Integrated City Planning (ICP) terkait pemilihan 10 Kota Prioritas yang akan menjadi percontohan atau pilot kota-kota di Indonesia yang akan dikembangkan, kembali dibahas dalam rapat di BPIW Kementerian PUPR, Senin, 13 Mei 2024. Saat memimpin rapat tersebut Kepala BPIW, Yudha Mediawan menjelaskan ICP menjadi platform kolaborasi pengembangan infrastruktur dan pengembangan perkotaan yang melibatkan Kementerian/ Lembaga (K/L) lain seperti Kementerian Perhubungan (transportasi publik), ATR/BPN (perencanaan spasial dan status tanah), Bappenas (masterplan 10 kota dan industri prioritas), Kementerian Dalam Negeri terkait capital investment plan (CIP), serta pemerintah daerah.
Pemilihan 10 Kota Pilot tersebut mempertimbangkan lima Indikator Penilaian terhadap 103 Kawasan Perkotaan (98 Kota Administratif dan lima Kawasan Perkotaan Cepat Tumbuh) di Indonesia. Kelima indikator pemilihan kota tersebut yakni klasifikasi Kota, Kepadatan Penduduk, Sektor Unggulan, Keselarasan dengan rancangan RPJPN 2045 dan RPJMN 2025-2029, dan Keselarasan dengan Initial Output National Urban Development Strategy (NUDS).
Yudha menyarankan dibentuk tim kecil yang melibatkan unit organisasi (unor) terkait, tidak hanya Ditjen Cipta Karya, tapi juga melibatkan Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, dan Perumahan. Tim ini yang akan mengkaji 10 kota yang akan dijadikan sebagai pilot. Kesepuluh kota tersebut diharapkan mewakili pulau-pulau di Indonesia. Contohnya untuk Pulau Jawa ada beberapa alternatif seperti Purwokerto, Magelang, dan Banyuwangi. “Lakukan assessment dan dipilih pembobotan yang lebih bagus, seperti misalnya perwakilan kota yang ada di Pulau Jawa. Tingkat eselon I juga perlu dilakukan rapat koordinasi, supaya hasilnya lebih tajam dan dapat diterapkan,” tuturnya.
Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti yang turut hadir dalam kegiatan itu menjelaskan bahwa kajian terhadap 10 kota yang dijadikan pilot itu merupakan arahan Menteri PUPR. Permasalahan perkotaan seperti pertumbuhan penduduk, karena banyaknya pendatang menurutnya perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kekumuhan baru. “Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan air minum, sanitasi, dan lainnya, akan meningkat. Jadi hal ini perlu diantipasi,” ujarnya.
Disarankannya bahwa kota-kota yang akan dijadikan pilot merupakan kota-kota yang mempunyai potensi seperti potensi wisata dan lainnya maupun yang benar-benar membutuhkan dukungan infrastruktur PUPR, sehingga benar-benar mengangkat kota-kota tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Boby Ali Azhari, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Melva Eryani Marpaung, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW, Pranoto, dan Ketua Central Project Management Unit (CPMU) NUDP, Firman Napitupulu.
Selain itu dihadiri para pejabat adiministrator dan staf di lingkungan BPIW, serta para konsultan yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Tiga narasumber juga turut hadir yakni Yayat Supriatna, Sibarani Sofian, dan Nirwono Yoga. (Hen/Tiara)
