Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Tahun Anggaran (TA) 2023 mendapat pagu indikatif sebesar Rp 98,2 triliun. Pagu tersebut sesuai dengan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 18 April 2022 lalu. Hal itu disampaikan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae di Jakarta, Kamis 9 Juni 2022.
Menteri PUPR yang turut didampingi Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra serta jajaran pejabat Eselon I dan II di Kementerian PUPR menjelaskan, pada 5 April 2022 Kementerian PUPR mengusulkan kebutuhan pagu indikatif TA 2023 sebesar Rp 159,6 triliun. "Pagu indikatif yang disetujui oleh Bendahara Negara sebesar Rp 98,2 triliun," terangnya.
Menteri PUPR juga menjelaskan, pagu indikatif Rp 98,21 triliun tersebut ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas di Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 35,89 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp 40,25 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 14,25 triliun, Ditjen Perumahan Rp 5,9 triliun, Ditjen Bina konstruksi Rp 530 miliar. Kemudian, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR total sebesar Rp 1,33 triliun.
Menteri PUPR merincikan pada 2023, untuk Ditjen SDA kegiatan prioritasnya, antara lain lanjutan pembangunan 23 bendungan, pembangunan irigasi seluas 6.900 hektar, rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 98.700 hektar. Ada juga pembangunan pengendali banjir sepanjang 41 km, pengaman pantai sepanjang 25 km, pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 2,5 m3/detik.
Untuk Ditjen Bina Marga, lanjut Menteri PUPR, kegiatan prioritasnya, antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 15 km, pembangunan jalan sepanjang 303,6 Km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 6,5 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan sepanjang 1.100 meter, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 3.831,3 km, preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 125,8 km, preservasi rutin jalan sepanjang 47.017 km serta jembatan nasional sepanjang 510 Km, termasuk revitalisasi drainase dan jembatan.
Ia juga menerangkan, untuk Ditjen Cipta Karya dengan kegiatan prioritasnya, antara lain pembangunan dan peningkatan SPAM dengan kapasitas 2.105 Liter/detik, penataan permukiman kumuh perkotaan yang ditangani secara terpadu seluas 30 ha, Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), penyelenggaraan bangunan gedung seluas 10.852 m2 dan kegiatan strategis lainnya.
Untuk Ditjen Perumahan kegiatan prioritasnya, antara lain pembangunan Rusun sebanyak 3.244 unit, pembangunan Rusus sebanyak 2.484 unit, pembangunan PSU sebanyak 27.825 unit untuk perumahan bagi MBR yang tersebar di 34 Provinsi, dan Lokasi PSU Jalan Akses Perumahan, bantuan Rumah swadaya sebanyak 103.000 unit melalui skema BSPS Direktif.
Selain merinci kegiatan prioritas pada Unit Organisasi teknis, Menteri PUPR juga menjelaskan target prioritas untuk kegiatan dukungan manajemen untuk Ditjen Bina Kontruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, BPSDM, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian PUPR serta BPIW. Tahun 2023 kegiatan prioritas BPIW antara lain meliputi penyusunan dokumen rencana pengembangan infrastruktur wilayah, pelaksanaan sinkronisasi program tahunan, pemantauan dan evaluasi pembangunan infrastruktur PUPR, serta penyusunan dokumen telaahan strategis terkait pengembangan infrastruktur berbasis wilayah.
Menteri PUPR juga menyampaikan, pelaksanaan kegiatan pola padat karya tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp13,76 triliun. “Dengan perkiraan serapan tenaga kerja 650 ribu orang,” terang Menteri PUPR.
Sementara itu, sebelum menutup rapat, Ridwan Bae menyimpulkan, Komisi V DPR RI telah memahami paparan tentang pagu indikatif TA 2023 Kementerian PUPR. Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR menyepakati akan memperjuangkan penambahan anggaran untuk menutup backlog terhadap program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN tahun anggaran 2023 di DPR RI.
Kemudian, ada kesepakatan untuk menyesuaikan alokasi pagu anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKA-K/L RAPBN tahun anggaran 2023. “Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian PUPR untuk menyesuaikan alokasi pagu anggaran belanja," papar Ridwan.
Menurutnya, hal itu berdasarkan usulan dan hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan program pembangunan yang berskala nasional, termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan.
Ridwan juga menegaskan, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk menambah alokasi program padat karya pada 2023. Selain itu, Komisi V DPR RI juga meminta agar Kementerian PUPR memberdayakan tenaga kerja dan penyedia jasa konstruksi lokal.(ris/infoBPIW)
