Kementerian Pekerjaan Umum membuka rangkaian acara Konsultasi Regional (Konreg) dalam rangka perencanaan program dan kegiatan Kementerian PU Tahun Anggaran 2026 secara daring dan luring pada Jumat, 9 Mei 2025 di Auditorium Kementerian PU. Tema Konreg tahun 2025 adalah “Penguatan Infrastruktur Pekerjaan Umum Mendukung Ketahanan Pangan dan Air serta Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.”
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Bob Arthur Lombogia, dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan Konreg Kementerian PU diselenggarakan untuk memastikan keselarasan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur PU dengan Prioritas Nasional 2025-2029. Program dan kegiatan pembangunan yang dimaksud meliputi Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (Rakortekrenbang), serta usulan kegiatan baru dari pemerintah provinsi yang selaras dengan Kegiatan Prioritas Utama.
“Beberapa hal yang perlu dipastikan dalam Konreg ini yaitu pemenuhan readines criteria kegiatan infrastruktur PU serta komitmen pemerintah daerah, misalnya kesiapan lahan, agar konstruksi dapat dilaksanakan di tahun 2026 mendatang,” ucap Bob. Ia menambahkan bahwa hasil Konreg tersebut akan menjadi acuan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2025, dasar pengusulan pagu indikatif, dan sebagai input untuk penyusunan Renja Kementerian PU.
Bob berharap semoga pelaksanaan Konreg Kementerian PU tahun 2025 ini dapat menjadi forum sinkronisasi kegiatan infrastruktur PU, dengan dukungan dari pemerintah daerah untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa Kementerian PU telah menetapkan “PU 608” sebagai sasaran utama dan strategi pembangunan infrastruktur PU tahun 2025 hingga 2029, yakni efisiensi investasi pembangunan infrastruktur yang efisien dan investasi yang tepat sasaran sehingga menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 6, pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan pendorong pertumbuhan ekonomi dengan targert 8% per tahun.
Menteri Dody menyampaikan beberapa arahan program dan kegiatan mendukung prioritas nasional di tahun 2025 yang meliputi dukungan infrastruktur PU untuk swasembada pangan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Adapun program kedua adalah peningkatan konektivitas antar wilayah melalui percepatan pembangunan jalan mendukung kawasan perkotaan dan kawasan industri, serta pembangunan jalan paralel perbatasan Kalimantan dan Jalan Trans Papua.
Kemudian peningkatan akses air minum melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) SPAM, dan kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) serta pembangunan sistem pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah terpadu.
Program selanjutnya adalah pembangunan sekolah rakyat sebagai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, revitalisasi madrasah, serta penyusunan Inpres tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah Bidang Pekerjaan Umum.
Menurut Menteri Dody, upaya efektif dan efisien pengentasan kemiskinan adalah pendidikan. “Akses ke sarana pendidikan adalah amanat Presiden yang kita laksanakan salah satunya melalui pembangunan infrastruktur sekolah rakyat,” ucap Dody. Ia juga menambahkan bahwa BPIW perlu melakukan evaluasi kualitas dan konektivitas pembangunan infrastruktur di tahun-tahun yang lalu. Misalnya sejauh mana konektivitas jalan, bendungan, dan irigasi. "Saya berharap BPIW lebih garang lagi ke depan, BPIW menjadi mata kita ke depan untuk memetakan apa yang bisa kita kerjakan,” ucapnya.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono yang juga hadir pada Konreg, menyampaikan 4 (empat) hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, memastikan bahwa pembangunan infrastruktur untuk swasembada pangan, energi dan air dengan cara mengoptimalisasi bendungan agar selain berfungsi sebagai supply air bersih, irigasi dan mendukung produktivitas sawah, juga dapat berfungsi sebagai sumber energi terbarukan dan lokasi pariwisata sektor ekonomi kreatif.
Kedua, infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai fasilitas yang terus dibangun dan dikembangkan Kementerian PU untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti fasilitas olahraga dan pendidikan. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri PU dan Wakil Menteri PU yang mengajak saya secara langsung mengunjungi fasilitas yang telah dibangun. Mudah-mudahan program ini bisa tetap dilanjutkan agar infrastruktur tepat sasaran dan berdampak ke masyarakat,” ucap Agus Harimurti.
Ketiga, infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk mengintegrasikan wilayah-wilayah di Indonesia dengan tata ruang yang jelas serta sebagai upaya untuk mengurangi biaya transportasi logistik. Terakhir, infrastruktur untuk mendukung ketahanan lingkungan melalui pembangunan infrastruktur yang mengedepankan ketahanan terhadap bencana alam.
Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran pejabat tinggi madya dan pratama di Kementerian PU, jajaran deputi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perwakilan Bappenas, serta perwakilan Bappeda, Bapperida, dan Bappelitbangda, Kepala Balai PU seluruh Indonesia, serta Kepala Dinas bidang PU daerah yang hadir secara daring. (Tia/Mba/Tiara)
