Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah membuka Pra-Konsultasi Regional (Pra-Konreg), di ruang rapat lantai 2 BPIW, Senin, 21 Maret 2022. Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra turut mendampingi Sekjen di acara tersebut. Pra-Konreg merupakan tahapan awal dari serangkaian kegiatan Konreg yang bertujuan untuk melakukan diskusi pendalaman kebutuhan program dan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2023 untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan. Pra Konreg yang diselenggarakan Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri (PAKLN) ini dilaksanakan pada 21-24 Maret 2022 dan dilakukan secara hybrid.
Dalam kegiatan itu Zainal Fatah mengatakan Kementerian PUPR harus memastikan proses perencanaan 2023 ini dapat dilalui dengan baik dalam menghimpun usulan-usulan pembangunan infrastruktur terutama pada saat pelaksanaan Konreg.
Diakuinya banyak usulan pembangunan infrastruktur, namun dengan anggaran terbatas, maka harus ada koridor dalam menentukan prioritas. Koridor itu berupa arahan dari Presiden Joko Widodo yang diperkuat dengan dengan arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Arahan tersebut yakni pertama seluruh pekerjaan konstruksi tuntas pada 2023 atau selambat-lambatnya awal 2024. Kedua, tahun 2022 adalah awal dari tahun politik. Saat ini suhu politik sudah terasa dan tensi politik akan terus mengalami eskalasi hingga 2024. Arahan ketiga adalah pembangunan infrastruktur harus fokus pada aspek kualitas dan aspek lingkungan.
Pada kesempatan itu ia menyampaikan usulan Tema Konreg 2022 yakni “Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal dan Terpadu untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sedangkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Dijelaskannya juga mengenai Substansi Pra-Konreg Tahun 2022 yakni penjabaran jenis-jenis pekerjaan Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi,dan Rehabilitasi (OPOR). Substansi Pra-Konreg lainnya adalah penjabaran proyek-proyek Kontrak Tahun Jamak, kebutuhan pendanaan yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Selanjutnya ada substansi terkait penjabaran proyek-proyek Direktif Presiden dan Direktif Menteri PUPR, Pemenuhan kebutuhan program 112 kawasan prioritas hasil Rakorbangwil, dan kebutuhan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ia berharap pelaksanaan Pra-Konreg berjalan dengan baik hingga pelaksanaan Konreg.
Saat itu Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra menyampaikan mengenai Arahan Keterpaduan dan Hasil Rakorbangwil 2022 untuk Perencanaan TA 2023. Dijelaskannnya bahwa Sesi Pleno Rakorbangwil dilaksanakan pada 17 Februari 2022 dan Desk Rakorbangwil pada 21 dan 22 Februari 2022.
Pembahasan dalam desk Rakorbangwil difokuskan untuk menelaah rencana dan kesiapan pengembangan kawasan untuk mendapatkan dukungan program PUPR, terutama kawasan industri, kawasan ekonomi khusus (KEK), dan kawasan wisata. “Selain itu dibahas pula arahan program Kementerian PUPR yang dapat disinergikan dengan pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga (K/L) lain,” tuturnya.
Dari 118 Kawasan Prioritas yang telah disepakati antara Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas menurut Arief setelah dilakukan diskusi lebih mendalam, terdapat enam kawasan yang ditangguhkan penanganannya, yaitu KPPN Labangka, Kawasan Perdesaan Agrowisata Kopi Arabika Flores Bajawa, Daerah Tertinggal Rote Ndao, Daerah Tertinggal Sumba Barat, Daerah Tertinggal Sumba Barat Daya, dan Daerah Tertinggal Timor Tengah Selatan.
“Dengan demikian, kawasan prioritas hasil Rakorbangwil yang akan ditangani TA. 2023 menjadi 112 kawasan,” ujarnya. Dari 112 kawasan hasil Rakorbangwil ini terdapat delapan kawasan prioritas yang tidak disertai dengan arahan program pembangunan baru namun lebih difokuskan pada kegiatan OPOR dan kegiatan berbasis kerakyatan seperti padat karya dan penanganan kemiskinan ekstrim.
Delapan kawasan tersebut yaitu Kawasan Industri Kuala Tanjung, DPP Bromo Tengger Semeru, Daerah Tertinggal Lembata, Kawasan Industri Palu, PKN Palu, Pulau 3T Buton, Kawasan Industri Pulau Obi, dan Kawasan Industri Teluk Bintuni.
Ia berharap Ditjen ABCP (Ditjen SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan) agar memberikan dukungan terhadap pengembangan kawasan prioritas hasil Rakorbangwil, sebagaimana diamanatkan Menteri PUPR dalam sesi pleno Rakorbangwil.
Dukungan terhadap kawasan prioritas juga dapat berupa program OPOR yang sebagian besar tidak dibahas dalam desk Rakorbangwil. “BPIW bersama perwakilan Ditjen ABCP agar kembali melakukan validasi lapangan lebih lanjut terhadap rekomendasi/arahan program yang menjadi hasil Rakorbangwil, sehingga dapat dilakukan pendetailan rencana pekerjaan dan pengalokasian anggaran dengan lebih optimal,” ucapnya.
Menurut Arief BPIW bersama Biro PAKLN akan melakukan monitoring secara berkala terhadap pemenuhan hasil Rakorbangwil, yaitu dalam Konreg, Renja-K/L, dan RKA-K/L. “Diharapkan tidak ada arahan program hasil Rakorbangwil yang tidak dapat diakomodir, karena permasalahan administratif, antara lain karena belum masuk dalam sistem informasi perencanaan Ditjen. Rakorbangwil akan segera ditetapkan melalui Permen PUPR tentang Perencanaan dan Pemrograman untuk menjadi salah satu kegiatan utama dalam rangkaian perencanaan kementerian.
Pra-Konreg diisi dengan paparan dari Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air DItjen SDA Birendrajana yang dilanjutkan dengan pembahasan program secara detail. Kegiatan ini dihadiri Kepala Biro PAKLN Edy Juharsyah, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Miftachul Munir, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Edward Abdurrahman, dan Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya Pandu Gunadi Atmosukarto.
Sedangkan dari BPIW turut hadir Sekretaris BPIW Iwan Nurwanto, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Hari Suko Setiono, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II Kuswardono, dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Manggas Rudy Siahaan. Pejabat Administrator, Koordinator dan Subkoordinator turut hadir dalam acara tersebut. Rencananya, Konreg Kementerian PUPR akan diselenggarakan pada tanggal 31 Maret – 7 April 2022. (Hen/infobpiw)
