Project Management Support (PMS) for National Urban Development Project (NUDP) merupakan dukungan pelaksanaan proyek yang akan membantu Central Project Management Unit (CPMU) dan Project Management Unit/Project Implementation Unit (PMU/PIU) dalam melaksanakan monitoring, dan evaluasi proyek NUDP.
Sehubungan dengan hal itu, BPIW Kementerian PUPR melaksanakan Kick-Off PMS for NUDP tersebut, Rabu, 3 April 2024. Saat memberikan arahan pada kegiatan itu, Kepala BPIW, Yudha Mediawan berharap program NUDP ini dijalankan dengan manajemen yang baik dan dapat sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan.
“Tugas PMS ini terdiri atas 10 task dan juga untuk mendukung tugas dari PMU/PIU dan CPMU, saya ingin semuanya berjalan sesuai jadwal. Pelaksanaan PMS harus tepat waktu, tepat mutu, tepat output, dan zero temuan,” tuturnya. PMS juga harus membantu koordinasi antara PMU/PIU NUDP, baik dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, maupun Kementerian PUPR.
Pelaksanaan kegiatan NUDP akan selesai pada bulan Desember mendatang. PMS akan melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan NUDP pada seluruh PMU/PIU. Salah satu kegiatan NUDP pada PMU Kementerian PUPR ialah Integrated City Planning (ICP) yang direncanakan akan dilaksanakan pada 10 kota pilot project, yakni Weda Bay, Konawe, Morowali, Ambon, Sorong, Samarinda, Pontianak, Bukittinggi, Belitung, Semarang.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, BPIW Kementerian PUPR, Zevi Azzaino menambahkan informasi bahwa proses lelang telah dimulai sejak tanggal 7 Maret 2023. Pada tangga 13 Maret 2024 telah ditetapkan pemenang seleksi paket PMS for NUDP, yaitu PT. Reka Spasia Indonesia Joint Venture dengan PT. Kogas Driyap Konsultan, PT. Phibetha Kalamwijaya. Selanjutnya, telah dilaksanakan penandatanganan kontrak pada tanggal 1 April 2024.
Ketua CPMU NUDP, Firman Napitupulu menyampaikan agar pelaksanaan NUDP ini berjalan dengan optimal, perlu sinkronisasi dan integrasi semua pihak yang terlibat pelaksanaan NUDP tersebut. Agar target Indonesia Emas 2045 bisa tercapai, maka menurutnya kota-kota di Indonesia harus dipersiapkan mulai dari sekarang.
Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I selaku Ketua Tim Sekretariat CPMU NUDP, Boby Ali Azhari, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Melva Eryani Marpaung, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW, Pranoto, serta para konsultan yang terlibat dalam kegiatan NUDP tersebut. (Hen/Ris/Tiara)
