Kota-kota yang masuk program National Urban Development Project (NUDP) akan mewakili wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur. Hal itu ditegaskan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hadi Sucahyono saat meeting video conference dengan Bank Dunia mengenai Persiapan Pelaksanaan NUDP, Rabu, 10 Juni 2020.

“Dalam struktur organisasi BPIW yang baru, terdapat tiga pusat baru yang fokus utamanya menangani pengembangan di tiga wilayah Indonesia tersebut (Barat, Tengah dan Timur-red),” papar Hadi.

Dengan begitu, lanjutnya, BPIW akan memfasilitasi pelaksanaan NUDP pada kota-kota yang mewakili tiga wilayah negeri tersebut.

Tujuan NUDP dilaksanakan untuk mewujudkan kota-kota peserta yang menjalankan perencanaan pengembangan infrastruktur terpadu dan dapat menyusun prioritas investasi modal. Kota-kota peserta itu diharapkan menjadi kota percontohan bagi kota-kota di wilayahnya.

Hal senada diungkapkan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, BPIW, M Rudy Siahaan. Menurutnya, NUDP merupakan program kerja sama Pemerintah RI dengan Bank Dunia.

Dalam NUDP ada 6 tahapan, yakni, fase tahun 2019 hingga tahun 2024. “Total efektivitas pelaksanaan NUDP ini mencapai 60 bulan,” terangnya.

Kemudian, pelaksanaan NUDP akan meliputi penyusunan perencanaan penyediaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penanganan kawasan kumuh, air minum perkotaan, persampahan, sanitasi perkotaan, sistem transportasi perkotaan, drainase, penanganan banjir dan tanggap bencana.

Di tempat berbeda, Senior Urban Development Specialist dari Bank Dunia, Gayatri Singh mengatakan, kota-kota di Indonesia tumbuh dengan pesat, sehingga harus ada upaya mendongkrak potensi kawasan perkotaan dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan kota dan masyarakatnya.

Gayatri berharap, Pemerintah Indonesia dapat memenuhi seluruh kesiapan administrasi dan teknis menjelang pelaksanaan NUDP di indonesia.(ris/infoBPIW)