Pra-Konreg Kementerian PUPR memasuki hari ke-2. Kegiatan Desk yang digelar di Ruang Rapat Utama BPIW, Selasa, 22 Maret 2022 ini dipimpin Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Nasional (Kapusnas) BPIW, Benny Hermawan dengan agenda pendalaman kebutuhan program dan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2023 untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga.
Sebelum diskusi pendalaman, Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra saat menyampaikan arahan mengingatkan, agar program yang diangkat untuk kegiatan konstruksi harus tuntas pada 2023 atau selambat lambatnya awal 2024.
"Substansi yang dibahas Pra-Konreg ini juga perlu penjabaran dari kegiatan Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi dan Rehabilitasi atau OPOR," terangnya. Ia menambahkan, substansi Pra-Konreg lainnya, penjabaran direktif presiden, direktif menteri, proyek-proyek kontrak tahun jamak, kebutuhan pendanaan dan lainnya.
Hal senada diterangkan, Benny Hermawan. Menurutnya, pembahasan substansi Pra-Konreg ini merupakan ajang untuk menyamakan pemahaman di internal Kementerian PUPR terkait program dan anggaran T.A 2023. "Adanya pembahasan bersama diharapkan ada pemahaman yang sama, Kementerian PUPR itu satu pemahaman saat Konreg dilaksanakan," jelas Benny. Menurutnya, Konreg Kementerian PUPR rencananya akan diselenggarakan pada 31 Maret – 7 April 2022.
Di tempat sama, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Ditjen Bina Marga, Miftachul Munir memaparkan, arah kebijakan Ditjen Bina Marga sesuai sasaran Renstra 2020–2024, berupa meningkatkanya konektivitas jaringan jalan nasional dengan target waktu tempuh pada 2024 itu 1,90 jam/100Km.
“Upaya yang akan dilakukan untuk mencapainya, pemeliharaan jalan nasional 47.017 Km, jembatan dibangun 38.726 M, fly over dan underpass dibangun 31.053 M, jalan tol baru dan atau beroperasi 2.500 Km, serta jalan nasional 3.000 Km,” papar Munir. Ia menjelaskan, total kebutuhan anggaran Ditjen Bina Marga mencapai Rp 290,5 triliun.
Ia menjelaskan, adapun untuk target dan capaian Renstra T.A 2023 Ditjen Bina Marga, yakni 646 Km jalan tol baru dan atau sudah beroperasi, 672 Km jalan nasional baru, 5,04 km pembangunan jembatan, serta 7,07 Km pembangunan FO/UP.
Munir juga menerangkan, untuk penjabaran kriteria OPOR, Optimalisasi, berupa pembangunan jalan committed dan bersifat penuntasan, pembangunan jembatan committed dan bersifat penuntasan. Pemeliharaan, berupa pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan rutin jembatan, pemeliharaan rutin jalan baru, serta pemeliharaan rutin jembatan baru. “Operasi, serta rehabilitasi, berupa preservasi rekonstruksi, rehabilitasi jalan mengikuti IRMS v.3, preservasi jembatan mengikuti BMS, penggantian jembatan NK 4 dan NK 5, serta penanganan off pavement,” jelasnya.
Lebih lanjut, Munir menerangkan, untuk kebutuhan anggaran TA. 2023 Ditjen Bina Marga mencapai Rp 74,125 Triliun. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk program infrastruktur konektivitas RP 71,457 T (96,4%), serta untuk program dukungan manajemen Rp 2,668 T (3,6%).
Kemudian, untuk tematik penanganan jalan dan jembatan sub nasional, antara lain dukungan kawasan industri, jembatan gantung, dukungan konektivitas, dukungan foodestate, dukungan aksesibilitas, penanganan bencana alam, dukungan KSPN, dukungan simpul transportasi, dukungan 3 daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal), dukungan institusi pemerintah, dukungan institusi pendidikan, dukungan perbatasan, dukungan jalur lebaran serta bantuan peralatan.
Kemudian, untuk daftar proyek dengan kontrak tahun jamak 2023, yakni preservasi jalan dan jembatan Rp 7,933 T, pembangunan jalan Rp 3,714 T, pembangunan jembatan Rp 1,938 T, pembangunan jalan bebas hambatan Rp 0,006 T. “Untuk indikasi kebutuhan dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) TA. 2023, yakni pemenuhan hasil kebutuhan Rakorbangwil, yakni Pulau Sumatera ada 6 Kawasan, Pulau Jawa ada 3 Kawasan, Pulau Bali serta Nusa Tenggara ada 3 kawasan,” papar Munir seraya menambahkan, kemudian Pulau Kalimantan ada 3 kawasan, Pulau Sulawesi ada 6 kawasan, Pulau Maluku ada 5 kawasan serta Pulau Papua ada 10 Kawasan.
Munir juga menerangkan, dalam strategi pemrograman T.A 2023 untuk penyelesaian yang meliputi kegiatan direktif, kontrak tahun jamak (multi years contract), OPOR, kegiatan baru dan lainnya kebutuhannya mencapai Rp 74,125 T.
Usai paparan tesebut, dilakukan diskusi serta pendalaman substansi dalam rangka penajaman program. Turut hadir dalam Desk yakni, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, BPIW, Hari Suko Setiono, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, BPIW, Kuswardono, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, BPIW, Manggas Rudy Siahaan. Kemudian, para pejabat administrator, koordinator dan subkoordinator dari Ditjen Bina Marga, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri (PKLAN) Setjen Kementerian PUPR serta BPIW.
Sebagai tindak lanjut, Ditjen BM akan melakukan penajaman untuk selanjutnya dikompilasi oleh BPAKLN dan diusulkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas setelah mendapat persetujuan Menteri PUPR.(ris/infoBPIW)
