Tim BPIW Identifikasi Permasalahan di Metropolitan Kedungsepur
Layanan Informasi BPIW     |     14 Jul 2020     |     10:07     |     129
Tim BPIW Identifikasi Permasalahan di Metropolitan Kedungsepur
Foto Tim BPIW Identifikasi Permasalahan di Metropolitan Kedungsepur

Kepala BPIW Hadi Sucahyono beserta rombongan melakukan survei ke Kota Semarang dan sekitarnya. kawasan tersebut menjadi bagian dari Metropolitan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Purwodadi, serta Kabupaten Grobogan).

Menurut Hadi survei dilakukan tim-nya untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan membuat konsep solusi permasalahan. Survei dilakukan dua hari ini, yakni pada 10-11 Juli. Survei pada 10 Juli dilakukan dengan melihat beberapa kawasan di bagian barat dan tengah Semarang, dengan menghimpun data di lapangan. Selain itu Hadi juga mengunjungi Kendal Industrial Park (KIP). Disini Hadi bertemu langsung dengan Presiden Direktur dan CEO  Stanley Ang dan Executive Director  Didik Purbadi.

Pada saat itu Hadi menggali informasi terkait kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Selain itu diperbincangkan mengenai ekonomi daerah dengan adanya industri tersebut. Dalam kawasan industri ini terdapat beberapa perusahaan dari luar negeri seperti dari Taiwan, Tiongkok, dan Singapura. “Secara regional mereka membutuhkan dukungan kita, seperti air baku, akses ke pelabuhan, perumahan untuk pekerja, dan penanganan persampahan,” jelas Hadi.

Konsep keterpaduan moda kereta api, pelabuhan, dan jalan bagi truk kendaraan darat juga menjadi perhatian BPIW. Menurutnya keterpaduan tiga moda itu harus direalisasikan lebih optimal. Dengan demikian penanganan infrastruktur dilakukan dengan keterpaduan antar sektor PUPR dan juga dengan infrastruktur lainnya seperti bandara dan pelabuhan.

Dalam tinjuan tersebut, perhatian Hadi dan tim juga tertuju pada Kampung Tambak Lorok di wilayah Tanjungmas Semarang. Kawasan ini mengalami banjir akibat rob atau air laut pasang. Dengan kondisi seperti ini, maka kampung tersebut perlu penanganan secara masif. “Kita perlu penanganan yang lebih masif untuk penanganan rob, misalnya dengan membuat tanggul di tepi pantai, kemudian menggeser permukiman, agar jangan terlalu deket di bibir pantai. Selain itu perlu  mendisiplinkan masyarakat agar tidak membuang sampah di saluran drainase," ungkap Hadi.  

Penanganan infrastruktur Metropolitan Kedungsepur  tersebut menurut Hadi tetap dilakukan dengan keterpaduan antar sektor PUPR. Tim BPIW juga mendokumentasikan kondisi kawasan tersebut dengan menggunakan drone. Survei pada 12 Juli dilakukan di Sayung, Demak, Ungaran, dan Salatiga. Dengan demikian hampir semua kawasan Metropolitan Kedungsepur  di survei telah diidentifikasi permasalahannya. (hen/ris/infobpiw)

 

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: