Rencana pelaksanaan Program National Urban Development Project (NUDP) masih terus dilakukan. Program NUDP digulirkan pemerintah dengan tujuan agar kota-kota peserta program tersebut dapat menjalankan perencanaan terpadu dan memprioritaskan investasi modal (capital investment). Program ini mendapat bantuan Bank Dunia. Guna mematangkan pelaksanaan NUDP, dilakukan video conference (vicon) yang dipimpin Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono pada 23 Juni 2020.
Dalam pertemuan itu Hadi menyatakan cakupan kota-kota peserta NUDP perlu diperluas agar mencakup seluruh Indonesia. Jadi kota-kota peserta program tersebut meliputi kawasan barat, tengah, dan timur Indonesia. Direncanakan, program ini akan dilaksanakan di 10-15 kota terpilih. Dikatakannya juga bahwa BPIW tengah menyiapkan management support dan organisasi penanganan NUDP. “Tidak hanya representasi kota dengan background tertentu, tetapi menunjukkan diversity atau keragaman dengan kota dari berbagai background itu,” tuturnya.
Beberapa kota telah menunjukkan ketertarikannya untuk mengikuti program yang dibantu Bank Dunia tersebut. Menurut Hadi BPIW telah menerima surat komitmen mengikuti program NUDP dari tiga kota yakni Ambon, Ternate, dan Makassar.
Pada saat itu Hadi juga menjelaskan mengenai perubahan struktur organisasi BPIW yang menitikberatkan pada penanganan perencanaan dan pemrograman infrastruktur sektor PUPR di bagi per wilayah Indonesia. Perubahan ini menurutnya akan lebih mempermudah pelaksanaan berbagai program termasuk NUDP.
Direktur Pengembangan Perkotaan, Perumahan, dan Pemukiman BappenasTri Dewi Virgiyanti saat pertemuan lewat vicon itu menyatakan dengan adanya struktur baru di BPIW diharapkan dapat menjadi motor penggerak terutama dalam melaksanakan program NUDP, karena komponen yang ada di Bappenas dan Kemendagri tidak dapat bergerak sendiri, perlu sinergitas dengan instansi lain.
Sementara itu Gayatri Singh dari Bank Dunia menyatakan untuk mengubah kota-kota yang sudah masuk short list atau daftar pendek dengan kriteria yang sudah ditetapkan perlu proses yang panjang. Bila ingin menambah kota dapat berdampak pada budget. Terkait hal itu Hadi mengatakan tiga kota tadi sudah termasuk dalam daftar, jadi tidak menambah kota baru. Diskusi tersebut juga melibatkan perwakilan dari instansi lain seperti dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. (Hen/infobpiw)
