Kawasan pariwisata Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu dari Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas disamping Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika-Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Likupang (Sulawesi Utara). Pengembangan kawasan pariwisata di Labuan Bajo membutuhkan kebersamaan terutama dalam hal pemrograman dan pembiayaan.
Menurut Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono Pemerintah Pusat memiliki anggaran pembangunan infrastruktur, namun anggaran yang ada terbatas. Untuk itu diperlukan kontribusi anggaran dari Pemerintah Daerah (Pemda).
Apalagi kawasan pariwisata berada di daerah, sehingga sudah sepantasnya daerah juga punya tanggung jawab penganggaran sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). “Selama ini seolah-olah pusat saja, kita mengingatkan ada tugas daerah. Tupoksi tergantung di daerah, jadi tidak ada pembagian berapa persen ditanggung daerah dan berapa persen ditanggung Pemerintah Pusat,” tuturnya Hadi, Jumat, 15 Mei.
Sedangkan dari sisi perencanaan dan pemrograman, Labuan Bajo sudah ada usulan terkait dua hal itu. Namun Hadi menilai perlu konfirmasi dan klarifikasi mengenai perencanaan dan program yang sudah dilakukan kepada Pemda setempat, baik dari Kabupaten Manggarai Barat maupun Pemerintah Provinsi NTT. Oleh karena itulah digelar video conference (vicon) membicarakan hal itu.
Selain pembagian pendanaan APBN dan APBD, dalam pengembangan Labuan Bajo dibutuhkan kesiapan, misalnya dari sisi readiness criteria (kriteria kesiapan) yang menyangkut tanah dan disain bangunan. “Kesiapan tanah ini menjadi tugas Pemda dan kita bisa membantu dalam hal penyediaan tanah tersebut, “ jelas Hadi. Sedangkan detail disainnya disiapkan unit organisasi lain.
Disamping membuat program dan perencanaan pengembangan Labuan Bajo, BPIW juga tengah menyusun Integrated Tourism Master Plan (ITMP). Sehubungan dengan hal Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat Agustinus Rinus menyatakan ITMP yang disusun tidak hanya melihat dari sisi infrastruktur saja tapi juga sektor lain seperti pariwisata, transportasi, dan listrik.
Oleh karenanya Agustinus menyatakan ITMP harus benar-benar berisi keterpaduan antar sektor. Pada kesempatan itu juga ia mengapresiasi Kementerian PUPR yang telah melakukan penataan beberapa destinasi pariwisata di Labuan Bajo, salah satunya Batu Cermin. Kepala Balai Nasional Komodo Lukita Awang Nistyantara berharap dengan adanya ITMP dapat memaksimalkan kunjungan wisatawan mancanegara melalui optimalisasi sarana dan prasarana seperti hotel, pelabuhan, dan transportasi laut menuju Taman Nasional Komodo. Vicon ini juga diikuti Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW Kuswardono dan Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur II BPIW Maulidya Indah Junica. (Hen/infobpiw)
