Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PU-net

Facebook Twitter Youtube Instagram

KILAS INFORMASI

Hasil pencarian dari kata:

14 Pejabat Administrator BPIW Dilantik Menteri PUPR

Sebanyak 14 pejabat administrator (Eselon 3) di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dilantik Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin (22/6). Mereka yang dilantik adalah unit kerja Sekretariat BPIW, Dr. Eng. Mangapul L. Nababan, S.T., M.Si sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Eko Susanto, S.E., M.Si s...

Pemerintah Tangani Kawasan Jabodetabek-Punjur secara Komprehensif

Pemerintah akan melakukan penanganan terhadap tantangan perkotaan di Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) secara komprehensif.  Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat diwawancarai presenter CNBC Indonesia, Erwin Surya Brata...

58 Pejabat Fungsional BPIW Dilantik Menteri PUPR

Sebanyak 58 pejabat fungsional ahli muda dan ahli  madya di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dilantik Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono di Jakarta, Selasa (16/6). Pelantikan tersebut dilakukan dengan seremonial sederhana yang diwakili beberapa peserta sesuai Protokol Kesehatan pencegahan...

Penyetaraan Jabatan untuk Kinerja BPIW yang Lebih Profesional

BPIW Kementerian PUPR menggelar Internalisasi Jabatan Fungsional dalam rangka Penyederhanaan Organisasi di lingkungan BPIW, Senin, 15 Juni 2020. Kegiatan melalui video conference (vicon)  diikuti Kepala BPIW Hadi Sucahyono, Sekretaris Iwan Nurwanto, eselon 3, dan 4. Saat itu, Kepala Biro Kepegawaian  Organisasi, dan Tata Laksana  Asep Arofa...

Kementerian PUPR Dukung Implementasi Perpres 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jabotabekpunjur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendukung implementasi Perpres 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jabotabekpunjur. Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden ( Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor,...

Gelar Rapid Tes, BPIW Cegah Penyebaran Covid-19 di Masa New Normal

Dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Corona Disease (Covid-19) pada masa new normal di lingkungan BPIW Kementerian PUPR, seluruh pegawai dan pimpinan BPIW menjalani rapid test di kantor BPIW, Jakarta, Jumat (12/6).    Kepala BPIW, Hadi Sucahyono didampingi Sekretaris BPIW, Iwan Nurwanto mengatakan, rapid tes perlu diikuti seluruh jajaran BPI...

Implementasi NUDP, BPIW Pastikan Kota Peserta Wakili Wilayah Barat, Tengah dan Timur

Kota-kota yang masuk program National Urban Development Project (NUDP) akan mewakili wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur. Hal itu ditegaskan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hadi Sucahyono saat meeting video conference dengan Bank Dunia mengenai Persiapan Pelaksanaa...

Jalani WFH, PNS Generasi Muda Tetap Jaga Produktivitas Kinerja

Masa pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) membuat pemerintah menerapkan pola bekerja dari rumah (Work From Home). Termasuk, untuk pegawai Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Nah kendati bekerja dari rumah, saya titip agar seluruh PNS generasi muda tetap produktif deng...

Eselon II Baru di BPIW Gelar Serah Terima Jabatan

Lima pejabat pimpinan tinggi pratama di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) yang dilantik Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan serah terima jabatan di kantor BPIW, Jakarta, Kamis (4/6). Serah terima dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris BPIW sebelumnya, Firman H. Napitupulu kepada Sekretaris BPW...

Menteri PUPR Lantik 5 Pejabat Eselon 2 Baru di BPIW

Lima pejabat pimpinan tinggi pratama di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dilantik Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono di Jakarta, Rabu (3/5/2020). Mereka yang dilantik adalah Ir Iwan Nurwanto, M.Soc, Sci sebagai Sekretaris BPIW, Ir Firman Hatorangan Napitupulu, MURP sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infra...

PNS Muda BPIW yang Jalani WFH Diminta Tetap Menjaga Produktifitas Kerja

Virus Corona atau Covid 19 masih menjadi wabah di Indonesia. Oleh karena itulah Kementerian PUPR termasuk BPIW masih menerapkan Work From Home atau bekerja di rumah untuk sebagian pegawainya. Meski bekerja di rumah Kepala BPIW Hadi Sucahyono meminta agar seluruh pegawai terutama PNS muda untuk tetap bekerja dengan menjaga produktifitas kerja dan menghasil...

Jelang New Normal, Pegawai BPIW Kerja Bakti di Lingkungan Kerja

Guna persiapan menjelang era new normal dan menanggulangi penularan Covid-19 di lingkungan kantor Kementerian PUPR, jajaran Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) melakukan kerja bakti, penataan, kebersihan ruangan dan lingkungan kerja, Jumat (29/5). Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, kegiatan serentak yang dilakukan jajaran...

Tradisi Halalbihalal Tetap Dilakukan Meski Jarak Jauh

Pasca lebaran biasanya dilakukan Halalbihalal, saling bersilaturahmi dan saling bermaaf-maafan. Namun dikarenakan wabah virus Covid-19 atau Corona, tahun ini Halalbihalal tetap dilakukan meski jarak jaruh yakni melalui video conference (vicon).  Seperti itu pula yang dilakukan BPIW Kementerian PUPR, Selasa 26 Mei 2020.  Dipimpin Kepala BPIW Had...

Perencanaan dan Pemrograman Sektor PUPR Disesuaikan dengan Angka Pandemi Covid-19

Negara Indonesia saat ini tengah menghadapi pandemi Covid-19 atau Corona. Seluruh aspek kehidupan terdampak pandemi ini termasuk kegiatan infrastruktur sektor PUPR. Sehubungan dengan hal itu, Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menyatakan aspek kebencaanaan non alam seperti Covid-19 ini dimasukan sebagai salah satu indikator dalam penyusunan per...

Pengembangan Pariwisata Labuan Bajo Membutuhkan Kebersamaan Pemrograman dan Pembiayaan

Kawasan pariwisata Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu dari Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas disamping Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika-Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Likupang (Sulawesi Utara). Pengembangan kawasan pariwisata di Labuan Bajo membutuhkan kebersamaan terutama dalam hal pem...

Infrastruktur Sektor PUPR Sudah Selayaknya Dimanfaatkan Secara Optimal

Infrastruktur sektor PUPR khususnya bidang keciptakaryaan sudah selayaknya dimanfaatkan secara optimal.  Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menyatakan banyak infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR diserahterimakan dan dimanfaatkan  ke Pemerintah Daerah (Pemda).  Hal ini disampaikan Hadi saat diminta masukan Sekretaris Direkt...

Kondisi Borobudur Sebagai Heritage Dunia Tetap Dipertahankan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR menggelar diskusi melalui video conference (vicon) terkait Desain dan Rencana Pengembangan Kawasan Borobudur sebagai warisan heritage dunia, Kamis, 14 Mei 2020.  Dalam kegiatan itu Kepala BPIW Hadi Sucahyono  memastikan bahwa disain penataan dan rencana pengembangan kawasan Borobu...

Pembangunan Jalan di Likupang Jadi Perhatian Utama Kementerian PUPR

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang merupakan salah satu dari Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan. Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menyatakan untuk mendukung program pemerintah tersebut, Kementerian PUPR telah membuat sejumlah program. Pembangunan infrastruktur...

Bidang Kepatuhan Internal Akan Memonitor Pelaksanaan Empat Rekomendasi KPK

BPIW Kementerian PUPR melakukan rapat melalui video conference (vicon) terkait Monitoring Implementasi Rencana Aksi Kajian Perencanaan dan Pembangunan bersama Deputi  Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Didik Mulyanto dan tim, Selasa, 12 Mei 2020. Pada saat itu Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menjelaskan bahwa BPIW terus ...

Hasil Kajian BPIW, Serang Raya Layak Menjadi Metropolitan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR telah melakukan kajian terkait usulan Serang Raya yang terdiri dari  Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Menurut Kepala BPIW Hadi Sucahyono hasil kajian menunjukkan bahwa Serang Raya memenuhi kriteria sesuai PP 15/2010 untuk layak menjadi Metropolitan.  “Kita me...

Tugas

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah

Fungsi

penyusunan kebijakan teknis program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah

Fungsi

penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah

Fungsi

pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah

Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah

Fungsi

pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Fungsi

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Tugas

Melaksanakan pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Fungsi

penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran badan

Fungsi

penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis badan

Fungsi

pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran

Fungsi

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan dan kinerja badan

Fungsi

pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan badan

Fungsi

pelaksanaan penatausahaan barang milik negara

Fungsi

pengelolaan urusan kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi

Tugas

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pelaksanaan koordinasi keterpaduan rencana dan sinkronisasi program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah

Fungsi

penyusunan kebijakan teknis dan strategi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah

Fungsi

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kementerian

Fungsi

penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional

Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kementerian

Fungsi

penyusunan indikasi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional

Fungsi

pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keterpaduan program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah

Tugas

melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan

Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sumatera dan Kalimantan

Fungsi

koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan

Fungsi

sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan

Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Pulau Kalimantan

Tugas

melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara

Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara

Fungsi

koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara

Fungsi

sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara

Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara

Tugas

melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua

Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua

Fungsi

koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua

Fungsi

sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua

Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua

Fungsi

koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum

Fungsi

pelaksanaan administrasi kerja sama bidang pengembangan infrastruktur wilayah

Fungsi

pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi, serta pelayanan data dan informasi di bidang pengembangan infrastruktur wilayah

Fungsi

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga badan

Fungsi

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat wilayah nasional

Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat

Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan

Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat

Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara

Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat

Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua

Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat

  • RENSTRA PUPR 2015-2019 PERMEN PUPR NO.13.1_PRT_M_2015.PDF Download
  • RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN RENSTRA.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO. 09 TAHUN 2018.ZIP Download
  • DIPA BPIW TAHUN 2018.PDF Download
  • DIPA BPIW TAHUN 2017.PDF Download
  • DIPA BPIW TAHUN 2016.PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW 2018.PDF Download
  • RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW) TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 13.1_PRT_M_2015 TENTANG RENSTRA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019 (1).PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO.23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020-2024.ZIP Download
  • UU NO 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG.PDF Download
  • UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.PDF Download
  • UU NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.PDF Download
  • UU NO 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 13_PRT_M_2014 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 13.1_PRT_M_2015 TENTANG RENSTRA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 15_PRT_M_2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 47_PRT_M_2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR.PDF Download
  • PERPRES NO 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PP NO 64 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 61 TAHUN 1999 TENTANG KEPELABUHANAN.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 15_PRT_M_2016 TENTANG ROAD MAP RB KEMENTERIAN PUPR 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 17_PRT_M_2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TIK DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 20_PRT_M_2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SE NO. 01 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM PELAPORAN KEUANGAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SE NO. 03 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR REKONSILIASI INTERNAL DAN EKSTERNAL LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SE NO. 06 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 20_PRT_M_2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • PERPRES NOMOR 135 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESDIEN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.3 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO 13_TAHUN_2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020-2024.ZIP Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2015.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2015.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2016.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2016.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2017.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2017.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2018.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2018.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2019.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2019.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2020.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2020.PDF Download
  • PERPRES NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.ZIP Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.ZIP Download
  • SE MENTERI PUPR NOMOR 06:SE:M:2021 TAHUN 2021 TENTANG PANDUAN APLIKASI IDENTITAS VISUAL KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.ZIP Download
  • PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH.PDF Download
  • PERPRES NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN.PDF Download
  • PP NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL.PDF Download
  • PP NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.PDF Download
  • PP NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.PDF Download
  • PP NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS.PDF Download
  • PP NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG.PDF Download
  • PP NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.PDF Download
  • PP NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN,HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH.PDF Download
  • PP NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL.PDF Download
  • PP NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.PDF Download
  • PP NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN.PDF Download
  • PP NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NASIONAL BPIW (REKAP 3 KEGIATAN KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 SEKRETARIAT BPIW (REKAP 3 KEGIATAN KL).PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PANDUAN PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG TEKNIK PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBINAAN SDM DALAM MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PU.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSAAAN KEGIATAN KEMENTERIAN PU YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN SENDIRI (LAMPIRAN).PDF Download
  • SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENDAMPINGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG TATA NASKAH DINAS.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NO 7 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • SE MENTERI PUPR NO 07 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • SE MENTERI PUPR NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN LANJUTAN PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTORAL (S3) DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA TUGAS DI BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
  • NASKAH AKADEMIS KELEMBAGAAN BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2020-2024.PDF Download
  • KEPMEN PUPR NOMOR 611 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 450 TAHUN 2017 TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PK AWAL BPIW TA 2021.PDF Download
  • PK REVISI 1 BPIW TA 2021.PDF Download
  • PK REVISI 2 BPIW TA 2021.PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2022 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2021.PDF Download
  • SE KEPALA BPIW NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN MUATAN RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
  • UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN.PDF Download
  • UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA.PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022.PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL LOMBOK-GILI TRAMENA TAHUN 2020-2044.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PPNKEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA.PDF.PDF Download
  • SE MENTERI PUPR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 323 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENANGANAN MASUKAN DARI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.PDF.PDF Download
  • KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 1805 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG KUASA PENGGUNA ANGGARAN BARANG DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BPIW.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2022.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (KEPALA BPIW).PDF Download
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA.PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
  • PERATURAN KEMENTERIAN KEUANGAN (PMK) TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023.PDF Download
  • PERMEN PANRB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (KEPALA BPIW).PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2022.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (REVISI 1).PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (KEPALA BPIW).PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2023 TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024.PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2023.PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2024.PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5591).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5592).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 (REKAP 1A KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5591).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5592).PDF Download

Tidak ada publikasi yang berhubungan dengan

Kembali ke Home

Tidak ada pertanyaan yang berhubungan dengan

Kembali ke Home

Dokumen RTRW Kota Bima

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Dokumen RTRW Kota Mataram

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Dokumen RTRW Kabupaten Belu

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Dokumen RTRW Kabupaten Ende

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Dokumen RTRW Kabupaten Manggarai Barat

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Dokumen RTRW Kabupaten Timor Tengah Selatan

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Dokumen RTRW Kabupaten Timor Tengah Utara

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Dokumen RTRW Kabupaten Attambua

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Dokumen RTRW Kabupaten Bengkayang

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Dokumen RTRW Kabupaten Kapuas Hulu

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pemerintah Daerah
  • Kategori : Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Tidak ada glossary yang berhubungan dengan

Kembali ke Home