Guna mempercepat penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun 2025-2029, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan Konsinyasi Finalisasi Penyusunan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029, 14 dan 15 April 2025 di Ruang Serba Guna Lantai 17, Gedung Utama Kementerian PU, Jakarta Selatan.
Saat memberi pengantar kegiatan tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW Zevi Azzaino mengatakan konsinyasi ini dihadiri Kementerian PPN/Bapppenas untuk memberikan masukan terhadap Renstra Kementerian PU yang ditargetkan selesai pada akhir bulan ini.
Renstra Kementerian PU mengacu pada Asta Cita sebagai Prioritas Nasional (PN). Dari 8 Misi Asta Cita terdapat 5 Asta Cita yang terkait Kementerian PU yakni Asta Cita yang ke-2 yakni “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi , air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”
Kemudian, Asta Cita yang ke-3 yakni “Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan , mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi “.
Selanjutnya, Asta Cita yang ke-4 berbunyi “Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”.
Asta Cita yang ke-6 yakni “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”.
Kemudian Asta Cita yang ke-8 berbunyi “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan , alam , dan budaya , serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur”.
Dikatakannya juga bahwa Renstra Kementerian PU akan disusun dengan basis kewilayahan. Disebutkannya bahwa Visi Kementerian PU 2025-2029 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju dalam Mendukung Fondasi Indonesia Emas 2045 melalui Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Berkelanjutan”. Visi ini akan terwujud melalui pencapaian Sasaran Utama Kementerian PU 608. Dijabarkannnya bahwa angka “6” untuk Efisiensi Investasi ICOR <6, angka “0” untuk Pengentasan Kemiskinan menuju 0%, dan angka “8” yakni Pendorong Pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Ia juga berharap dengan dukungan Kementerian PPN/Bappenas, maka penyusunan Renstra PU dapat selesai pada waktunya.
Zevi juga menyampaikan beberapa Arahan Konsinyasi Finalisasi Renstra PU 2025-2029. Arahan pertama bahwa selama Rapat Konsinyasi Finalisasi Renstra PU 2025-2029 (14-15 April 2025), setiap Unit Organisasi diharapkan dapat melakukan finalisasi muatan matriks kinerja dan penganggarannya.
Arahan yang kedua, bahwa sebagai tindak lanjut dari arahan Ibu Wakil Menteri PU pada Kick-off Penyusunan Renstra PU 2025-2029 tanggal 03 Januari 2025, yang mana Renstra PU 2025-2029 harus diselesaikan paling lambat 30 April 2025, Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat segera membuka akses pengisian platform KRISNA Renstra dan melaksanakan penelaahan muatan Renstra PU 2025-2029. Setelah akses pengisian KRISNA telah dibuka oleh Kementerian PPN/Bappenas, diharapkan setiap Unit Organisasi dapat segera melakukan pengisian matriks kinerja dan penganggaran yang telah difinalisasi.
Arahan ketiga disebutkan bahwa sembari melakukan finalisasi dan pengisian matriks kinerja dan penganggaran pada platform KRISNA Renstra PU, setiap Unit Organisasi secara paralel dapat melanjutkan dan menyelesaikan perumusan matriks metode perhitungan dan kerangka regulasinya masing-masing.
Saat memberikan paparan, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infratruktur Prioritas Nasional Kementerian PPN/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo meyarankan agar BPIW melibatkan Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Hal ini agar dapat diketahui apakah infrastruktur yang dibangun sesuai demand pelaku usaha. Ia juga mengusulkan ada simulasi Renstra Kementerian PU dan Kementerian lain dalam mencapai pengembangan wilayah. Ia juga meminta BPIW juga memperhatikan dua hal yakni narasi yang digunakan dan data digital. “Dua hal itu yang harus diperhatikan,” tuturnya.
Ditegaskannya bahwa Renstra K/L mendukung program dan proyek prioritas menjadi komitmen politik yakni Asta Cita 8 Prioritas, dan 8 Program Hasil Cepat Terbaik harus tuntas sebelum 2029.
Ia juga menyampaikan beberapa hal, terutama terkait Isu Pembangunan Infrastruktur seperti adanya ketidakseimbangan kapasitas manajemen dan peralatan di setiap wilayah. Solusi mengenai hal ini menurutnya dengan penyediaan data dan informasi infrastruktur terpadu dan mutakhir, serta pemetaan dan analisis kebutuhan (gap analysis) hard and soft infrastructure di setiap wilayah. (Hen/Fir/Tir)
