Hasil pencarian dari kata:

Konsep Pengembangan Kedungsepur Dipertajam

BPIW Kementerian PUPR kembali menggelar Rapat Penyiapan Konsep Pengembangan Infrastruktur di Metropolitan Kedungsepur ( Kendal, Demak, Ungaran ( Kab . Semarang ) , Semarang, Salatiga, dan Purwodadi (Kab. Grobogan ) . Rapat yang dilakukan pada hari Rabu, 29 Juli ini, dimaksudkan sebagai para pakar Dibidang pengembangan wilayah, guna mempertajam konsep peng...


BPIW Dukung Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Produksi Sagu

Kementerian PUPR melalui BPIW mendukung pembangunan infrastruktur untuk Kawasan Industri, termasuk pada wilayah produksi sagu dalam rangka turut mewujudkan ketahanan pangan nasional. Hal itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat menjadi narasumber webinar "Kebijakan dan Pengembangan Infrastruktur Industri Berbasis Sagu" yang digel...


Dukungan Infrastruktur Perlu Diiringi Dengan Pembangunan KEK

Kementerian PUPR mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan membangun infrastruktur berupa jalan akses menuju kawasan tersebut, salah satunya KEK Likupang yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Hal itu disampaikan Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono saat konferensi video (vicon) Pertemuan Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK dan Percepatan Penyelesai...


Pembahasan Penataan Kedungsepur Dilakukan Secara Kontinyu

BPIW Kementerian PUPR secara kontinyu  melakukan pembahasan rencana penataan kawasan Metropolitan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran (Kab. Semarang), Semarang, Salatiga, dan Purwodadi (Kab. Grobogan). Pembahasan yang dilakukan Jumat sore, 24 Juli lalu, dilakukan para pejabat di lingkungan BPIW yang dipimpin Kepala BPIW Hadi Sucahyono. Menurut H...


Penyusunan Renstra Kementerian PUPR Segera Tuntas

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR memasuki babak akhir. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono memastikan, posisi Renstra Kementerian PUPR saat ini sudah tahap akhir. "Secara substansi mayoritas sudah baik, namun beberapa perlu sentuhan akhir," ungkap Hadi saat menghadiri "Pembahasan F...


Pembangunan Infrastruktur untuk Mengejar Ketertinggalan, Pemenuhan Target RPJMN dan Renstra

Kementerian PUPR melalui BPIW dalam melakukan perencanaan dan program pembangunan Infrastruktur ke depan ditujukan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dari negara lain, serta pemenuhan target pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024. Hal itu ditega...


BPIW Susun ITMP Labuan Bajo Untuk Mendukung Peningkatan Jumlah Wisatawan

Saat ini BPIW Kementerian PUPR tengah menangani penyusunan  Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur. Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan ada beberapa butir cakupan ITMP seperti  kajian kelembagaan, di mana dilakukan pemetaan kelembagaan yang ada. Selain itu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian/...


BPIW Susun Rencana Pengembangan 10 Kawasan Metropolitan Prioritas

BPIW Kementerian PUPR memastikan akan mempercepat pengembangan 10 Kawasan Metropolitan prioritas di Tanah Air. Hal itu terungkap dalam "Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di 10 Kawasan Metropolitan" yang digelar di Jakarta, Senin (20/7). Rakor tersebut dihadiri jajaran pejabat BPIW dan konsultan pengembangan Kawasan Metropolitan. ...


BPIW Susun Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya 2021

BPIW Kementerian PUPR melakukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)  tahun anggaran 2021. Sehubungan dengan hal itu, Kepala BPIW Hadi Sucahyono menyatakan anggaran yang akan diterima BPIW belum dapat dipastikan apakah sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Mengingat kondisi ekonomi nasional yang mengalami perubahan aki...


BPIW Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan BPK

Guna melakukan persiapan Laporan Keuangan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) tahun 2019, Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto didampingi Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan, Mangapul L. Nababan dan jajaran mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan BPK, Senin (20/7) secara video conference.  ...


BPIW Percepat Pengembangan Metropolitan Kedungsepur

BPIW Kementerian PUPR komitmen melakukan percepatan pengembangan kawasan Metropolitan Kedungsepur (Kab. Kendal, Kab. Demak, Kota Semarang, Ungaran Kab. Semarang, Kota Salatiga, dan Purwodadi Kab. Grobogan). Demikian terungkap dalam rapat lanjutan "Penyiapan Rencana Pengembangan Metropolitan Kedungsepur" yang dibuka langsung Kepala BPIW, Hadi Sucahyono di ...


Kementerian PUPR Akan Dukung Pengembangan Demak Menjadi Ekowisata Religi

Kementerian PUPR akan melakukan penataan kawasan Metropolitan Kedungsepur yang meliputi Kab. Kendal, Kab. Demak, Kota Semarang, Ungaran (Kab. Semarang), Kota Salatiga, dan Purwodadi (Kab. Grobogan). Salah satu kawasan yang ada ditata dalam metropolitan tersebut adalah Kabupaten Demak. Menurut Kepala BPIW Hadi Sucahyono nantinya Demak akan dikembangkan seb...


Tim BPIW Identifikasi Permasalahan di Metropolitan Kedungsepur

Kepala BPIW Hadi Sucahyono beserta rombongan melakukan survei ke Kota Semarang dan sekitarnya. kawasan tersebut menjadi bagian dari Metropolitan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Purwodadi, serta Kabupaten Grobogan). Menurut Hadi survei dilakukan tim-nya untuk mengidentifikasi permasalaha...


BPIW Siapkan Rencana Pengembangan Metropolitan Kedungsepur

BPIW Kementerian PUPR susun rencana terpadu pengembangan Kawasan Metropolitan Kedungsepur (Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Semarang-Purwodadi). Hal itu terungkap dalam rapat "Penyiapan Rencana Pengembangan Metropolitan Kedungsepur" yang dipimpin langsung Kepala BPIW, Hadi Sucahyono di Jakarta, Rabu (8/7).  "Kedungsepur merupakan bagian dari 10 kawasan...


Enam Kota Berminat Mengikuti NUDP

Sebanyak enam kota tertarik untuk mengikuti Proyek Pengembangan Perkotaan Nasional (NUDP) yaitu Semarang,  Banjarmasin, Balikpapan, Surakarta, Denpasar, dan Wilayah Metropolitan (WM) Bandung. Keenam kota itu harus melayangkan surat resmi kepada Bappenas atau Kementerian Dalam Negeri. Untuk memberikan gambaran terkait program NUDP ini dilakukan sosia...


BPIW Gelar Finalisasi Renstra Kementerian PUPR 2020-2024

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)  Kementerian PUPR 2020-2024 telah memasuki tahap finalisasi. Untuk mendiskusikan hal itu Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR menggelar rapat Jumat, 3 Juli.  Dalam kesempatan itu Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Tris Raditian menyatakan target-target yang ...


BPIW Meminta Pengembang Jaga Sumber Air Baku di Kawasan Timur Jakarta

Pengembang properti di koridor Timur Jakarta diminta menjaga kelestarian lingkungan terutama tempat-tempat yang menjadi persediaan air baku. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hadi Sucahyono saat berbicara dalam webinar "Pengembangan Koridor Timur Jakarta dalam...


Kepala BPIW Lantik 4 Pejabat Pengawas dan 3 Pejabat Fungsional

Sebanyak empat pejabat pengawas (eselon IV) dan tiga pejabat fungsional ahli di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dilantik Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono di Jakarta, Rabu (1/7).  Empat pejabat pengawas (eselon IV) yang dilantik, yakni Heru Edhi  Wibowo, SE, M.Eng. MURP sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha ...


Pemerintah Jalan Terus Menata Destina Pariwisata Prioritas

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) mendukung percepatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) super prioritas. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan 5 Destinasi Super Prioritas yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Maritim dan Investasi...


Pelaksanaan NUDP Perlu Mencakup Seluruh Wilayah di Indonesia

Rencana pelaksanaan Program National Urban Development Project (NUDP) masih terus dilakukan. Program NUDP digulirkan pemerintah dengan tujuan agar kota-kota peserta program tersebut dapat menjalankan perencanaan terpadu dan memprioritaskan investasi modal (capital investment). Program ini mendapat bantuan Bank Dunia.  Guna mematangkan pelaksanaan NUD...


Tugas

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

penyusunan kebijakan teknis program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah


Fungsi

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri


Tugas

Melaksanakan pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah


Fungsi

penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran badan


Fungsi

penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis badan


Fungsi

pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran


Fungsi

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan dan kinerja badan


Fungsi

pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan badan


Fungsi

pelaksanaan penatausahaan barang milik negara


Fungsi

pengelolaan urusan kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi


Tugas

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pelaksanaan koordinasi keterpaduan rencana dan sinkronisasi program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

penyusunan kebijakan teknis dan strategi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kementerian


Fungsi

penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional


Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kementerian


Fungsi

penyusunan indikasi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional


Fungsi

pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keterpaduan program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Tugas

melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan


Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sumatera dan Kalimantan


Fungsi

koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan


Fungsi

sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan


Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Pulau Kalimantan


Tugas

melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara


Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara


Fungsi

koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara


Fungsi

sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara


Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara


Tugas

melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua


Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua


Fungsi

koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua


Fungsi

sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua


Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua


Fungsi

koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum


Fungsi

pelaksanaan administrasi kerja sama bidang pengembangan infrastruktur wilayah


Fungsi

pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi, serta pelayanan data dan informasi di bidang pengembangan infrastruktur wilayah


Fungsi

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga badan


Fungsi

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat


Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat wilayah nasional


Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat


Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan


Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat


Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara


Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat


Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua


Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat


  • RENSTRA PUPR 2015-2019 PERMEN PUPR NO.13.1_PRT_M_2015.PDF Download
  • RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN RENSTRA.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO. 09 TAHUN 2018.ZIP Download
  • DIPA BPIW TAHUN 2018.PDF Download
  • DIPA BPIW TAHUN 2017.PDF Download
  • DIPA BPIW TAHUN 2016.PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW 2018.PDF Download
  • RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW) TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 13.1_PRT_M_2015 TENTANG RENSTRA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019 (1).PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO.23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020-2024.ZIP Download
  • UU NO 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG.PDF Download
  • UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.PDF Download
  • UU NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.PDF Download
  • UU NO 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 13_PRT_M_2014 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 13.1_PRT_M_2015 TENTANG RENSTRA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 15_PRT_M_2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 47_PRT_M_2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR.PDF Download
  • PERPRES NO 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PP NO 64 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 61 TAHUN 1999 TENTANG KEPELABUHANAN.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 15_PRT_M_2016 TENTANG ROAD MAP RB KEMENTERIAN PUPR 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 17_PRT_M_2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TIK DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 20_PRT_M_2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SE NO. 01 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM PELAPORAN KEUANGAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SE NO. 03 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR REKONSILIASI INTERNAL DAN EKSTERNAL LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SE NO. 06 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 20_PRT_M_2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • PERPRES NOMOR 135 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESDIEN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.3 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO 13_TAHUN_2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020-2024.ZIP Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2015.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2015.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2016.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2016.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2017.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2017.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2018.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2018.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2019.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2019.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2020.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2020.PDF Download
  • PERPRES NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.ZIP Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.ZIP Download
  • SE MENTERI PUPR NOMOR 06:SE:M:2021 TAHUN 2021 TENTANG PANDUAN APLIKASI IDENTITAS VISUAL KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.ZIP Download
  • PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH.PDF Download
  • PERPRES NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN.PDF Download
  • PP NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL.PDF Download
  • PP NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.PDF Download
  • PP NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.PDF Download
  • PP NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS.PDF Download
  • PP NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG.PDF Download
  • PP NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.PDF Download
  • PP NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN,HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH.PDF Download
  • PP NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL.PDF Download
  • PP NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.PDF Download
  • PP NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN.PDF Download
  • PP NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NASIONAL BPIW (REKAP 3 KEGIATAN KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 SEKRETARIAT BPIW (REKAP 3 KEGIATAN KL).PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PANDUAN PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG TEKNIK PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBINAAN SDM DALAM MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PU.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSAAAN KEGIATAN KEMENTERIAN PU YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN SENDIRI (LAMPIRAN).PDF Download
  • SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENDAMPINGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG TATA NASKAH DINAS.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NO 7 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • SE MENTERI PUPR NO 07 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • SE MENTERI PUPR NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN LANJUTAN PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTORAL (S3) DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA TUGAS DI BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
  • NASKAH AKADEMIS KELEMBAGAAN BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2020-2024.PDF Download
  • KEPMEN PUPR NOMOR 611 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 450 TAHUN 2017 TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PK AWAL BPIW TA 2021.PDF Download
  • PK REVISI 1 BPIW TA 2021.PDF Download
  • PK REVISI 2 BPIW TA 2021.PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2022 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2021.PDF Download
  • SE KEPALA BPIW NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN MUATAN RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
  • UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN.PDF Download
  • UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA.PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022.PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL LOMBOK-GILI TRAMENA TAHUN 2020-2044.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PPNKEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA.PDF.PDF Download
  • SE MENTERI PUPR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 323 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENANGANAN MASUKAN DARI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.PDF.PDF Download
  • KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 1805 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG KUASA PENGGUNA ANGGARAN BARANG DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BPIW.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2022.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (KEPALA BPIW).PDF Download
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA.PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
  • PERATURAN KEMENTERIAN KEUANGAN (PMK) TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023.PDF Download
  • PERMEN PANRB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (KEPALA BPIW).PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2022.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (REVISI 1).PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (KEPALA BPIW).PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2023 TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024.PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2023.PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2024.PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5591).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5592).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 (REKAP 1A KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5591).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5592).PDF Download

Tidak ada publikasi yang berhubungan dengan

Kembali ke Home

Tidak ada pertanyaan yang berhubungan dengan

Kembali ke Home

Dokumen RTRW Kabupaten Sampang

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Dokumen RTRW Kabupaten Sidoarjo

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Dokumen RTRW Kabupaten Tuban

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Dokumen RTRW Kabupaten Bima

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Dokumen RTRW Kabupaten Lombok Barat

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Program dan Kegiatan Sekretariat BPIW TA. 2015, 2016 dan 2017

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/pdf

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Sekretariat Badan
  • Kategori : Bahan Paparan
  • Tema : {"id":9,"name":"Program dan Anggaran","created_at":"2016-04-05 17:50:01","updated_at":"2016-04-05 18:09:53"}

Program dan Kegiatan Sekretariat BPIW TA. 2015, 2016 dan 2017

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Sekretariat Badan
  • Kategori : Bahan Paparan
  • Tema : {"id":9,"name":"Program dan Anggaran","created_at":"2016-04-05 17:50:01","updated_at":"2016-04-05 18:09:53"}

Dokumen RTRW Kabupaten Lombok Tengah

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Dokumen RTRW Kabupaten Lombok Utara

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Dokumen RTRW Kabupaten Sumbawa

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Tidak ada glossary yang berhubungan dengan

Kembali ke Home