Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen melakukan percepatan penanganan pengembangan kota-kota di Indonesia sesuai potensinya. Hal itu diketahui dalam Rapat Persiapan Percepatan Penanganan Perkotaan yang digelar di Kantor BPIW, Jakarta, Rabu 3 April 2024.
Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Mediawan saat memberikan sambutannya menyampaikan, saat ini dinamika permasalahan perkotaan di Indonesia semakin kompleks. "Seperti besarnya penduduk yang akan tinggal di perkotaan, 75% kawasan perkotaan yang berada di daerah pesisir rentan terhadap banjir, tingginya polusi udara, kemacetan yang meningkat, serta lebih dari 30% rumah tangga perkotaan masih tidak layak huni, sehingga diperlukan strategi pembangunan perkotaan yang menjawab isu-isu tersebut secara efektif dan efisien," ungkap Yudha.
Yudha mengatakan, untuk penanganan kota-kota pemerintah masih memiliki kerja sama dengan Bank Dunia melalui National Urban Development Project (NUDP). Ada bebera kegiatan yang dilaksanakan Project Management Unit (PMU)/Project Implementation Unit (PIU) Kementerian PUPR, di antaranya yakni National Urban Development Strategy (NUDS), Integrated City Planning (ICP) dan Project Management Support (PMS).
Kemudian, ICP merupakan program pembangunan infrastruktur permukiman kota terpadu berbasis New Urban Agenda. Selain itu, PMS sebagai dukungan pelaksanaan proyek yang akan membantu CPMU dan PMU/PIU dalam melaksanakan, monitoring, dan evaluasi proyek NUDP.
Lebih lanjut, Yudha mengatakan, tujuan ICP melakukan rencana pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman perkotaan yang dapat meningkatkan city competitiveness, keberlanjutan serta peluang investasi kota yang menghubungkan antara perencanaan spasial dengan investasi. Hal itu berdasarkan prinsip-prinsip layak huni, kota hijau, dan kota, serta selaras dengan strategi pembangunan perkotaan nasional.
Yudha menjelaskan, arahan Bapak Menteri PUPR agar ICP memprioritaskan 10 kota/kawasan perkotaan, yakni Bukittinggi, Belitung, Semarang, Samarinda, Pontianak, Morowali, Konawe, Ambon, Weda, Sorong. ICP ditargetkan selesai pada Desember 2024. "Bapak Menteri PUPR mengarahkan agar kegiatan ICP melingkupi penyiapan implementasi proyek infrastruktur. Untuk itu, Kegiatan ICP tidak hanya menghasilkan major projects, tetapi juga readiness criteria termasuk Pra-Feasibility Study (FS) dan basic design," terangnya.
Menindaklanjuti arahan Bapak Menteri PUPR, Ia menjelaskan, BPIW telah melakukan exercise percepatan pelaksanaan pekerjaan. Antara lain penyusunan Surat Keputusan (SK) Tim Penyusun Term of Reference (ToR) yang diselesaikan sebelum libur lebaran, penyusunan ToR yang ditargetkan selesai pada akhir Bulan April, proses pengadaan pekerjaan dengan estimasi waktu tiga bulan hingga bulan Juli, terakhir pelaksanaan pekerjaan dengan estimasi waktu lima bulan selesai pada Desember 2024.
Ia berharap, rapat saat ini dapat mendiskusikan usulan lingkup dan output pekerjaan percepatan penanganan 10 kota percontohan dengan mempertibangkan keterbatasan waktu dan ketersediaan anggaran, mendiskusikan kriteria dalam penyusunan ToR pekerjaan percepatan penanganan 10 kota percontohan, jumlah dan kompetensi tenaga ahli yang dibutuhkan untuk menyelesaian 10 kota percontohan sesuai dengan output yang diharapkan.
Di tempat yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Nasional (Kapusnas) BPIW, Zevi Azzaino mengatakan, Rapat Persiapan Percepatan Penanganan Perkotaan menghadirkan tiga pakar perkotaan yakni Sofian Sibarani, Yayat Supriyatna serta Nirwono Joga.
Selain itu, hadir juga Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah (Kapuswil) I BPIW yang juga Ketua Tim Sekretariat CPMU NUDP, Boby Ali Azhari, Kapuswil II BPIW, Melva Eryani Marpaung, Kapuswil III BPIW, Pranoto, Ketua CPMU NUDP, Firman Napitupulu serta jajaran tim teknis NUDS.(Ris/Tiara)
