Kementerian PUPR menggelar Konsultasi Regional (Konreg) 2022 dengan tema "Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal dan Terpadu untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang digelar secara virtual, Kamis 31 Maret 2022.
Dalam video arahan yang ditayangkan sebelum pelaksanaan Desk Konreg, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra menyampaikan, hal yang kerap ditekankan oleh Bapak Menteri PUPR yakni pembangunan infrastruktur yang berkualitas tidak lepas dari proses perencanaan dan penyiapan program yang cermat dan matang.
"Bapak Menteri PUPR menugaskan BPIW sebagai penjuru program infrastruktur PUPR berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah," terang Arief. Ia juga mengatakan, forum Konreg merupakan rangkaian dari berbagai fora perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang prosesnya dimulai dari Rakorbangwil (Rapat koordinasi Pengembangan Wilayah,-red) dan Pra Konreg. "Fora Rakorbangwil menyepakati kawasan prioritas dan kebutuhan programnya untuk tahun 2023 melibatkan Bappenas, pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait," papar Arief.
Konreg, ungkap Arief, memiliki posisi yang strategis karena hasilnya menjadi acuan pembahasan dalam forum Musrenbangnas (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional,-red). "Kemudian akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP,-red)," terangnya.
Ia berharap, dalam desk pembahasan akan fokus memilih dan mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kriteria kesiapannya (readiness criteria) dan termasuk penentuan tingkat prioritasnya sehingga dapat dilaksanakan tahun 2023. "Sebagaimana kita pahami bahwa perjalanan Kabinet Indonesia Maju tengah memasuki tahun-tahun terakhirnya. Oleh karena itu, Bapak Menteri PUPR berpesan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang belum tuntas. Selain itu, untuk infrastruktur yang sudah terbangun harus dipastikan fungsionalisasinya," ungkap Arief.
Ia menjelaskan, mulai tahun lalu Bapak Menteri PUPR memberikan prioritas pada program yang disingkat dengan ”OPOR” atau ”Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi”. OPOR tersebut difokuskan untuk infrastruktur yang telah terbangun, berfungsi, siap digunakan dan diserahterimakan asetnya.
Ia menambahkan, pembangunan baru tahun 2023 harus benar-benar dilakukan seleksi secara ketat. Selain itu, pembangunan baru dengan Kontrak Tahun Jamak sudah tidak diperkenankan dimulai tahun 2023. "Hal ini sebagai tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden agar seluruh pekerjaan dapat selesai dan berfungsi pada tahun 2023 atau paling lambat awal tahun 2024," tegasnya.
Arief juga menyatakan, khusus perencanaan tahun 2023 dukungan infrastruktur PUPR akan difokuskan mendukung 112 kawasan yang telah disepakati dalam fora Rakorbangwil dan dibahas lebih lanjut dalam pra-konreg beberapa waktu lalu. "Kawasan yang disepakati tersebut antara lain di Wilayah Metropolitan (WM) ada 10 kawasan antara lain, WM Mebidangro, WM Kedungsepur, dan WM Bimindo dan lainnya," terangnya.
Kemudian, Kota Baru ada 4 kawasan, antara lain Ibu Kota Nusantara, Kota Baru Tanjung Selor, Kota Baru Sofifi, dan Kota Sorong. "Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri ada 11 kawasan, antara lain, KEK/KI Sei Mangkei, KIT Batang, dan KI Palu dan lainnya," ungkap Arief.
Selain itu, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) ada 18 kawasan, antara lain DPP Batam-Bintan, KSPN Dieng, dan DPP Biak-Teluk Cenderawasih dan lainnya. Ia menambahkan, kemudian Kawasan Perbatasan ada 2 kawasan, yakni Lokpri Kecamatan Anggrek dan Kab. Kep. Tanimbar," paparnya.
Lebih lanjut Arief mengatakan, termasuk Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) ada 11 kawasan, antara lain PKSN Sabang, PKSN Nunukan, PKSN Tanah Merah dan lainnya. "Serta untuk Pulau 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal,-red), ada 6 kawasan antara lain, Pulau Enggano, Pulau Natuna, dan Pulau Kei Besar," jelasnya.
Pada kesempatan ini, Arief juga menekankan, aset-aset infrastruktur PUPR yang sudah diserahterimakan untuk dioperasikan dan dipelihara, agar keberlanjutan kebermanfaatannya dapat lebih terjaga. "Kami meminta pemerintah daerah memberikan pengalokasian anggarannya untuk memastikan agar infrastruktur terbangun dapat terpelihara dan tetap memberikan manfaat untuk masyarakat," tegasnya.
Ke depan, lanjutnya, komitmen terhadap hal ini akan menjadi dasar bagi Kementerian PUPR untuk menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif. Ia juga berharap Konreg tahun ini dapat meningkatan perencanaan infrastruktur PUPR yang berkualitas dapat menjaring program/kegiatan yang benar-benar dibutuhkan dan siap dilaksanakan di tahun 2023. " Dengan tetap memperhatikan koridor kewilayahan utamanya dari hasil Rakorbangwil dan Rakorgub," ungkap Arief.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Pusnas), BPIW, Benny Hermawan menyampaikan, Konreg Kementerian PUPR 2022 ini akan berlangsung pada 31 Maret hingga 7 April 2022. Konreg Kementerian PUPR merupakan forum perencanaan yang menghasilkan program dan penganggaran tahunan Kementerian PUPR yang difasilitasi Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PAKLN) Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR. Pada hari pertama desk Konreg Kementerian PUPR ini membahas program dan rencana pembangunan 2023 untuk Provinsi Aceh, Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Banten dan Sulawesi Utara.(ris/infoBPIW)
