Pra Konsultasi Regional (Pra-Konreg) yang digelar di ruang rapat lantai 2 kantor BPIW Kementerian PUPR, pda Rabu, 23 Maret, memasuki hari ketiga. Dalam Pra Konreg yang diselenggarakan Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri (PKLN) ini membahas rencana pembangunan infrastruktur sektor Cipta Karya (CK) untuk Tahun Anggaran (TA) 2023.
Dalam paparannya Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Ditjen CK Pandu Gunadi Atmosukarto memaparkan beberapa hal seperti Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Permukiman TA 2023.
Adapun Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Permukiman tersebut pertama melanjutkan program tahun jamak (MYC) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). Kedua, Optimalisasi dan Rehabilitasi Infrastruktur Terbangun. Arahan ketiga yakni Dukungan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Pelaksanaan kegiatan dari Direktif Presiden/ Menteri yang sudah atau belum ditetapkan dalam Perpres/Inpres, sesuai hasil rapat terbatas Presiden, merupakan arahan keempat.
Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Permukiman yang kelima adalah Kegiatan Penanganan Kemiskinan berupa Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Selanjutnya yang keenam adalah Prioritas Lainnya seperti dukungan sektor CK untuk industri dan penanganan bencana. Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Permukiman yang ketujuh adalah pemenuhan RPJMN dan Renstra berupa kegiatan usulan TA 2022 yang belum dapat diakomodasi sebagai dukungan terhadap pemenuhan RPJMN dan Renstra tersebut
Di tahun 2023 menurutnya perhatian lebih pada kegiatan-kegiatan prioritas untuk infrastruktur yang sudah terbangun melalui “OPOR” yakni Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi. “Ditjen CK fokus pada kegiatan Optimalisasi dan Rehabilitasi,” tuturnya.
Ditjen CK menurutnya juga melakukan pemenuhan hasil kegiatan Rakorbangwil TA 2023 di 53 kawasan. Untuk Pulau Sumatera terdapat 12 kawasan dan Pulau Jawa ada lima kawasan. Pulau dan Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara terdapat enam kawasan. Sedangkan Pulau Kalimantan sebanyak enam kawasan.
Menanggapi hal itu Kepala BPIW Rachman Arief mengatakan program kerakyatan perlu dintegrasikan lagi, termasuk IBM, sehingga lebih optimal dalam pelaksanaannya. Terkait hasil Rakorbangwil Arief meminta agar dimunculkan prediksi biayanya dan perlu dicek kembali, didalam kawasan prioritas ada infrastruktur apa yang sedang dikerjakan.
Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PKLN) Edy Juharsyah menambahkan penanganan kawasan kumuh bisa diintegrasikan lagi dan penanganan bencana yang masih harus dituntaskan. Selaku moderator dalam pertemuan itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW Benny Hermawan berharap intervensi infrastruktur sektor CK berbasis kawasan, sehingga dapat diketahui secara lengkap kebutuhan infrastrukturnya. “Jadi tidak hanya untuk kebutuhan air minum misalnya, tapi juga untuk penanganan sampah.” ujarnya.
Kegiatan yang juga dilakukan secara online ini juga dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Hari Suko Setiono, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II Kuswardono, para Pejabat Administrator, dan Subkor di lingkungan BPIW. (Hen/infobpiw)
