Kementerian PUPR Integrasikan Program-program Prioritas Untuk mendukung Kawasan Perdesaan, Kawasan Perbatasan, dan PPKT
Layanan Informasi BPIW     |     19 Nov 2020     |     02:11     |     123
Kementerian PUPR Integrasikan Program-program Prioritas Untuk mendukung Kawasan Perdesaan, Kawasan Perbatasan, dan PPKT
Foto Kementerian PUPR Integrasikan Program-program Prioritas Untuk mendukung Kawasan Perdesaan, Kawasan Perbatasan, dan PPKT

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), terdapat dengan cara mengintegrasikan dengan Program-program prioritas lain seperti lokasi prioritas ( Lokpri ) Perbatasan, Pusat Kegiatan Strategis Nasional, Kota Kecil, Kawasan Transmigrasi, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Rawan Air dan Sanitasi.

 

Dukungan infrastruktur sektor PUPR menurut Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Sucahyono melalui pendekatan pembangunan kawasan perdesaan  seperti pembangunan jembatan dan jalan  lingkungan. Selain itu pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan pengolahan komoditi unggulan perdesaan seperti tambak, lantai jemur, dan bangunan penggilingan padi. 

“Dukungan pembangunan infrastruktur di kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mempertahankan nilai budaya dan berorientasi pada peningkatan kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), di kawasan perdesaan,” ujar Hadi saat Talk Series melalui video conference (vicon) dengan tema Dukungan Infrastruktur PUPR di Kawasan Perdesaan, Kawasan Perbatasan dan Pulau- Pulau Kecil Terkecil, Terluar, dan Terdepan (3T), Rabu, 18 November 2020.   

 

Dukungan infrastruktur PUPR terhadap pengembangan PPKT sasarannya adalah  Peningkatan  Ekonomi Kawasan seperti program Packing House, Sarana Pengolahan Hasil, Cold Storage, dan Pergudangan. Sasaran lainnya yakni Pemenuhan Standar  Pelayanan Minimum Kawasan seperti Air Minum, Pengolahan Sanitasi, Limbah, dan Persampahan. 

 

“Untuk mendorong percepatan pertumbuhan kawasan tersebut dibutuhkan keterpaduan implementasi program yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga (K/L)  seperti Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pariwisata, Perindustrian, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP),” ujar  Hadi. 

Keterpaduan implementasi program tersebut menurut Hadi juga menyangkut lintas kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tidak hanya, keterpaduan tersebut  juga menyangkut program-program yang bersifat fisik maupun non-fisik. Dengan demikian menurut Hadi diperlukan kolaborasi dan kerja sama antar K/L, untuk mensinergikan dukungan program di masing-masing K/L sesuai dengan arahan Masterplan atau rencana induk yang telah disusun untuk Kawasan Perdesaan, dan PPKT.

 

Selain Kepala BPIW, talkseries ini juga menghadirkan Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Suhajar Diantoro. Dalam kesempatan itu ia menjelaskan beberapa hal seperti Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Tahun 2020-2024. Menurutnya pengelolaan BWN-KP harus mencerminkan semangat kedaulatan negara, karena merupakan representasi kehadiran negara dalam pemenuhan hak warga negara di Kawasan Perbatasan Negara bukan hanya terbatas pada wilayah pinggiran secara ruang fisik, melainkan juga wilayah secara fungsional pintu keluar- masuk menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia (fungsi keberagaman/multiplicity). 

 

Ia juga menyampaikan beberapa hal terkait Arah Strategis Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024. Salah satu Arah Strategis Pengelolaan Batas Wilayah Negara tersebut menurutnya adalah mewujudkan penegasan dan penetapan batas wilayah negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan antar negara. 

 

Narasumber lainnya, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Muhammad Yusuf memaparkan langkah-langkah Percepatan Investasi Pariwisata Bahari di Pulau-pulau Kecil/Terluar seperti Pembentukan Tim Akselerasi Investasi PPK/T di Tingkat Pusat (Lintas KL dan Praktisi) dan tingkat Daerah (Forkpimda dan SKPD Terkait). Selain itu Mendorong Percepatan sertifikasi PPK/T sesuai dengan penguasaan lahan di PPK secara de facto (penguasan fisik) dan yang belum dikuasi secara de facto atas nama Pemerintah (KKP & Pemda). 

 

“Kita juga Memfasilitasi Percepatan Perizinan dan menyusun konsep pengembangan pariwisata bahari pada PPK/T yang telah disertifikasi,” ungkapnya. Selain itu difasilitasi Investasi/mengundang investor untuk bekerja sama dan berinvestasi terhadap PPK/T yang sudah disertifikasi. Selanjutnya pemerintah pusat/pemerintah daerah  menyiapkan infrastruktur dasar bagi PPKT yang pariwsatanya dikembangkan berbasis masyarakat. 

 

Pemapar lainnya yakni dari Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan,  Kolonel Laut P. Busro. Menurutnya kerawanan sering terjadi di wilayah perbatasan dan PPKT seperti masalah garis wilayah sebagai akibat belum selesainya penetapan batas wilayah negara. Kerawanan lainnya yakni ilegal fishing, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak, perompakan, terorisme, dan narkoba. 

Untuk mengatasi hal itu menurut Busro dilakukan pengembangan wilayah pertahanan seperti operasi pengamanan 24 pulau terluar Tahun Anggaran 2020, penguatan pertahanan di lima pulau strategis yang meliputi Pulau Natuna, Pulau Yamdena (Saumlaki/Selaru), Pulau Morotai, Pulau Biak, dan Kab. Merauke. Selain itu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana posal, pos pamtas,  dan sarpras pendukung lainnya. 

 

Dalam paparannya Kepala Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gajahmada Prof. Bakti Setiawan mengatakan perlu penguatan kerja sama                 antar kawasan / regional cooperation.  Dikatakannya juga bahwa pengembangan kerja sama antar kawasan   diperlukan karena besarnya potensi yang dapat dimanfaatkan.  “Perlu kolaborasi karena kewenangan lintas kabupaten atau lintas propinsi.  Selain itu kerja sama Antar Daerah meliputi kebijakan, pengaturan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kerjasama ekonomi,” ucapnya. 

 

Oleh karenanya ia menilai perlu dibentuk suatu Badan Pengelola bersama dalam rangka memanfaatkan potensi kelautan secara optimal dan lestari. “Koordinasi   penyediaan sarana dan prasarana pendukung juga diperlukan, termasuk Pengembangan Jaringan Investasi dan Informasi Usaha di bidang kelautan dan perikanan, serta Pengembangan Kemitraan Usaha,” ucapnya. 

Acara yang dimoderatori Andara Rainy Ayudini ini diawali kata pengantar dari Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Manggas Rudy Siahaan. Ia menjelaskan mengenai rangkaian kegiatan dari BPIW Virtual Expo, yang menghadirkan tiga Talk Series. (Hen/infobpiw)

 

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: