BPIW Kementerian PUPR melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan melalui video conference, Rabu, 16 Desember. Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menjelaskan tujuan kegiatan koordinasi dan sinergitas tersebut untuk menyamakan arah pembangunan infrastruktur, sehingga manfaat dari pembangunan infrastruktur sektor PUPR lebih optimal. Lebih lanjut Hadi menjelaskan pertemuan itu merupakan pertemuan awal. Nantinya akan dilakukan pertemuan-pertemuan berikutnya yang membahas lebih detail program-program infrastruktur masing-masing pihak.
Hadi mengawali paparannya mengenai indeks daya saing infrastruktur yang ukurannya mencakup tugas, pokok, dan fungsi dari Kementerian PUPR dan Perhubungan. Dikatakannya bahwa pembangunan infrastruktur menghadapi beberapa tantangan. Berdasarkan data World Economic Forum (WEF), Global Competitiveness Index, pada 2019 pada 2019, infrastruktur Indonesia berada di peringkat 72, turun satu peringkat dari tahun sebelumnya.
Penurunan tersebut pada komponen efficiency of train services atau efisiensi layanan kereta api, efficiency of air transport services atau efisiensi pelayanan transportasi udara dan exposure to unsafe drinking water atau air minum yang terkontaminasi sehingga tidak aman di konsumsi. “Ketiga hal itu bersentuhan dengan tugas Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR,” ucapnya.
Oleh karenanya menurut Hadi, perencanaan dan program pembangunan Infrastruktur PUPR ke depan ditujukan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dan pemenuhan target pembangunan jangka menengah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024.
Namun untuk 2021 target prioritas pembangunan infrastruktur sektor PUPR ada enam yakni peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat, peningkatan investasi, penguatan jaringan pengaman nasional (Padat Karya Tunai, Pembelian Produk Rakyat, Pemberdayaan Pengusaha Lokal), serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
Kemudian, perencanaan dan program pembangunan Infrastruktur PUPR menurut Hadi dikaitkan juga dengan pemulihan ekonomi nasional yang sinergi dengan pencapaian Program Strategis Nasional (PSN), antara lain dukungan untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), percepatan pembangunan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Metropolitan, dan kawasan prioritas lainnya.
“Dalam hal keterpaduan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR diwujudkan melalui sinergi kebijakan antar Kementerian/ Lembaga dan Unit Organisasi,” tuturnya. Dikatakannya juga bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan berbasis pengembangan wilayah dan setiap tahun perencanaan dan pemrograman infrastruktur sektor PUPR dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait terutama dengan Pemerintah Daerah melalui Konsultasi Regional (Konreg).
“BPIW mendorong sinkronisasi program mendukung percepatan perwujudan konektivitas nasional yang mencakup dukungan infrastruktur jalan dan jembatan terhadap sektor transportasi yang dilakukan dengan pendekatan pengembangan wilayah seperti pada kawasan strategis, perkotaan, dan perdesaan, “ ujar Hadi lagi.
Sedangkan dari sisi pendanaan, perencanaan pembangunan infrastruktur dan penyusunan dukungan arahan program prioritas ke depan, dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan pendanaan, tidak hanya melalui dukungan APBN tetapi menggunakan skema pembiayaan yang melibatkan juga peran swasta, KPBU, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
Sementara itu Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan Robby Kurniawan menyambut baik koordinasi yang dilakukan tersebut. Menurut Robby pada Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Panjang 2045, sektor perhubungan diharapkan terwujudnya transportasi terintegrasi antar moda dan bersesuaian dengan sektor tata ruang.
Sedangkan fokus Kementerian Perhubungan saat ini menurutnya adalah peningkatan konektivitas nasional yang merupakan Key Performance Indicator (KPI) yang berhubungan dengan Kementerian PUPR. “Konektivitas ini menyangkut jalan dan merupakan tantangan yang cukup besar, mengingat Indonesia memiiki 17 ribu pulau dan luas lautnya mencapai 2/3 dari wilayah Indonesia. Kita perlu berkoordinasi dan bersinergi untuk menangani hal itu,” tuturnya.
Fokus lain dari Kementerian Perhubungan adalah meningkatkan kinerja pelayanan transportasi. Sedangkan agenda prioritas kedepan Kementerian Perhubungan menurut Robby, salah satunya adalah mendukung sektor pariwisata, logistik, daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, Ibu Kota Negara, dan Sumber Daya Manusia. Ia berharap koordinasi dengan Kementerian PUPR khususnya dengan BPIW dapat terus dilakukan agar pembangunan infrastruktur yang dilakukan dapat optimal.
Kegiatan yang dimoderatori Sekretaris BPIW Iwan Nurwanto ini dihadiri seluruh kepala pusat dan pejabat eselon III, IV, dan pejabat fungsional. Sedangkan melalui virtual dihadiri antara lain Biro Perencanaan Kementerian PUPR dan Ditjen Cipta Karya. (Hen/infobpiw)
