Kementerian PUPR melalui BPIW mendukung pembangunan infrastruktur untuk Kawasan Industri, termasuk pada wilayah produksi sagu dalam rangka turut mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Hal itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat menjadi narasumber webinar "Kebijakan dan Pengembangan Infrastruktur Industri Berbasis Sagu" yang digelar IPB, Selasa (28/7).

Menurut Hadi, dukungan infrastruktur yang dapat diwujudkan Kementerian PUPR pada kawasan produksi sagu, yakni mulai dari pembangunan jalan nasional dan jalan akses pelabuhan. "Selain itu, penyediaan air baku, perumahan, permukiman dan air bersih," terang Hadi.

Ia menerangkan, Indonesia memiliki lima provinsi yang menjadi sentra produksi sagu terbesar. "Kelima provinsi itu antara lain, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua Barat," papar Hadi.

Menurutnya, selama ini Kementerian PUPR secara bertahap telah memberikan dukungan pada kawasan sentra produksi sagu yang terdapat di lima provinsi tersebut. "Seperti di Papua pembangunan jalan akses kawasan sagu Kais mulai jalan, jembatan dan lainnya. Begitu juga di Maluku seperti pembangunan irigasi, bendung dan lainnya, dan begitu juga ada dukungan infrastuktur di Riau, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan," terangnya.

Lebih lanjut, Hadi mengatakan, saat ini diperlukan dukungan data yang lebih lengkap dari semua stakeholder terkait industri sagu, termasuk dari pihak swasta yang memproduksi sagu agar dukungan Kementerian PUPR untuk kawasan industri dapat lebih lengkap.

Ia menyatakan, diperlukan pula dukungan nyata kementerian/lembaga (K/L) lain sesuai tugas pokoknya serta pemerintah daerah. "Mengingat tantangan dan permasalahan yang dihadapi di kawasan produksi relatif luas karena wilayah produksi sagu rata-rata berada di kawasan perhutanan," terangnya.

Menurut Hadi, kedepan BPIW dan IPB perlu bekerjasama untuk membuat pemetaan dan rancangan dalam mendukung kawasan pangan, termasuk kawasan produksi berbasis sagu.(ris/infoBPIW)