Sesuai dengan rangkaian penyusunan program dan kegiatan Kementerian PU Tahun Anggaran 2026, Kementerian PU menggelar kegiatan rapat Desk Konsultasi Regional (Konreg) Tahun 2025, di Jakarta, pada Jumat-Selasa, 16 hingga 20 Mei 2025. Kegiatan ini digelar untuk menajamkan hasil sinkronisasi program Kementerian PU dengan usulan daerah, sebagai hasil dari Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) yang sudah terlebih dahulu dilakukan.
Desk Konreg dilakukan secara hybrid, diikuti oleh jajaran Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis, dan perwakilan provinsi seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Dinas Pekerjaan Umum daerah.
Pada hari pertama, Jumat, 16 Mei 2025 dilaksanakan pembahasan di 14 Desk Konreg untuk 14 Provinsi. Desk 1 Konreg dengan pembahasan Provinsi Aceh dan Kepulauan Riau dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A BPIW, Hasna Widiastuti dengan fokus perkotaan yakni peningkatan sanitasi dan air bersih, dukungan infrastruktur di Kawasan industri, pembangunan prasarana pendukung perkotaan seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), prasarana air baku, pembangunan bendung dan jaringan irigasi, preservasi jalan dan pelebaran jalan mendukung konektivitas.
Desk 2 Konreg dengan pembahasan Provinsi Jambi dan Bengkulu dimoderatori Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B BPIW, Sosilawati membahas program infrastruktur TA 2026 yang difokuskan pada pembangunan jalan, TPST Regional, SPAM, rehabilitasi jaringan rawa dan irigasi, penyiapan readiness criteria penataan kawasan destinasi wisata, pembangunan bangunan pengendali banjir, serta kawasan pertanian untuk mendukung swasembada pangan.
Desk 3 Konreg yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C BPIW, Zaldy Sastra membahas program infrastruktur pembangunan prasarana dasar perkotaan, pariwisata, peningkatan SPAM, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN), pembangunan bangunan pengaman pantai serta pembangunan TPST dan rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) untuk mendukung peningkatan jaringan irigasi. Kemudian Desk 4 Konreg dengan pembahasan Provinsi Banten dan DKI Jakarta dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A BPIW, Entatarina Simanjuntak, membahas fokus pengendalian banjir di kawasan metropolitan strategis, pembangunan tanggul Tahap A Kali Ancol, peningkatan kapasitas Sungai, pembangunan IPAL Komunal, dan pembangunan SPAM Domestik Terpusat Skala Kota.
Desk 5 Konreg yakni Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C BPIW, Erwin Adhi Setyadhi. Pembahasan meliputi program infrastruktur TA 2026 yang difokuskan pada dukungan infrastruktur pertanian dan jaringan distribusi yang perlu dioptimalkan untuk mendukung produktivitas dan hilirisasi sentra pertanian, serta dukungan kawasan perkotaan mencakup pemenuhan (Standar Pelayanan Minimal) SPM perkotaan di pusat pelayanan prioritas dan menjamin konektivitas simpul koleksi distribusi jaringan pemasaran komoditas unggul, pengembangan jaringan kepariwisataan regional Bali-Nusa Tenggara serta pengembangan wisata tematik.
Desk 6 Konreg yakni Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A BPIW, Riska Rahmadia dengan fokus pembahasan pengembangan pembangunan SPAM, optimalisasi IPLT Kabupaten Minahasa, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik, pembangunan sistem pengelolaan persampahan serta pengaman Pantai. Desk 7 Konreg yakni Papua Barat dan Papua Barat Daya dimoderatori oleh Ketua Tim Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C BPIW, Amanda Widyadwiana membahas fokus program pembangunan sentra produksi dan pengolahan, pengembangan infrastruktur dasar mendukung kegiatan pariwisata, serta optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) melalui pengembangan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas kawasan perbatasan.
Desk konreg ini akan menghasilkan susunan program pembangunan infrastruktur TA 2026, terutama yang termasuk kedalam kriteria Form Kegiatan Wajib (FKW) yang disesuaikan dengan arahan Menteri PU dan menjadi dasar dalam penyusunan pagu kebutuhan pembangunan infrastruktur. Selain itu juga ada Form Kegiatan Strategis (FKS) yang mendukung prioritas nasional berkaitan dengan pembangunan yang melibatkan koordinasi lintas sektor dan daerah serta Form Kegiatan Baru (FKB) yang memuat usulan program pembangunan. Ketiga form tersebut akan dituangkan kedalam berita acara kesepakatan dan menjadi masukan penting dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).
Kegiatan Desk Konreg pada hari pertama dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW, Melva, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW, Pranoto serta jajaran pejabat administrator dan pegawai di lingkungan BPIW. (Mut/Tiara)
