilik Risiko UPR T-2 dalam Rangka Peningkatan Penerapan Manajemen Risiko. Konsinyasi Reviu Profil Risiko tersebut dilaksanakan di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat, di Kota Bandung, pada 2 dan 3 Mei 202...
BPIW Kementerian PUPR Laksanakan Kick-off Meeting Sinkronisasi Penyusunan Program Prioritas 2026 dan Pemantauan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III menyelenggarakan Kick-off Meeting Sinkronisasi Penyusunan Program Prioritas Tahun 2026 dan Pemantauan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, di Bandung. Kegiatan ini berlangsu...
Buka Rakernas BKKBN, Wapres Dorong Kawal Peningkatan Kualitas SDM
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin membuka langsung Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Penurunan Stunting di di Auditorium Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Pembukaan Rakornas BKKBN ini juga dihadiri jajar...
Jadi Narasumber Orientasi PPPK, Kepala BPIW Sampaikan Target Pembangunan Infrastruktur PUPR Jangka Panjang
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Yudha Mediawan menjadi salah satu narasumber dalam pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian PUPR Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 19 Maret s.d 26 Juli 2024. Kepala BPIW berkesempatan menyampaikan materi isu strategis, target, dan kinerja pembangu...
Hadiri Musrenbang, Kepala BPIW Sampaikan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Aceh Tahun 2025
Dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2025, Pemerintah Aceh melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Tahun 2024 dengan tema “Mengurangi Ketimpangan Wilayah Melalui Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan”. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaha...
Kepala BPIW Lakukan Kunjungan Lapangan di Banda Aceh
Kepala BPIW Kementerian PUPR Yudha Mediawan melakukan kunjungan lapangan ke beberapa infrastruktur yang sedang dibangun di Wilayah Aceh, Senin, 22 April 2024. Kunjungan tersebut dilakukan setelah menghadiri Acara Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Aceh, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2025....
2024 Susun ICP 10 Kota Pilot, BPIW Komitmen Percepat Pengembangan Kota-kota di Indonesia
Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen melakukan percepatan penanganan pengembangan kota-kota di Indonesia sesuai potensinya. Hal itu diketahui dalam Rapat Persiapan Percepatan Penanganan Perkotaan yang digelar di Kantor BPIW, Jakarta, Rabu 3 April 2024. Kepala BPIW Kementerian P...
Kick-Off Project Management Support for National Urban Development Project
Project Management Support (PMS) for National Urban Development Project (NUDP) merupakan dukungan pelaksanaan proyek yang akan membantu Central Project Management Unit (CPMU) dan Project Management Unit/Project Implementation Unit (PMU/PIU) dalam melaksanakan monitoring, dan evaluasi proyek NUDP. Sehubungan dengan hal itu, BPIW Kementerian PUPR mel...
BPIW Mendorong Percepatan Pembangunan Ibu Kota Provinsi Baru di Papua
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong adanya percepatan penyiapan infrastruktur kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Daerah Otonomi Baru (DOB) pada empat provinsi baru di Pulau Papua. Hal itu diketahui dalam "Rapat Pembahasan Monitoring Tindak Lanjut Percepatan Pembangunan Kawasan Pusa...
Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 Prioritaskan 20 Lokus
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong adanya percepatan intervensi infrastruktur PUPR pada 20 lokus prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) pada tahun 2024. Hal tersebut diupayakan dalam pembahasan progres integrasi program PKE tahun 2024 yang dilaksanakan di Ruang Rapat BPIW...
BPIW Berkomitmen Terus Meningkatkan Program Anti Penyuapan
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) berkomitmen terus meningkatkan program anti penyuapan. Hal itu diketahui dalam kegiatan Kick Off Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan BPIW yang digelar di Auditorium Kementerian PUPR, Kamis, 21 Maret 2024. "Beberapa waktu lalu saya mi...
Penyusunan Profil Risiko BPIW TA 2024 Wujudkan Tata Kelola Organisasi yang Lebih Baik di Lingkungan BPIW
Dalam rangka upaya memitigasi risiko-risiko yang mampu menghambat pencapaian tujuan, sasaran, dan target organisasi, Badan Pengembangan Infrastruktrur Wilayah (BPIW) menggelar rapat Penyusunan Profil Risiko di Lingkungan BPIW di Kantor BPIW pada Jumat, 22 Maret 2024. Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Benny Hermawan memaparkan Penerapan...
Tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
penyusunan kebijakan teknis program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Fungsi
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri
Tugas
Melaksanakan pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Fungsi
penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran badan
Fungsi
penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis badan
Fungsi
pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran
Fungsi
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan dan kinerja badan
Fungsi
pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan badan
Fungsi
pelaksanaan penatausahaan barang milik negara
Fungsi
pengelolaan urusan kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi
Tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pelaksanaan koordinasi keterpaduan rencana dan sinkronisasi program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
penyusunan kebijakan teknis dan strategi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kementerian
Fungsi
penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional
Fungsi
koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kementerian
Fungsi
penyusunan indikasi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional
Fungsi
pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keterpaduan program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Tugas
melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan
Fungsi
koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sumatera dan Kalimantan
Fungsi
koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan
Fungsi
sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan
Fungsi
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Pulau Kalimantan
Tugas
melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Fungsi
koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Fungsi
koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Fungsi
sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Fungsi
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Tugas
melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum
Fungsi
pelaksanaan administrasi kerja sama bidang pengembangan infrastruktur wilayah
Fungsi
pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi, serta pelayanan data dan informasi di bidang pengembangan infrastruktur wilayah
Fungsi
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga badan
Fungsi
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat
Fungsi
pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat wilayah nasional
Fungsi
fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat
Fungsi
pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan
Fungsi
fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat
Fungsi
pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Fungsi
fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat
Fungsi
pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat
- RENSTRA PUPR 2015-2019 PERMEN PUPR NO.13.1_PRT_M_2015.PDF Download
- RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2015-2019.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN RENSTRA.ZIP Download
- PERMEN PUPR NO. 09 TAHUN 2018.ZIP Download
- DIPA BPIW TAHUN 2018.PDF Download
- DIPA BPIW TAHUN 2017.PDF Download
- DIPA BPIW TAHUN 2016.PDF Download
- LAPORAN KINERJA BPIW 2018.PDF Download
- RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW) TAHUN 2015-2019.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 13.1_PRT_M_2015 TENTANG RENSTRA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019 (1).PDF Download
- PERMEN PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
- PERMEN PUPR NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.ZIP Download
- PERMEN PUPR NO.23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020-2024.ZIP Download
- UU NO 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG.PDF Download
- UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.PDF Download
- UU NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.PDF Download
- UU NO 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 13_PRT_M_2014 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 13.1_PRT_M_2015 TENTANG RENSTRA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 15_PRT_M_2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 47_PRT_M_2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR.PDF Download
- PERPRES NO 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PP NO 64 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 61 TAHUN 1999 TENTANG KEPELABUHANAN.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 15_PRT_M_2016 TENTANG ROAD MAP RB KEMENTERIAN PUPR 2015-2019.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 17_PRT_M_2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TIK DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 20_PRT_M_2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- SE NO. 01 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM PELAPORAN KEUANGAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- SE NO. 03 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR REKONSILIASI INTERNAL DAN EKSTERNAL LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- SE NO. 06 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
- PERMEN PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 20_PRT_M_2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
- PERPRES NOMOR 135 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESDIEN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NO.3 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
- PERMEN PUPR NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.ZIP Download
- PERMEN PUPR NO 13_TAHUN_2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
- PERMEN PUPR NO.23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020-2024.ZIP Download
- PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN.PDF Download
- LAKIP BPIW 2015.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2015.PDF Download
- LAKIP BPIW 2016.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2016.PDF Download
- LAKIP BPIW 2017.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2017.PDF Download
- LAKIP BPIW 2018.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2018.PDF Download
- LAKIP BPIW 2019.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2019.PDF Download
- LAKIP BPIW 2020.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2020.PDF Download
- PERPRES NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.ZIP Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.ZIP Download
- SE MENTERI PUPR NOMOR 06:SE:M:2021 TAHUN 2021 TENTANG PANDUAN APLIKASI IDENTITAS VISUAL KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.ZIP Download
- PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH.PDF Download
- PERPRES NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN.PDF Download
- PP NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL.PDF Download
- PP NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.PDF Download
- PP NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.PDF Download
- PP NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS.PDF Download
- PP NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG.PDF Download
- PP NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.PDF Download
- PP NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN,HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH.PDF Download
- PP NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL.PDF Download
- PP NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.PDF Download
- PP NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN.PDF Download
- PP NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NASIONAL BPIW (REKAP 3 KEGIATAN KL).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 SEKRETARIAT BPIW (REKAP 3 KEGIATAN KL).PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PANDUAN PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG TEKNIK PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBINAAN SDM DALAM MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PU.ZIP Download
- PERMEN PUPR NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSAAAN KEGIATAN KEMENTERIAN PU YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN SENDIRI (LAMPIRAN).PDF Download
- SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENDAMPINGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG TATA NASKAH DINAS.ZIP Download
- PERMEN PUPR NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NO 7 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
- SE MENTERI PUPR NO 07 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
- SE MENTERI PUPR NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN LANJUTAN PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTORAL (S3) DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA TUGAS DI BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
- NASKAH AKADEMIS KELEMBAGAAN BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2020-2024.PDF Download
- KEPMEN PUPR NOMOR 611 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 450 TAHUN 2017 TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PK AWAL BPIW TA 2021.PDF Download
- PK REVISI 1 BPIW TA 2021.PDF Download
- PK REVISI 2 BPIW TA 2021.PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2022 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
- LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2021.PDF Download
- SE KEPALA BPIW NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN MUATAN RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
- UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN.PDF Download
- UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA.PDF Download
- PERATURAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022.PDF Download
- PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL LOMBOK-GILI TRAMENA TAHUN 2020-2044.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PPNKEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA.PDF.PDF Download
- SE MENTERI PUPR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 323 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENANGANAN MASUKAN DARI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.PDF.PDF Download
- KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 1805 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG KUASA PENGGUNA ANGGARAN BARANG DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BPIW.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2022.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (KEPALA BPIW).PDF Download
- PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA.PDF Download
- PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
- PERATURAN KEMENTERIAN KEUANGAN (PMK) TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023.PDF Download
- PERMEN PANRB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (KEPALA BPIW).PDF Download
- LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2022.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (REVISI 1).PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (KEPALA BPIW).PDF Download
- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2023 TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024.PDF Download
- LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2023.PDF Download
- LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2024.PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5591).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5592).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 (REKAP 1A KL).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5591).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5592).PDF Download
Tidak ada publikasi yang berhubungan dengan
Kembali ke Home
Tidak ada pertanyaan yang berhubungan dengan
Kembali ke Home
Integrated Regional Infrastructure Development to Support Indonesia Maritime Connectivity - Indonesia-China
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2016
- Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Strategis
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":3,"name":"WPS","created_at":"2015-12-16 11:14:49","updated_at":"2016-01-29 05:26:58"}
Pengembangan Infrastruktur PUPR Berbasis Kewilayahan - BPSDM KEMENDAGRI
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2016
- Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":4,"name":"Perbatasan","created_at":"2015-12-16 11:14:59","updated_at":"2016-01-29 05:27:13"}
Dukungan Infrastruktur PUPR dalam Rangka Mempercepat Pembangunan Kawasan Ekonomi - HKI
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2016
- Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Strategis
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":11,"name":"Ekonomi","created_at":"2016-06-16 16:13:00","updated_at":"2016-06-16 16:13:00"}
Indonesia Integrated Development for Strategic Tourism Areas – World Bank
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2016
- Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Strategis
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":5,"name":"Kawasan Strategis","created_at":"2016-01-29 05:27:33","updated_at":"2016-01-29 05:27:33"}
Integrated Regional Infrastructure Development to Support Indonesia Connectivity as a Maritime Silk Road - Indonesia-China
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2016
- Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Strategis
- Kategori : Pidato/Sambutan/Keynote
- Tema : {"id":3,"name":"WPS","created_at":"2015-12-16 11:14:49","updated_at":"2016-01-29 05:26:58"}
Dukungan Infrastruktur PUPR dalam Rangka Mempercepat Pembangunan Kawasan Ekonomi - HKI KADIN
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2016
- Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Strategis
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":11,"name":"Ekonomi","created_at":"2016-06-16 16:13:00","updated_at":"2016-06-16 16:13:00"}
Dukungan Infrastruktur PUPR dalam Mencapai Pembangunan Transportasi Berkeselamatan – Pameran Transportasi
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2016
- Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":15,"name":"Transportasi","created_at":"2016-06-17 10:29:52","updated_at":"2016-06-17 10:29:52"}
Arah Kebijakan Strategis Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur PUPR – PraKonreg Medan
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2016
- Organisasi : Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":9,"name":"Program dan Anggaran","created_at":"2016-04-05 17:50:01","updated_at":"2016-04-05 18:09:53"}
Dukungan Infrastruktur PUPR dalam Mencapai Pembangunan Transportasi Berkeselamatan – Sarasehan Pameran Trasportasi
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2016
- Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":15,"name":"Transportasi","created_at":"2016-06-17 10:29:52","updated_at":"2016-06-17 10:29:52"}
Dukungan Infrastruktur PUPR pada Kawasan Perbatasan dan Tertinggal - Wantimpres
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2016
- Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Strategis
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":4,"name":"Perbatasan","created_at":"2015-12-16 11:14:59","updated_at":"2016-01-29 05:27:13"}
Tidak ada glossary yang berhubungan dengan
Kembali ke Home
