Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Yudha Mediawan menjadi salah satu narasumber dalam pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian PUPR Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 19 Maret s.d 26 Juli 2024. Kepala BPIW berkesempatan menyampaikan materi isu strategis, target, dan kinerja pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang diselenggarakan secara distance learning pada Jumat, 26 April 2024.
Pelaksanaan Orientasi PPPK Kementerian PUPR bertujuan untuk membekali pemahaman dan penyediaan informasi berupa orientasi terkait nilai-nilai dasar, etika, tugas, dan fungsi ASN bagi PPPK di Kementerian PUPR agar dapat memahami dan melaksanakan tugasnya sebagai ASN sesuai kebutuhan yang berlaku. Orientasi PPPK diselenggarakan bersama oleh 9 balai penyelenggara yakni Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Makasar, dan Jayapura.
Kepala BPIW, dalam kesempatan tersebut menjadi narasumber pada Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah V Yogyakarta dengan jumlah 312 peserta yang hadir. Yudha Mediawan sebagai pengajar menyampaikan rencana pengembangan infrastruktur PUPR untuk jangka panjang. Target utama infrastruktur jangka panjang 2045 disebutkan meliputi kapasitas tampungan air, proporsi kerugian ekonomi akibat bencana (terhadap PDB), biaya logistik (terhadap PDB), rumah tangga dengan akses sanitasi aman, timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, serta rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Disampaikan pula oleh Yudha Mediawan alur perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan Permen PUPR No 6 Tahun 2022.
Kondisi umum distribusi volume tampungan air nasional dengan total 19,4 miliar m3 terdiri dari 61,72% danau; 36,97 % bendungan; 1,03 % embung; dan 0,29 % situ. Namun, distribusi bangunan penampung air belum merata di setiap kepulauan Indonesia dengan mayoritas pada Pulau Jawa sebesar 63% berkebalikan dengan Pulau Papua yang belum memiliki tampungan air terbangun.
“Kondisi umum kapasitas tampung air nasional sampai dengan saat ini masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia. Oleh karenanya peningkatan 50 miliar m3 dari 19 miliar m3 saat ini –hampir 160 persen dan sekitar 250 m3 per kapita- dapat menghilangkan dampak negatif penyimpanan air bahkan dengan skenario perubahan iklim kering,” ujar Kepala BPIW tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPIW turut mengucapkan selamat kepada peserta orientasi dan berharap PPPK mampu memberikan warna baru bagi Kementerian PUPR.
“Selamat bekerja dan mengemban tugas sebagai PPPK di Kementerian PUPR! Semoga PPPK Kementerian PUPR mampu berkontribusi dan memberikan manfaat dimanapun kalian ditempatkan,” ujar Kepala BPIW. (Fir/Tiara)
