Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang merupakan salah satu dari Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan.
Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menyatakan untuk mendukung program pemerintah tersebut, Kementerian PUPR telah membuat sejumlah program. Pembangunan infrastruktur yang diutamakan adalah jaringan jalan, khususnya pembangunan jalan dari bandara menuju Likupang.
“Selain infrastruktur jalan dari bandara menuju Likupang yang menjadi perhatian utama, juga pembangunan jalan yang menghubungkan Bitung dengan Likupang,” ujar Hadi saat video conference (vicon) terkait percepatan pengembangan Destinasi Pariwisata Likupang, Kamis 13 Mei 2020.
Hadi juga menegaskan bahwa sejak 2019 Kementerian PUPR berkomitmen mendukung kawasan tersebut. Pembangunan 6 dilakukan dengan keterpaduan empat sektor di PUPR yakni Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan.
Program-program infrasruktur yang akan dibangun telah dibahas melalui Konsultasi Regional yang dilaksanakan setiap tahun.
“Di Likupang kami melihat ada beberapa potensi wisata terutama Pantai Paal, kami sudah merencanakan untuk bisa meningkatkan kualitas pantai Paal yang lebih baik. Nantinya teman-teman Cipta Karya akan membangun disitu,” tuturnya.
Data jumlah turis yang masuk ke Likupang menurut Hadi juga diperlukan agar dapat diperkirakan seberapa lebar jaringan jalan yang dibutuhkan maupun kebutuhan infrastruktur lainnya seperti perbaikan permukiman, kebutuhan air bersih maupun pengelolaan persampahan.
“Intinya Kementerian PUPR akan melakukan pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada,” ucapnya. Ia juga berharap kontribusi anggaran dari Pemerintah Daerah setempat mengingat keterbatasan anggaran Kementerian PUPR.
Saat vicon tersebut Odo Manuhutu dari Kemenko Maritim dan Investasi menilai pembangunan infrastuktur telah memberikan dampak positif pada daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Semula anggaran yang disiapkan mencapai Rp 7,5 miliar. Namun dikarenakan dilakukan relokasi APBD, sehingga menjadi Rp 3,5 miliar. “Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara juga berencana melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP).
Mengenai hal ini akan didiskusikan lebih lanjut dengan beberapa pihak, salah satunya dengan investor. Kegiatan vicon ini dihadiri beberapa kalangan seperti perwakilan dari Kementerian Pariwisata, Pemprov Sulawesi Utara, dan PT Minahasa. (Hen/infobpiw)
