Masa laku kegiatan National Urban Development Project (NUDP) Loan IBRD 8976-ID, diusulkan diperpanjang. Pembahasan Loan Extension atau Perpanjangan Pinjaman tersebut, dilaksanakan pada Senin, 10 Juni 2024 di Jakarta Pusat. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I, BPIW, Kementerian PUPR yang juga Kepala Sekretariat Central Project Management Unit (CPMU) NUDP, Boby Ali Azhari mengatakan timnya akan terus melakukan perbaikan utuk memperpanjang loan tersebut. “Pada prinsipnya Bapak Menteri menginginkan NUDP tetap berjalan,” tuturnya.
Tujuan NUDP ada dua, yakni pertama, mewujudkan kota-kota di Indonesia yang berperan sesuai dengan fungsinya dalam suatu sistem perkotaan nasional dan karakter wilayahnya untuk menjadi kota yang layak, hijau, dan cerdas dengan standar global.
Tujuan kedua adalah meningkatkan kemampuan kota (kelembagaan dan sumber daya manusia atau SDM) terkait manajemen dan pembiayaan dalam pengembangan infrastruktur dengan berbagai pembiayaan alternatif (creative financing). Menurutnya pelaksanaan NUDP tersebut membutuhkan komitmen semua pihak termasuk pemerintah daerah. Bila semua pihak mempunyai komitmen yang sama, maka semua permasalahan terkait perkotaan akan dapat dilaksanakan dengan baik.
Kegiatan yang dimoderatori Kepala Bidang Keterpaduan Program, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, yang juga sebagai PIU NUDP, Mangapul L. Nababan ini dihadiri oleh tiga pejabat Kementerian PPN/Bappenas yakni Direktur Pendanaan Multilateral, Agustin Arry Yanna, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Sumedi Andono Mulyo, dan Direktur Pembangunan Daerah, Togu Pardede serta perwakilan Direktorat Pinjaman dan Hibah, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan yang hadir secara daring.
Pada prinsipnya ketiga direktur tersebut setuju dilakukan percepatan dan optimalisasi perpanjangan loan selama satu tahun agar tujuan NUDP dapat tercapai. Direktur Pendanaan Multilateral, Agustin Arry Yanna mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan direktorat sektor di Kementerian PPN/ Bappenas untuk memberikan tanggapan atas usulan Loan Extension tersebut sebelum disampaikan ke Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.
Dalam rapat terdapat beberapa masukan, seperti dari World Bank menyarankan agar diskusi terkait loan extension dapat dipercepat, mengingat perlunya loan extension untuk dapat melakukan lelang terkait Integrated City Planning (ICP). Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan World Bank, Tim Sekretariat CPMU NUDP, dan Tim Project Management Support (PMS) NUDP. (Zim/Tiara)
