Hasil pencarian dari kata:

Kementerian PUPR Komitmen Dukung Pelaksanaan Inpres No. 3 Tahun 2022

Kementerian PUPR komitmen turut mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Inpres tersebut diluncurkan secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy di Ruang Heritage Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Sela...


BPIW Susun RPIW Sumatera Bagian Utara

BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I melakukan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan Sumatera Bagian Utara (Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat). Saat membuka kegiatan tersebut pada Selasa, 12 Juli 2022 di Bintaro Tangera...


Kementerian PUPR Telah Memberikan Dukungan Infrastruktur Untuk Pengembangan Pariwisata Borobudur dan Sekitarnya

Kementerian PUPR telah banyak memberikan dukungan infrastruktur secara terpadu untuk pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Wilayah di Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)/Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur dan sekitarnya.  Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II Kuswardono menjelaskan pembangunan ...


Pusnas BPIW Matangkan Materi Rakorbangwil Oktober 2022 Mendatang

BPIW Kemeterian PUPR melalui Pusat Pengembangan Wilayah Nasional (Pusnas) melakukan persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) yang akan digelar pada Oktober 2022 mendatang. Dalam rangka rangkaian persiapan materi Rakorbangwil tersebut, Pusnas BPIW menggelar “Rapat Koordinasi Kebijakan dan St...


Peningkatan Awareness Praktik Anti Gratifikasi di BPIW

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Internalisasi Peningkatan Awareness Praktik Anti Gratifikasi. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Bulan Kepatuhan ini diikuti seluruh jajaran BPIW secara virtual, Jumat, 1 Juli 2022. Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra saat memb...


BPIW Lakukan Penyusunan RPIW Provinsi Kepulauan Riau

BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I saat ini sedang menyusun Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Provinsi  Kepulauan Riau (Kepri). Sebagai bagian dari penyusunan RPIW tersebut, pada  Selasa, 28 Juni 2022 digelar diskusi tantangan, peluang, dan manfaat dari rencana pembangunan Jembatan Batam...


BPIW Lakukan Kunjungan Lapangan Terkait Perencanaan Terpadu Infrastruktur KSPN Nusa Penida

BPIW Kementerian PUPR bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas melakukan kunjungan lapangan ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Nusa Penida di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali, 28 hingga 30 Juni 2022.    Plt. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Wilayah Nasional Bappenas, Taufiq Hidayat Putra mengatakan kunjunga...


BPIW Tahun Anggaran 2023 Terima Pagu indikatif Rp Rp 163,38 Miliar

Pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2023 untuk Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 163,38 Miliar. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan unit-unit organisasi di Kementerian PUPR, yakni Sekretariat Jenderal (Setjen), Inspektorat Jenderal (Itjen)...


Pembangunan di Pulau Sulawesi Perlu Kolaborasi Semua Pihak

Pembangunan di Pulau Sulawesi perlu kolaborasi,  integrasi, dan komitmen bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota), swasta, stakeholder terkait. Hal ini agar  dapat memberikan manfaat pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wila...


BPIW Usulkan Kawasan Percontohan Terkait Intervensi infrastruktur PUPR pada Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Survei kolaborasi tahap 2 terkait penanganan kemiskinan ekstrem di beberapa lokasi di Indonesia, telah dilakukan. Selanjutnya, akan dilakukan intervensi infrastruktur oleh Kementerian PUPR. Sehubungan dengan hal itu Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra mengusulkan ada kawasan yang dijadikan percontohan yang secara tuntas terkait pelaksanaan intervensi inf...


Juni-Juli 2022, BPIW Laksanakan Bulan Kepatuhan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada bulan Juni-Juli 2022 menggelar kegiatan Bulan Kepatuhan. "Bulan Kepatuhan ini dilaksanakan dengan harapan terselanggaranya budaya patuh dan budaya sadar risiko di BPIW," ungkap Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Nasional (Kapusnas), Benny Herma...


BPIW Lakukan Kunjungan Lapangan ke IKN Nusantara

BPIW Kementerian PUPR melakukan kunjungan lapangan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu, 15 Juni 2022. Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra mengatakan kunjungan ini dilakukan untuk memberikan gambaran pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR di IKN Nusantara. Hal ini menurutnya penting terutama bagi  generasi ...


Penyusunan RPIW Ditargetkan Selesai Tahun Ini

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra meminta agar dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) yang sedang disusun, harus selesai tahun ini. Hal ini disampaikannya saat Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan BPIW Tahun Anggaran (TA) 2021, Percepatan Kegiatan TA 2022, dan Persiapan Kegia...


Sebagai Integrator Perencanaan dan Pemrograman, BPIW Perlu Melakukan Pengkayaan Materi Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Dalam rangka pendalaman pemahaman mengenai Pengembangan Infrastruktur Wilayah (PIW), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR menggelar pengkayaan materi terkait PIW tersebut. Hadir sebagai narasumber dari akademisi maupun dari Tenaga Ahli Menteri PUPR Bidang Strategi Pembangunan Infrastruktur. Kegiatan itu digelar dalam rangkaian ...


Kolaborasi untuk Memperkuat Prospek Lokasi Bisnis Properti

Kapitalisasi proyek infrastruktur pemerintah berupa jalan tol, kereta api dan lain sebagainya memang menjadi salah satu kunci keberhasilan lokasi proyek properti. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Kapusnas) Benny Hermawan saat mewakili Kepala BPIW menjadi pembicara pada acara Lamudi.co.id Directors Meet-Up ...


Kunjungi BPIW, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Berharap Pembangunan Prasarana Air Bersih Dapat Direalisasikan

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Wilayah I  BPIW Kementerian PUPR Hari Suko Setiono didampingi Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A Melva Eryani Marpaung menerima kunjungan kerja (kunker) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perhubungan Maringan Bancin dan Kepala Bappelitbangda Harryson F. ...


Tahun 2023, Kementerian PUPR Terima Pagu Indikatif Sebesar Rp 98,2 Triliun

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Tahun Anggaran (TA) 2023 mendapat pagu indikatif sebesar Rp 98,2 triliun. Pagu tersebut sesuai dengan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 18 April 2022 lalu. Hal itu disampaikan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI yang dipimpin ...


Sekretariat BPIW Gelar Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 dan Percepatan Kegiatan 2022

BPIW melalui Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, menyelenggarakan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat BPIW Tahun Anggaran (TA) 2021 dan Percepatan Kegiatan TA 2022. Kegiatan ini diselenggarakan di Kota Bogor, 2 dan 3 Juni 2022. Saat memberikan arahan di hari pertama kegiatan tersebut (Kamis, 2 Juni 2022), Sekretaris BPIW Iwan Nurwanto menjela...


Dukungan Kementerian PUPR Dalam Atasi Permasalahan Banjir Rob di Jateng

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk melakukan penanganan banjir rob di kawasan Pantura Jawa Tengah terutama Pelabuhan Nasional Tanjung Emas, Semarang dan banjir rob di Sayung, Demak, Jawa Tengah. Hal ini terungkap saat Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan, Kementerian PUPR, Ir. Achmad Gani Ghazaly Akma...


Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung terwujudnya percepatan pengembangan pariwisata di Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (BYP) guna percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Hal itu terungkap dalam kunjungan lapangan Tim Kementerian PUPR ke Kawasan DPSP BYP dan Jawa Tengah yang...


Tugas

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

penyusunan kebijakan teknis program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah


Fungsi

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri


Tugas

Melaksanakan pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah


Fungsi

penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran badan


Fungsi

penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis badan


Fungsi

pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran


Fungsi

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan dan kinerja badan


Fungsi

pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan badan


Fungsi

pelaksanaan penatausahaan barang milik negara


Fungsi

pengelolaan urusan kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi


Tugas

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pelaksanaan koordinasi keterpaduan rencana dan sinkronisasi program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

penyusunan kebijakan teknis dan strategi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kementerian


Fungsi

penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional


Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kementerian


Fungsi

penyusunan indikasi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional


Fungsi

pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keterpaduan program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Tugas

melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan


Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sumatera dan Kalimantan


Fungsi

koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan


Fungsi

sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan


Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Pulau Kalimantan


Tugas

melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara


Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara


Fungsi

koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara


Fungsi

sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara


Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara


Tugas

melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua


Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua


Fungsi

koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua


Fungsi

sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua


Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua


Fungsi

koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum


Fungsi

pelaksanaan administrasi kerja sama bidang pengembangan infrastruktur wilayah


Fungsi

pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi, serta pelayanan data dan informasi di bidang pengembangan infrastruktur wilayah


Fungsi

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga badan


Fungsi

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat


Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat wilayah nasional


Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat


Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan


Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat


Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara


Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat


Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua


Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat


  • RENSTRA PUPR 2015-2019 PERMEN PUPR NO.13.1_PRT_M_2015.PDF Download
  • RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN RENSTRA.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO. 09 TAHUN 2018.ZIP Download
  • DIPA BPIW TAHUN 2018.PDF Download
  • DIPA BPIW TAHUN 2017.PDF Download
  • DIPA BPIW TAHUN 2016.PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW 2018.PDF Download
  • RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW) TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 13.1_PRT_M_2015 TENTANG RENSTRA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019 (1).PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO.23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020-2024.ZIP Download
  • UU NO 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG.PDF Download
  • UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.PDF Download
  • UU NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.PDF Download
  • UU NO 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 13_PRT_M_2014 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 13.1_PRT_M_2015 TENTANG RENSTRA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 15_PRT_M_2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 47_PRT_M_2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR.PDF Download
  • PERPRES NO 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PP NO 64 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 61 TAHUN 1999 TENTANG KEPELABUHANAN.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 15_PRT_M_2016 TENTANG ROAD MAP RB KEMENTERIAN PUPR 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 17_PRT_M_2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TIK DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 20_PRT_M_2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SE NO. 01 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM PELAPORAN KEUANGAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SE NO. 03 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR REKONSILIASI INTERNAL DAN EKSTERNAL LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SE NO. 06 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 20_PRT_M_2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • PERPRES NOMOR 135 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESDIEN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.3 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO 13_TAHUN_2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020-2024.ZIP Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2015.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2015.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2016.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2016.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2017.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2017.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2018.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2018.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2019.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2019.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2020.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2020.PDF Download
  • PERPRES NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.ZIP Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.ZIP Download
  • SE MENTERI PUPR NOMOR 06:SE:M:2021 TAHUN 2021 TENTANG PANDUAN APLIKASI IDENTITAS VISUAL KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.ZIP Download
  • PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH.PDF Download
  • PERPRES NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN.PDF Download
  • PP NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL.PDF Download
  • PP NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.PDF Download
  • PP NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.PDF Download
  • PP NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS.PDF Download
  • PP NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG.PDF Download
  • PP NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.PDF Download
  • PP NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN,HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH.PDF Download
  • PP NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL.PDF Download
  • PP NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.PDF Download
  • PP NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN.PDF Download
  • PP NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NASIONAL BPIW (REKAP 3 KEGIATAN KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 SEKRETARIAT BPIW (REKAP 3 KEGIATAN KL).PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PANDUAN PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG TEKNIK PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBINAAN SDM DALAM MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PU.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSAAAN KEGIATAN KEMENTERIAN PU YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN SENDIRI (LAMPIRAN).PDF Download
  • SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENDAMPINGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG TATA NASKAH DINAS.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NO 7 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • SE MENTERI PUPR NO 07 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • SE MENTERI PUPR NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN LANJUTAN PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTORAL (S3) DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA TUGAS DI BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
  • NASKAH AKADEMIS KELEMBAGAAN BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2020-2024.PDF Download
  • KEPMEN PUPR NOMOR 611 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 450 TAHUN 2017 TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PK AWAL BPIW TA 2021.PDF Download
  • PK REVISI 1 BPIW TA 2021.PDF Download
  • PK REVISI 2 BPIW TA 2021.PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2022 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2021.PDF Download
  • SE KEPALA BPIW NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN MUATAN RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
  • UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN.PDF Download
  • UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA.PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022.PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL LOMBOK-GILI TRAMENA TAHUN 2020-2044.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PPNKEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA.PDF.PDF Download
  • SE MENTERI PUPR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 323 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENANGANAN MASUKAN DARI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.PDF.PDF Download
  • KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 1805 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG KUASA PENGGUNA ANGGARAN BARANG DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BPIW.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2022.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (KEPALA BPIW).PDF Download
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA.PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
  • PERATURAN KEMENTERIAN KEUANGAN (PMK) TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023.PDF Download
  • PERMEN PANRB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (KEPALA BPIW).PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2022.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (REVISI 1).PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (KEPALA BPIW).PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2023 TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024.PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2023.PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2024.PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5591).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5592).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 (REKAP 1A KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5591).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5592).PDF Download

Tidak ada publikasi yang berhubungan dengan

Kembali ke Home

Tidak ada pertanyaan yang berhubungan dengan

Kembali ke Home

Data Test

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : image/png

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
  • Kategori : Paper
  • Tema :

Data Test

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : image/png

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan
  • Kategori : Bahan Paparan
  • Tema :

Implementing Sustainable Smart Cities In Indonesia (National Urban Policies) - New Urban Agenda

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/pdf

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
  • Kategori : Bahan Paparan
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Konsinyasi Dalam Rangka Penelaahan Tata Bahasa Kamus Peristilahan Pengembangan Wilayah

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/pdf

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Sekretariat Badan
  • Kategori : Bahan Paparan
  • Tema : {"id":3,"name":"WPS","created_at":"2015-12-16 11:14:49","updated_at":"2016-01-29 05:26:58"}

Workshop Smart City Development Cooperation between Indonesia and India - Kedubes Perancis

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/vnd.ms-powerpoint

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
  • Kategori : Bahan Paparan
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Workshop Smart City Development Cooperation between Indonesia and India - Kedubes Perancis

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/vnd.ms-powerpoint

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
  • Kategori : Bahan Paparan
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Workshop Smart City Development Cooperation between Indonesia and India - Kedubes Perancis

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/pdf

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
  • Kategori : Bahan Paparan
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Pengembangan Kota Baru Maja

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/pdf

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
  • Kategori : Bahan Paparan
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Pengembangan Kota Baru Maja

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/pdf

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
  • Kategori : Bahan Paparan
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Pengembangan Kota Baru Maja

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/pdf

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
  • Kategori : Bahan Paparan
  • Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}

Tidak ada glossary yang berhubungan dengan

Kembali ke Home