Kementerian PUPR melalui BPIW komitmen mendukung pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dan pesisir di Tanah Air. Hal itu merupakan bagian dari perwujudan pengembangan insfrastruktur dan wilayah yang memberikan manfaat perekonomian, sosial, lingkungan, kelembagaan, tata kelola, politik, budaya dan persepsi masyarakat.
Demikian diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat menjadi pembicara kunci Webinar "Melintas Batas, dan Launching Pusat Studi Perbatasan dan Pesisir (PSPP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)" secara virtual di Jakarta, Kamis (17/12).
Menurutnya, BPIW mendukung pengembangan infrastruktur di kawasan perbatasan dan pesisir melalui perencanaan dan pemrograman. Salah satunya perencanaan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip hilirisasi komoditas unggulan di perbatasan. "Serta penanganan infrastruktur yang berprinsip pembangunan berkelanjutan," terangnya. Ia juga mengatakan, kolaborasi dan kerjasama antar Kementerian/Lembaga (K/L) terus dilakukan guna mempercepat pengembangan kawasan perbatasan dan pesisir.
Lebih lanjut, Hadi menyatakan, saat ini Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) gelombang kedua sebanyak 11 PLBN. "11 PLBN yang akan dibangun itu, antara lain satu PLBN di Kepulauan Riau, dua PLBN di Kalimantan Barat, empat PLBN di Kalimantan Utara, dua PLBN di NTT, serta dua PLBN di Papua," papar Hadi.
Sebelumnya Kementerian PUPR telah merampungkan tujuh PLBN pada gelombang pertama yang berlokasi di Entikong, Aruk, Nanga Badau di Kalimantan Barat. Kemudian, Skouw, Papua, serta Motaain, Motamasin, dan Wini di NTT.
"Gelombang pertama semua sudah selesai, tidak hanya bangunan untuk imigrasi namun juga bangunan pelengkap termasuk pasar yang bisa digunakan oleh masyarakat sekitarnya untuk melakukan aktivitas perekonomian," kata Hadi. Dengan demikian, di PLBN sudah tersedia fasilitas untuk peningkatan ekonomi bagi lokal maupun regional.
Selain membangun PLBN, Kementerian PUPR juga masih meneruskan dengan pembangunan kawasan di sekitar PLBN. Kementerian PUPR membangun rumah khusus serta menangani jalan-jalan di kawasan perbatasan, seperti dukungan rumah khusus di Rokan Hilir, Riau sebanyak 30 unit dan peningkatan struktur jalan di Kapuas Hulu, Kalimantan Timur dan lainnya.
Kementerian PUPR, ungkap Hadi, akan bertekad terus melanjutkan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan ekonomi, sekaligus mengurangi disparitas, khususnya di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal.(ris/infoBPIW)
