Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan akan melakukan percepatan pelaksanaan National Urban Development Project (NUDP).
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, BPIW Kementerian PUPR, Zevi Azzaino mengatakan, sesuai arahan Menteri PUPR penanganan NUDP supaya dilakukan terhadap 10 kota pilot project. "Arahan Bapak Menteri PUPR untuk pelaksanaan ICP di 10 kota pilot project harus selesai pada Desember 2024,” papar Zevi saat membuka Rapat Pembahasan 10 Kota Integrated City Planning (ICP) dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya yang dihadiri Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Wahyu Kusumo Susanto dan jajarannya, serta perwakilan Direktorat Perencanaan Teknis Cipta Karya di Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024.
Ia menjelaskan, kegiatan ICP melingkupi penyiapan implementasi proyek infrastruktur. Untuk itu, ICP tidak hanya menghasilkan major projects, tetapi juga readiness criteria termasuk Pra-FS dan basic design. “Menteri PUPR juga mendorong percepatan proses lelang,” terangnya.
Hal ini, lanjutnya, perlu upaya bersama dan terobosan regulasi terkait. Menteri PUPR juga mengarahkan agar kegiatan ICP mendukung visi bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, yang salah satunya adalah Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Pembangunan 10 kota inovatif, berkarakteristik, dan mandiri.
Zevi menerangkan, salah satu penanganan kota-kota di Indonesia melalui NUDP merupakan kerja sama pemerintah dan Bank Dunia. Ada beberapa kegiatan dalam NUDP dalam penanganan perkotaan, salah satunya ICP. ICP merupakan program perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman kota terpadu berbasis New Urban Agenda (NUA).
Tujuan ICP, lanjutnya, melakukan rencana pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman perkotaan yang dapat meningkatkan city competitiveness, keberlanjutan serta peluang investasi kota yang menghubungkan antara perencanaan spasial dengan investasi.
Zevi juga menjelaskan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya dalam NUDP mendapat tugas untuk mengawal penyusunan feasibility study (FS), basic design sampai pelaksanaan pembangunannya. ICP ditargetkan selasai akhir 2024, sehingga pelaksanaan pembangunan ICP dilaksanakan mulai 2025.
Di tempat yang sama, Ketua Central Project Management Unit (CPMU) NUDP, Firman Napitupulu menyampaikan, pelaksanaan NUDP memang perlu dilakukan percepatan agar target penyusunan ICP pada Desember 2024 dapat dicapai.
Menurutnya, sinkronisasi dan integrasi semua pihak yang terlibat pelaksanaan NUDP menjadi syarat wajib. Sehingga, perlu dilakukan langkah-langkah agar mendorong percepatan banyak pihak.
Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah (Puswil) I BPIW, Boby Ali Azhari, perwakilan unit kerja Puswil II BPIW, serta Puswil III BPIW serta para konsultan yang terlibat dalam penyusunan ICP 10 kota pilot project. (Ris/Tiara)
