Hasil pencarian dari kata:

Kementerian PUPR Dukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Kementerian PUPR siap mendukung rencana pemerintah dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Kebijakan Pemerintah telah dinyatakan oleh Bapak Presiden RI, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga maksimal mencapai 0% pada tahun 2024 melalui kerjasama lintas kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (P...


Kementerian PUPR Bersama Sinar Mas Gelar Bazar Minyak Goreng Murah

Guna mengisi Ramadan Tahun 2022/1433 H ini, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Sinar Mas Grup menyelenggarakan Bazar Minyak Goreng Murah yang dikhususkan untuk pegawai golongan I,II dan pegawai pendukung yaitu Satpam, Pengemudi, dan Pramubakti. Bazar tersebut bertujuan untuk membantu pa...


Pekan Kedua BPIW Bertugas Apel Pagi, Kapusnas Amanatkan 7 Pesan Penting

BPIW kembali menjadi pelaksana Apel Pagi Kementerian PUPR secara virtual, Senin 11 April 2022. Kali ini, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Nasional (Pusnas), BPIW, Benny Hermawan bertugas sebagai inspektur apel pagi. Kemudian, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW, Zevi Azzain...


BPIW Kawal NUDP agar Implementasi Sesuai Harapan

BPIW Kementerian PUPR perlu memandang ulang pelaksanaan National Urban Development Project (NUDP). Pasalnya, program tersebut menggunakan pola loan Bank Dunia yang mencapai $ 49,61 Juta. Hal itu sempat terungkap dalam Konsinyasi Kegiatan National Urban Development Project (NUDP) yang digelar di Jakarta, 6-7 April 2022. Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaput...


BPIW Gelar Rapat Percepatan ITDP Komponen 2 Bina Marga

Guna mempercepat pelaksanaan Indonesia Tourism Development Project (ITDP) Komponen 2 Bina Marga, BPIW Kementerian PUPR menggelar rapat di Jakarta Selatan, Kamis, 7 April 2022. Kegiatan percepatan ITMP ini dilakukan setelah Bank Dunia menyetujui kegiatan fisik dan supervisi dalam  Annual Work Plan (AWP) Tahun Anggaran (TA) 2022-2023.  Rapat yang...


Hari ke-3 Konreg, Desk Bahas Program 8 Provinsi

Rangkaian Desk Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR 2022 pada Senin, 4 April 2022 memasuki hari ke-3. Pada hari ketiga, desk yang digelar secara virtual membahas program infratruktur PUPR 2023 untuk 7 provinsi, yakni Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Tengah, dan Papua. Disela-sela pelaksanaan pembahasan desk, K...


Kementerian PUPR Akan Mengejar Target-target Prioritas Nasional

Tahun 2022 merupakan momentum untuk merefleksikan capaian paruh waktu periode pemerintahan 2020-2024.  Kepala BPIW Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra mengatakan pada sisa tahun RPJMN 2020-2024, Kementerian PUPR akan mengejar target-target prioritas nasional sekaligus melaksanakan kebijakan Bapak Menteri terkait OPOR (Optimalisasi, Pemeliharaan...


Hari Pertama Bahas Lima Provinsi, Kementerian PUPR Gelar Konreg 2022

Kementerian PUPR menggelar Konsultasi Regional (Konreg) 2022 dengan tema "Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal dan Terpadu untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang digelar secara virtual, Kamis 31 Maret 2022. Dalam video arahan yang ditayangkan sebelum pelaksanaan Desk Konreg, ...


Pra-Konreg 2022 Selesai, Hari Terakhir Pendalaman Program Ditjen Perumahan

Rangkaian Pra-Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama BPIW pada Kamis, 24 Maret 2022 memasuki hari ke-4 yang juga hari terakhir kegiatan. Pada hari terakhir tersebut, Pra Konreg menggelar Desk yang dipimpin Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Nasional (Kapusnas) BPIW, Benny Hermawan dengan agenda pendalaman...


Pra-Konreg Hari Ketiga Bahas Infrastruktur Sektor Cipta Karya

Pra Konsultasi Regional (Pra-Konreg) yang digelar di ruang rapat lantai 2 kantor BPIW Kementerian PUPR, pda Rabu, 23 Maret, memasuki hari ketiga. Dalam Pra Konreg yang diselenggarakan Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri (PKLN)  ini membahas rencana pembangunan infrastruktur sektor Cipta Karya (CK) untuk Tahun Anggaran (TA) 2023. Dala...


Alokasi Anggaran 2023 Ditjen Bina Marga Mencapai Rp 74,125 Triliun

Pra-Konreg Kementerian PUPR memasuki hari ke-2. Kegiatan Desk yang digelar di Ruang Rapat Utama BPIW, Selasa, 22 Maret 2022 ini dipimpin Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Nasional (Kapusnas) BPIW, Benny Hermawan dengan agenda pendalaman kebutuhan program dan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2023 untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga. Sebe...


BPIW Miliki Peran Penting Dalam Pengembangan Infrastruktur

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki peran penting dalam pengembangan infrastruktur. "Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah menentukan kebijakan dan strategi pembangunan infrstruktur PUPR," ungkap Sekretaris BPIW, Iwan Nurwanto saat paparan pengenalan organisasi BPIW, Kebijak...


Dampingi Sekjen Kementerian PUPR Buka Pra-Konreg, Kepala BPIW Sampaikan Arahan Keterpaduan dan Hasil Rakorbangwil 2022

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah membuka Pra-Konsultasi Regional (Pra-Konreg), di ruang rapat lantai 2 BPIW, Senin, 21 Maret 2022. Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra turut mendampingi Sekjen di acara tersebut. Pra-Konreg merupakan tahapan awal dari serangkaian kegiatan Konreg yang bertujuan untuk melakukan diskusi pend...


Kementerian PUPR Dukung Bali Era Baru Melalui Pemulihan Pariwisata Kawasan Ulapan

Kementerian PUPR mendukung terwujudnya Bali Era Baru melalui percepatan pemulihan pariwisata di Kawasan Pariwisata Ubud, Tegallalang dan Payangan (Ulapan). Demikian diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra saat mengikuti kunjungan kerja pemerintah yang dipimpin Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana di Kantor Bapped...


Harmonisasi Rapermen Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR

BPIW Kementerian PUPR sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR. Penyusunan Rapermen ini telah memasuki tahap harmonisasi dan pembahasannya dilakukan secara hybrid di Serpong Tangerang Selatan pada Selasa, 15 Maret 2022. Dari hasil rapat-rapat sebelumnya telah terjadi beberapa perubah...


BPIW Lakukan Survei Terkait Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting di Palembang dan Kab. Ogan Komering Ilir

BPIW Kementerian PUPR melakukan survei penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting di Palembang, Selasa, 15 Maret 2022.  Survei hari pertama itu dilakukan di  Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring dan survei difokuskan pada di RT 11. Survei juga dilakukan di 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I dan survei difokuskan di RW 009. Kepala Pusat Pengembanga...


Kementerian PUPR Dukung Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang Melalui Sejumlah Program Infrastruktur

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hari Suko Setiono menegaskan Kementerian PUPR mendukung pengembangan perkotaan di Wilayah Metropolitan (WM) terutama di WM Palembang.  WM Palembang meliputi Kota Palembang, Kabupaten Banyu Asin, Kabu...


Kementerian PUPR Komitmen Dukung Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen melakukan pengembangan infrastruktur di seluruh Tanah Air, termasuk Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmi...


Dilantik Menteri PUPR, Empat Pejabat BPIW Dirotasi

Menteri PUPR Basuki Hadlmuljono melantik pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian PUPR, Jumat, 4 Maret 2022.  Turut dilantik, empat pejabat di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) yang mengalami rotasi.  Keempat pejabat yang dirotasi tersebut yakni pertama, Bernadi Haryawan, S.T., M.T. yang ...


BPIW Bahas Draft MoU dengan PT.PII

BPIW Kementerian PUPR akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan   PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT.PII) dalam waktu dekat. Nota kesepahaman ini terkait kolaborasi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR melalui skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).  Guna mempersiapkan MoU tersebut, dilakukan  Rap...


Tugas

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

penyusunan kebijakan teknis program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah


Fungsi

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri


Tugas

Melaksanakan pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah


Fungsi

penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran badan


Fungsi

penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis badan


Fungsi

pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran


Fungsi

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan dan kinerja badan


Fungsi

pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan badan


Fungsi

pelaksanaan penatausahaan barang milik negara


Fungsi

pengelolaan urusan kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi


Tugas

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pelaksanaan koordinasi keterpaduan rencana dan sinkronisasi program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

penyusunan kebijakan teknis dan strategi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kementerian


Fungsi

penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional


Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kementerian


Fungsi

penyusunan indikasi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional


Fungsi

pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keterpaduan program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Tugas

melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan


Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sumatera dan Kalimantan


Fungsi

koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan


Fungsi

sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan


Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Pulau Kalimantan


Tugas

melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara


Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara


Fungsi

koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara


Fungsi

sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara


Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara


Tugas

melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua


Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua


Fungsi

koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua


Fungsi

sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua


Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua


Fungsi

koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum


Fungsi

pelaksanaan administrasi kerja sama bidang pengembangan infrastruktur wilayah


Fungsi

pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi, serta pelayanan data dan informasi di bidang pengembangan infrastruktur wilayah


Fungsi

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga badan


Fungsi

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat


Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat wilayah nasional


Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat


Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan


Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat


Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara


Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat


Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua


Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat


  • RENSTRA PUPR 2015-2019 PERMEN PUPR NO.13.1_PRT_M_2015.PDF Download
  • RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN RENSTRA.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO. 09 TAHUN 2018.ZIP Download
  • DIPA BPIW TAHUN 2018.PDF Download
  • DIPA BPIW TAHUN 2017.PDF Download
  • DIPA BPIW TAHUN 2016.PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW 2018.PDF Download
  • RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW) TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 13.1_PRT_M_2015 TENTANG RENSTRA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019 (1).PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO.23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020-2024.ZIP Download
  • UU NO 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG.PDF Download
  • UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.PDF Download
  • UU NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.PDF Download
  • UU NO 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 13_PRT_M_2014 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 13.1_PRT_M_2015 TENTANG RENSTRA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 15_PRT_M_2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 47_PRT_M_2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR.PDF Download
  • PERPRES NO 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PP NO 64 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 61 TAHUN 1999 TENTANG KEPELABUHANAN.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 15_PRT_M_2016 TENTANG ROAD MAP RB KEMENTERIAN PUPR 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 17_PRT_M_2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TIK DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 20_PRT_M_2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SE NO. 01 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM PELAPORAN KEUANGAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SE NO. 03 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR REKONSILIASI INTERNAL DAN EKSTERNAL LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SE NO. 06 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 20_PRT_M_2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • PERPRES NOMOR 135 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESDIEN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.3 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO 13_TAHUN_2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020-2024.ZIP Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2015.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2015.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2016.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2016.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2017.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2017.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2018.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2018.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2019.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2019.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2020.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2020.PDF Download
  • PERPRES NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.ZIP Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.ZIP Download
  • SE MENTERI PUPR NOMOR 06:SE:M:2021 TAHUN 2021 TENTANG PANDUAN APLIKASI IDENTITAS VISUAL KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.ZIP Download
  • PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH.PDF Download
  • PERPRES NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN.PDF Download
  • PP NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL.PDF Download
  • PP NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.PDF Download
  • PP NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.PDF Download
  • PP NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS.PDF Download
  • PP NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG.PDF Download
  • PP NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.PDF Download
  • PP NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN,HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH.PDF Download
  • PP NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL.PDF Download
  • PP NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.PDF Download
  • PP NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN.PDF Download
  • PP NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NASIONAL BPIW (REKAP 3 KEGIATAN KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 SEKRETARIAT BPIW (REKAP 3 KEGIATAN KL).PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PANDUAN PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG TEKNIK PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBINAAN SDM DALAM MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PU.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSAAAN KEGIATAN KEMENTERIAN PU YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN SENDIRI (LAMPIRAN).PDF Download
  • SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENDAMPINGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG TATA NASKAH DINAS.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NO 7 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • SE MENTERI PUPR NO 07 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • SE MENTERI PUPR NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN LANJUTAN PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTORAL (S3) DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA TUGAS DI BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
  • NASKAH AKADEMIS KELEMBAGAAN BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2020-2024.PDF Download
  • KEPMEN PUPR NOMOR 611 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 450 TAHUN 2017 TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PK AWAL BPIW TA 2021.PDF Download
  • PK REVISI 1 BPIW TA 2021.PDF Download
  • PK REVISI 2 BPIW TA 2021.PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2022 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2021.PDF Download
  • SE KEPALA BPIW NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN MUATAN RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
  • UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN.PDF Download
  • UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA.PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022.PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL LOMBOK-GILI TRAMENA TAHUN 2020-2044.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PPNKEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA.PDF.PDF Download
  • SE MENTERI PUPR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 323 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENANGANAN MASUKAN DARI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.PDF.PDF Download
  • KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 1805 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG KUASA PENGGUNA ANGGARAN BARANG DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BPIW.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2022.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (KEPALA BPIW).PDF Download
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA.PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
  • PERATURAN KEMENTERIAN KEUANGAN (PMK) TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023.PDF Download
  • PERMEN PANRB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (KEPALA BPIW).PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2022.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (REVISI 1).PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (KEPALA BPIW).PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2023 TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024.PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2023.PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2024.PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5591).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5592).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 (REKAP 1A KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5591).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5592).PDF Download

Tidak ada publikasi yang berhubungan dengan

Kembali ke Home

Tidak ada pertanyaan yang berhubungan dengan

Kembali ke Home

Dokumen RTRW Kota Padang

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Dokumen RTRW Kota Pariaman

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Dokumen RTRW Kota Payakumbuh

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Dokumen RTRW Kota Dumai

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Dokumen RTRW Kota Batam

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Dokumen RTRW Kota Tanjung Pinang

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Dokumen RTRW Kota Jambi

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Dokumen RTRW Sungai Penuh

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Dokumen RTRW Kabupaten Batanghari

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Dokumen RTRW Kabupaten Bungo

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Tidak ada glossary yang berhubungan dengan

Kembali ke Home