Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan Kawasan Perkotaan di Kawasan Timur Indonesia yang dilaksanakan pada Rabu-Jumat, 10-12 Juli 2024 di BSD, Tangerang. Rakor tersebut bertujan untuk menjawab isu dan tantangan penanganan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2025-2029.
Rakor Penataan Kawasan Perkotaan di Kawasan Timur Indonesia memiliki 4 agenda yang meliputi: (1) mengidentifikasi strategi penataan kawasan perkotaan di kawasan Timur Indonesia tahun 2025-2029 dengan fokus Sorong, Papua Barat Daya, (2) deliniasi Kawasan Prioritas Penataan Permukiman Sorong, (3) kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan kawasan perkotaan dan (4) sharing knowledge penanganan kawasan perkotaan (penanganan kawasan kumuh) yang sudah dilakukan sampai saat ini. BPIW berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan, Praktisi Fasilitator KOTAKU, Pemda Kota Sorong, Kepala Barenlitbangda Kab. Semarang, Bappeda Kab. Gresik dan Bappeda Kota Langsa dalam mewujudkan penataan kawasan pekotaan di Kawasan Timur Indonesia, khususnya Kota Sorong.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III, Pranoto, memberikan arahannya agar rapat koordinasi dapat menghasilkan kesepakatan terkait penanganan kawasan perkotaan Kawasan Timur Indonesia khususnya Sorong di Provinsi Papua Barat Daya.
“Kami mengundang berbagai narasumber agar bisa berdiskusi dalam perencanaan penataan kawasan perkotaan di kawasan Kota Sorong. Sehingga dari diskusi bersama dapat menjadi masukan yang menghasilkan implementasi nyata, khususnya kawasan Kota Sorong pada perumusan city development area yang akan direncanakan sampai dengan urban desain-nya,” ujar Pranoto.
Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III C, Andie Pramudita selaku moderator rapat menyampaikan skenario terkait penanganan kawasan kumuh yang harus segera ditangani sesuai target RPJMN 2020 – 2024.
“Target penanganan kawasan kumuh harus kita kejar sebelum akhir masa RPJMN tahun 2024. Kami akan belajar dan menggali dari narasumber. Selanjutnya kami akan melakukan develop suatu program untuk penataan kawasan Kota Sorong dan melanjutkan apa yang kita bangun bersama dengan memberikan treatment sesuai kebutuhan kota,” tambah Andie.
Rakor tersebut dilanjutkan dengan diskusi bersama narasumber dan peserta yang hadir. Narasumber pertama dari Direktorat Perumahan dan Keamanan Permukiman-Bappenas, Sheny, menyampaikan urgensi penanganan permukiman kumuh di Indonesia yang masih mengalami penambahan permukiman kumuh sehingga menjadi salah satu pekerjaan besar bagi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Narasumber selanjutnya dari Badan Perencana Penelitian Kabupaten Sorong, Ahmad Kennedy Yoenoes, menyampaikan kebijakan jangka panjang di Kabupaten Sorong yang meliputi kebijakan sumber daya manusia, kebijakan beasiswa, kebijakan infrastruktur, dan kebijakan ekonomi. Selain itu, disampikan juga oleh Kennedy kebijakan jangka menengah yang terdiri dari 6 strategi yakni strategi pengembangan sistem pusat permukiman, peningkatan kualitas prasarana, menggali potensi unggulan, aspek suistanable, budi daya, dan rawan bencana.
Mochamad Fakhrur Rifqi dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman menyampaikan pelaksanaan Program KOTAKU yakni kota tanpa kumuh yang bertujuan menangani permukiman kumuh di perkotaan dalam rangka mendukung target penanganan permukiman kumuh RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024. Turut menanggapi, Ahmad Nashiruddin sebagai praktisi fasilitator KOTAKU menyampaikan keterkaitan agenda perumahan dan kawasan permukiman serta meminta pemda lebih aware terhadap program yang dimiliki.
Narasumber lainnya, Prof. Haryo Winarso selaku pakar perencanaan dan perancangan kota dalam kesempatan tersebut menyampaikan perkembangan strategi slum upgrading. Disampaikan pula oleh Prof. Haryo Winarso yang dihadapi oleh kawasan kumuh meliputi kurangnya akses terhadap air bersih, fasilitas sanitasi, dan perumahan subsidi terbengkalai.
Sementara itu Kepala Barenlitbangda Kab. Semarang, dan perwakilan Bappeda Kab Gresik menyampaikan program daerah masing-masing serta gagasan pengelolaan kawasan perkotaan di Kab. Semarang dan Kab.Gresik. Diskusi rapat koordinasi ditutup oleh narasumber terakhir yang menyampaikan permasalahan di bidang perumahan, air minum, dan sanitasi serta sharing program dari sumber dana APBK Kota Langsa oleh Kepala Bappeda Kota Langsa, Muhammad Darfian.
Beberapa hal penting yang menjadi perhatian dalam penanganan kawasan kumuh perkotaan dari hasil rapat koordinasi ini antara lain komitmen pemerintah daerah yang penting untuk menjaga keberlangsungan kegiatan, kepastian lahan, landasan hukum berupa dokumen perencanaan dan partisipasi masyarakat dari tahap awal perencanaan kegiatan. Komitmen pemerintah daerah merupakan factor kunci karena diharapkan pemda tidak hanya sebagai penerima manfaat tapi juga sebagai aktor pelaksanan kegiatan.
Kegiatan Rapat Koordinasi Penataan Kawasan Perkotaan di Kawasan Timur Indonesia dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III, Pranoto, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III A, Riska Rahmadia, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III C, Andie Pramudita serta jajaran pejabat administrator dan pegawai di lingkungan BPIW. (Fir/Tiara)
