
BPIW-DJPI Sepakat Tingkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi
Guna makin meningkatkan kualitas program pembangunan infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian PUPR menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Infrastruktur PUPR yang dilaksanakan secara video conference (vicon), Kamis (7/1/2021).Rapat koordinasi dan sinkronisasi ini di...

CPNS Peserta OJT di BPIW Dituntut Disiplin dan Mengembangkan Diri
Tantangan kerja yang dihadapi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR semakin hari terus bertambah, sehingga para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2019 yang nantinya ditempatkan di lingkungan BPIW diharapkan dapat terus mengembangkan diri dan menjaga disiplin agar dapat memberikan warna dan kinerja yang positif.Hal itu di...

BPIW Ajukan Usulan Program Pembangunan Infrastruktur PUPR di Ibu Kota Negara
BPIW Kementerian PUPR telah membuat usulan program infrastruktur PUPR untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Usulan tersebut telah diajukan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 28 Desember 2020 lalu. Dengan pengajuan usulan ini menurut Kepala BPIW Hadi Sucahyono menunjukkan bahwa BPIW tanggap terhadap kebutuhan perencana...

Pimpin Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Benny Hermawan Siap Melaksanakan Sejumlah Arahan Kepala BPIW
Setelah sempat beberapa bulan kosong setelah ditinggal Firman H. Napitupulu yang sudah memasuki masa purna bakti, akhirnya jabatan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW (Pusnas) ditempati Benny Hermawan. Saat ini Benny yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, resmi menduduki...

BPIW Tajamkan Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata dan Bimindo
BPIW Kementerian PUPR saat ini sedang menyusun rencana pengembangan beberapa kawasan metropolitan di Indonesia. Dua diantaranya yaitu Kawasan Metropolitan Mamminasata (Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Gowa) di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kawasan Metropolitan Bimindo (Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minah...

BPIW Lakukan Sinkronisasi dan Koordinasi dengan Kementerian Pertanian
Setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan melalui video conference, Rabu, 16 Desember 2020 lalu, maka pada Jumat 18 Desember 2020 lalu BPIW Kementerian PUPR melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian. Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan sejalan dengan apa yang sudah dilakukan dengan Kementerian Perhubungan, tujuan...

Kepala BPIW Paparkan ITMP Terkait Rencana Pengembangan Kawasan Wakatobi pada Courtesy Meeting
Tim Pelaksana Program Pengembangan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) melakukan Courtesy Meeting, Rabu, 16 Desember 2020. Kegiatan tersebut menghadirkan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi melalui video conference. Pembahasan terkait pengembangan pariwisata di Sulawesi Tengah terutama kawasan Wakatobi. D...

BPIW Lakukan Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan Terkait Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur
BPIW Kementerian PUPR melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan melalui video conference, Rabu, 16 Desember. Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menjelaskan tujuan kegiatan koordinasi dan sinergitas tersebut untuk menyamakan arah pembangunan infrastruktur, sehingga manfaat dari pembangunan infrastruktur sektor PUPR lebih optimal.&n...

BPIW Komitmen Dukung Pengembangan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan dan Pesisir
Kementerian PUPR melalui BPIW komitmen mendukung pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dan pesisir di Tanah Air. Hal itu merupakan bagian dari perwujudan pengembangan insfrastruktur dan wilayah yang memberikan manfaat perekonomian, sosial, lingkungan, kelembagaan, tata kelola, politik, budaya dan persepsi masyarakat. Demikian diungkapkan Kepala...

Perencanaan dan Pemograman Infrastruktur Sektor PUPR Responsif Perubahan Iklim dan Lingkungan
Perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR yang dilakukan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dituntut untuk selalu responsif terhadap perubahan iklim dan lingkungan. Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mencontohkan, dalam Rencana Induk Pariwisata Terpadu Penyusunan (ITMP) dan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional (NUDP) atau Proye...

BPIW Susun Perencanaan dan Pemrograman Wilayah Metropolitan Denpasar
Kementerian PUPR melalui BPIW berkomitmen mendukung percepatan pengembangan wilayah Metropolitan Denpasar melalui perencanaan dan pemrograman. Hal itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat menyampaikan arahan secara virtual dari Jakarta pada Rapat Pembahasan Rencana dan Program Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah Metropolitan D...

Data Geologi Sebagai Acuan Perencanaan Mitigasi dan Adaptasi Terkait Amblesan Tanah di Pantura Jawa Tengah
Data dan informasi geologi sangat diperlukan untuk perencanaan pembangunan infrastruktur terutama sektor PUPR seperti Informasi tanah dan batuan untuk merencanakan penempatan bangunan ringan dan berat, keberadaan sesar atau sejarah kegempaan dan struktur bawah permukaan, dan kondisi hidrologi diperlukan dalam rangka menghindari banjir. Oleh karena itu me...

BPIW Gelar Sosialisasi Renstra di Internal Kementerian PUPR
BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Pusnas) melakukan sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024 kepada perwakilan seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR di Tangerang Selatan, Senin (7/12). Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono menyatakan, Renstra Kementerian PUPR...

Kepala BPIW Ingatkan Pegawai Untuk Tetap Menjaga Nama Baik BPIW dan Kementerian PUPR
BPIW Kementerian PUPR mempunyai unit eselon III baru, yakni Bidang Kepatuhan Intern yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko, pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko atas kecurangan dan pencapaian target program dan kegiatan, serta pelaksanaa...

Talk Series ke-3 BPIW Virtual Expo Tampilkan Peran Nyata Generasi Muda
Rangkaian Talk Series ke-3 atau yang terakhir dalam rangkaian BPIW Virtual Expo 2020 menampilkan para generasi millennial dari Kementerian PUPR dan juga Demand Planning and Marketing Strategy Grab Indonesia, Rizky Ardian Hidayat, pada Jumat, 20 November 2020. Generasi muda Kementerian PUPR tersebut yakni Arif Dhiaksa dari Ditjen Sumber Daya ...

Konsep Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, BPIW Manfaatkan Data dan Informasi Geologi
BPIW Kementerian PUPR terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur dalam rangka pengembangan infrastruktur wilayah dengan memanfaatkan berbagai data dan informasi, khususnya data dan informasi Geologi. Demikian diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) Kebut...

Kepala BPIW Dorong Percepatan Pencapaian Sasaran Kinerja Jelang Akhir Tahun Anggaran 2020
Guna mendorong pencapaian sasaran kinerja, selain mengedepankan profesionalisme, juga diperlukan rasa kepedulian antar anggota tim kerja, serta menumbuhkan etos bekerja sama antar unit kerja. Ketiga hal itu merupakan kunci untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam rangka percepatan penyelesaian tugas-tugas jelang akhir tahun dan persiapan pelaksanaan tug...

Kementerian PUPR Integrasikan Program-program Prioritas Untuk mendukung Kawasan Perdesaan, Kawasan Perbatasan, dan PPKT
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), terdapat dengan cara mengintegrasikan dengan Program-program prioritas lain seperti lokasi prioritas ( Lokpri ) Perbatasan, Pusat Kegiatan Strategis Nasional, Kota Kecil, Kawasan Transmigrasi, Kawasan St...

Upaya Pulihkan Ekonomi Nasional, Kementerian PUPR Percepat Pembangunan Kawasan Metropolitan
Daerah perkotaan dengan tingkat urbanisasi yang tinggi menjadi epicentrum penyebaran Covid 19. Perkotaan juga terdampak cukup besar dengan ancaman peningkatan kemiskinan, angka pengangguran serta penurunan pendapatan ekonomi. Hal itu dipaparkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono dalam Talk Series I BPIW Virtual Expo 2020 di Jakarta, Senin 16 No...

BPIW Virtual Expo 2020
Kunjungi Pameran Virtual BPIW Virtual Expo 2020 pada 16-20 November dengan tema "Perencanaan Pembangunan Infrastruktur PUPR dan Pengembangan Wilayah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional". Klik link berikut digitalexpo.pu.go.id. Ikuti kuis dan raih kesempatan mendapatkan Doorprize....
Tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
penyusunan kebijakan teknis program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Fungsi
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri
Tugas
Melaksanakan pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Fungsi
penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran badan
Fungsi
penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis badan
Fungsi
pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran
Fungsi
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan dan kinerja badan
Fungsi
pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan badan
Fungsi
pelaksanaan penatausahaan barang milik negara
Fungsi
pengelolaan urusan kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi
Tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pelaksanaan koordinasi keterpaduan rencana dan sinkronisasi program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
penyusunan kebijakan teknis dan strategi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kementerian
Fungsi
penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional
Fungsi
koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kementerian
Fungsi
penyusunan indikasi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional
Fungsi
pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keterpaduan program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Tugas
melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan
Fungsi
koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sumatera dan Kalimantan
Fungsi
koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan
Fungsi
sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan
Fungsi
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Pulau Kalimantan
Tugas
melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Fungsi
koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Fungsi
koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Fungsi
sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Fungsi
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Tugas
melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum
Fungsi
pelaksanaan administrasi kerja sama bidang pengembangan infrastruktur wilayah
Fungsi
pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi, serta pelayanan data dan informasi di bidang pengembangan infrastruktur wilayah
Fungsi
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga badan
Fungsi
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat
Fungsi
pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat wilayah nasional
Fungsi
fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat
Fungsi
pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan
Fungsi
fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat
Fungsi
pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Fungsi
fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat
Fungsi
pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat
- RENSTRA PUPR 2015-2019 PERMEN PUPR NO.13.1_PRT_M_2015.PDF Download
- RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2015-2019.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN RENSTRA.ZIP Download
- PERMEN PUPR NO. 09 TAHUN 2018.ZIP Download
- DIPA BPIW TAHUN 2018.PDF Download
- DIPA BPIW TAHUN 2017.PDF Download
- DIPA BPIW TAHUN 2016.PDF Download
- LAPORAN KINERJA BPIW 2018.PDF Download
- RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW) TAHUN 2015-2019.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 13.1_PRT_M_2015 TENTANG RENSTRA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019 (1).PDF Download
- PERMEN PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
- PERMEN PUPR NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.ZIP Download
- PERMEN PUPR NO.23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020-2024.ZIP Download
- UU NO 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG.PDF Download
- UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.PDF Download
- UU NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.PDF Download
- UU NO 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 13_PRT_M_2014 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 13.1_PRT_M_2015 TENTANG RENSTRA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 15_PRT_M_2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 47_PRT_M_2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR.PDF Download
- PERPRES NO 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PP NO 64 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 61 TAHUN 1999 TENTANG KEPELABUHANAN.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 15_PRT_M_2016 TENTANG ROAD MAP RB KEMENTERIAN PUPR 2015-2019.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 17_PRT_M_2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TIK DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 20_PRT_M_2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- SE NO. 01 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM PELAPORAN KEUANGAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- SE NO. 03 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR REKONSILIASI INTERNAL DAN EKSTERNAL LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- SE NO. 06 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
- PERMEN PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 20_PRT_M_2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
- PERPRES NOMOR 135 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESDIEN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NO.3 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
- PERMEN PUPR NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.ZIP Download
- PERMEN PUPR NO 13_TAHUN_2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
- PERMEN PUPR NO.23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020-2024.ZIP Download
- PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN.PDF Download
- LAKIP BPIW 2015.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2015.PDF Download
- LAKIP BPIW 2016.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2016.PDF Download
- LAKIP BPIW 2017.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2017.PDF Download
- LAKIP BPIW 2018.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2018.PDF Download
- LAKIP BPIW 2019.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2019.PDF Download
- LAKIP BPIW 2020.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2020.PDF Download
- PERPRES NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.ZIP Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.ZIP Download
- SE MENTERI PUPR NOMOR 06:SE:M:2021 TAHUN 2021 TENTANG PANDUAN APLIKASI IDENTITAS VISUAL KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.ZIP Download
- PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH.PDF Download
- PERPRES NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN.PDF Download
- PP NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL.PDF Download
- PP NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.PDF Download
- PP NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.PDF Download
- PP NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS.PDF Download
- PP NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG.PDF Download
- PP NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.PDF Download
- PP NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN,HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH.PDF Download
- PP NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL.PDF Download
- PP NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.PDF Download
- PP NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN.PDF Download
- PP NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NASIONAL BPIW (REKAP 3 KEGIATAN KL).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 SEKRETARIAT BPIW (REKAP 3 KEGIATAN KL).PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PANDUAN PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG TEKNIK PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBINAAN SDM DALAM MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PU.ZIP Download
- PERMEN PUPR NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSAAAN KEGIATAN KEMENTERIAN PU YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN SENDIRI (LAMPIRAN).PDF Download
- SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENDAMPINGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG TATA NASKAH DINAS.ZIP Download
- PERMEN PUPR NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NO 7 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
- SE MENTERI PUPR NO 07 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
- SE MENTERI PUPR NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN LANJUTAN PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTORAL (S3) DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA TUGAS DI BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
- NASKAH AKADEMIS KELEMBAGAAN BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2020-2024.PDF Download
- KEPMEN PUPR NOMOR 611 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 450 TAHUN 2017 TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PK AWAL BPIW TA 2021.PDF Download
- PK REVISI 1 BPIW TA 2021.PDF Download
- PK REVISI 2 BPIW TA 2021.PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2022 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
- LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2021.PDF Download
- SE KEPALA BPIW NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN MUATAN RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
- UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN.PDF Download
- UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA.PDF Download
- PERATURAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022.PDF Download
- PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL LOMBOK-GILI TRAMENA TAHUN 2020-2044.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PPNKEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA.PDF.PDF Download
- SE MENTERI PUPR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 323 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENANGANAN MASUKAN DARI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.PDF.PDF Download
- KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 1805 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG KUASA PENGGUNA ANGGARAN BARANG DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BPIW.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2022.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (KEPALA BPIW).PDF Download
- PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA.PDF Download
- PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
- PERATURAN KEMENTERIAN KEUANGAN (PMK) TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023.PDF Download
- PERMEN PANRB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (KEPALA BPIW).PDF Download
- LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2022.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (REVISI 1).PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (KEPALA BPIW).PDF Download
- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2023 TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024.PDF Download
- LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2023.PDF Download
- LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2024.PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5591).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5592).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 (REKAP 1A KL).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5591).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5592).PDF Download
Tidak ada publikasi yang berhubungan dengan
Kembali ke Home
Tidak ada pertanyaan yang berhubungan dengan
Kembali ke Home
Dokumen RTRW Kabupaten Sukaharjo
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/x-rar
- Tahun : 2016
- Organisasi : Pemerintah Daerah
- Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
- Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}
Dokumen RTRW Kabupaten Tegal
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/x-rar
- Tahun : 2016
- Organisasi : Pemerintah Daerah
- Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
- Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}
Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/x-rar
- Tahun : 2016
- Organisasi : Pemerintah Daerah
- Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
- Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}
Dokumen RTRW Kabupaten Wonogiri
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/x-rar
- Tahun : 2016
- Organisasi : Pemerintah Daerah
- Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
- Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}
Dokumen RTRW Kabupaten Wonosobo
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/x-rar
- Tahun : 2016
- Organisasi : Pemerintah Daerah
- Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
- Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}
Dokumen RTRW Kota Pekalongan
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/x-rar
- Tahun : 2016
- Organisasi : Pemerintah Daerah
- Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
- Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}
Dokumen RTRW Kota Tegal
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/x-rar
- Tahun : 2016
- Organisasi : Pemerintah Daerah
- Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
- Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}
Dokumen RTRW Kota Yogyakarta
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/x-rar
- Tahun : 2016
- Organisasi : Pemerintah Daerah
- Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
- Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}
Dokumen RTRW Kabupaten Bantul
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/x-rar
- Tahun : 2016
- Organisasi : Pemerintah Daerah
- Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
- Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}
Dokumen RTRW Kabupaten Gunung Kidul
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/x-rar
- Tahun : 2016
- Organisasi : Pemerintah Daerah
- Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
- Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}
Tidak ada glossary yang berhubungan dengan
Kembali ke Home