Saat ini BPIW Kementerian PUPR tengah menangani penyusunan Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur. Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan ada beberapa butir cakupan ITMP seperti kajian kelembagaan, di mana dilakukan pemetaan kelembagaan yang ada. Selain itu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga.
Cakupan lainnya adalah analisa demand dan supply terhadap pengembangan wilayah. “Jadi yang kita susun dalam ITMP untuk menambah jumlah wisatawan terutama wisatawan mancanegara, dan para turis tersebut diharapkan lebih lama tinggal di Indonesia, sehingga dapat membelanjakan uangnya lebih banyak,” ujar Hadi saat video conference pengembangan Penyusunan ITMP Labuan Bajo, Selasa, 21 Juli 2020.
Selain itu dikaji juga aspek penting yakni aspek lingkungan. Proyeksi kedepan dan skenario pengembangan juga disusun dalam ITMP ini. “Untuk skenario pengembangan ini kita diskusikan dengan kementerian atau lembaga terkait seperti dari Kementerian PPN/Bappenas, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menko Maritim dan Investasi, serta dan Badan Otorita Labuan Bajo. “Kita tambah koordinasinya dengan BUMN yakni Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) ,” tuturnya.
ITMP disyaratkan lelang internasional, sehingga semua perusahaan konsultasi di dunia dapat ikut serta. Untuk itu, BPIW menyiapkan aplikasi khusus lelang tersebut. Hal yang sama dilakukan pada ITMP Toba dan Lombok. Perusahaan yang mendaftar cukup banyak, yakni mencapai 50 negara untuk satu paket pekerjaan.
Peserta lelang disyaratkan memiliki pengalaman pekerjaan yang sama minimal di dua negara. Hadi juga menjelaskan bahwa ITMP ini mendapat dukungan dari Bank Dunia. Dalam proses lelang internasional tersebut, Bank Dunia turut andil dalam mengeluarkan No Objection Letter atau surat tidak keberatan atas perusahaan kandidat pemenang lelang.
Terkait rencana pelaksanaan G-20 di Labuan Bajo pada 2023 mendatang, Hadi menegaskan Kementerian PUPR berkomitmen menyukseskan kegiatan akbar tersebut. Bentuk dukungan Kementerian PUPR diantaranya membuat jalan akses dari bandara maupun pelabuhan ke lokasi diadakannya acara dan dukungan air baku.
“Langkah yang akan kita lakukan di Labuan Bajo merupakan pengalaman yang sekarang kita juga lakukan di Mandalika. Salah satunya adalah akses langsung dari bandara ke Mandalika,” ujar Hadi.
Sebelumnya, Kementerian PUPR telah melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo terkait pengembangan Labuan Bajo sebagai bagian dari Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas yakni menata kawasan Puncak Waringin, membuat jalan akses dari bandara ke pelabuhan baru, dan mendukung penataan destinasi wisata Gua Cermin.
Saat vicon itu, Bambang Priambodo dari Kementerian PPN/Bappenas berharap penyusunan ITMP dapat dipercepat untuk mendukung acara G-20. Ia juga menilai pembangunan di Labuan Bajo sangat penting untuk meningkatkan devisa negara dari pariwisata dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. “Untuk itu penyusunan ITMP ini mencakup segala aspek, sehingga dapat juga menjadi acuan bagi invstor dalam menanamkan modalnya di kawasan tersebut,” tuturnya.
Dalam kegiatan ini Hadi didampingi Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II Kuswardono serta pejabat lainnya. Selain dari BPIW dan Bappenas, kegiatan ini juga diikuti dari berbagai instansi seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Otorita Labuan Bajo, dan dari Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC). (Hen/infobpiw).
