BPIW Kemeterian PUPR melalui Pusat Pengembangan Wilayah Nasional (Pusnas) melakukan persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) yang akan digelar pada Oktober 2022 mendatang. Dalam rangka rangkaian persiapan materi Rakorbangwil tersebut, Pusnas BPIW menggelar “Rapat Koordinasi Kebijakan dan Strategis Pengembangan Penyelenggaraan Transportasi dan Dukungan Infrastruktur PUPR” dengan mengundang Kementerian Perhubungan yang dihadiri oleh perwakilan dari Biro Perencanaan, Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Udara, dan Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta, Senin, 4 Juli 2022.
Kepala Pusnas BPIW, Benny Hermawan mengungkapkan, kegiatan rapat koordinasi yang digelar tersebut sebagai konsolidasi awal terkait agenda Rakorbangwil mendatang. "Rakor ini juga sebagai identifikasi dini lintas K/L (Kementerian/Lembaga,-red) terhadap kebijakan dan arahan program kawasan yang menjadi prioritas, serta membutuhkan intervensi infrastruktur PUPR," terang Benny saat membuka kegiatan Rakor tersebut.
Lebih lanjut, Benny mengatakan, kegiatan tersebut digelar guna mendapatkan isu strategis pengembangan infrastruktur pada sektor perhubungan. "Baik kondisi eksisting, maupun tantangan yang dihadapi," terangnya.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga digelar untuk mendapatkan hasil evaluasi dalam pengembangan infrastruktur sektor perhubungan yang didukung infrastruktur PUPR pada kawasan strategis nasional. "Termasuk mendapatkan arah kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur sektor perhubungan 2022-2024 dan strategi jangka panjang pasca 2024," ungkap Benny.
Benny juga menyampaikan, kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendapatkan informasi dukungan infrastruktur PUPR yang dibutuhkan. Hal ini untuk mendukung rencana program tahun 2024 pada kawasan prioritas di Kementerian Perhubungan guna disepakati bersama dalam forum desk Rakorbangwil pada Oktober 2023. "Selain itu untuk mendapatkan informasi indikasi program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025," papar Benny.
Benny juga menegaskan, sasaran Rakorbangwil bidang PUPR yakni kawasan strategis prioritas dan program keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR yang dibahas dan disepakati oleh lintas K/L, termasuk nantinya Kementerian Perhubungan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Pimpinan Tinggi Madya BPIW, Unor, K/L dan Bappeda. Hal ini merupakan amanat Permen PUPR No. 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR di mana peraturan tersebut bertujuan untuk memperkuat bisnis proses perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR, (tahapan, proses, serta muatan) serta mengatur pembagian peran dalam pelaksanaan perencanaan dan pemrograman di lingkungan Kementerian PUPR.
Di sisi lain, Benny juga menerangkan, agenda pelaksanaan Rakorbangwil akan melakukan pendekatan pembangunan infrastruktur PUPR dengan tema prioritas nasional, antara lain Perbatasan Negara & Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) yang merupakan pintu gerbang penghubung negara Indonesia dengan negara tetangga. "Seperti perbatasan darat Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Papua dan lainnya," terang Benny menjelaskan.
Ada juga konektivitas multimoda, menurutnya seperti bandar udara (Bandara), pelabuhan hub, kereta api dan lainnya. "Kemudian sentra produksi pangan, seperti ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan lainnya," ungkapnya.
Tak hanya itu, Benny mengatakan, pendekatan dilakukan juga pada Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). "Seperti ada di Peureulak, Sidikalang, Dolok Masihul, Labuan Bajo dan lainnya," katanya. Kemudian, pada Kawasan Metropolitan, seperti pada Patungrayaagung, Sarbagita, Banjarbakula, Gerbangkertosusila, Mebidangro, Kedungsepur, Jabodetabekpunjur, Mamminasata, Cekungan Bandung, Bimindo dan lainnya.
Kemudian pendekatan dilakukan juga pada Kota Baru, seperti Sofifi, Tanjung Selor, Maja, Sorong dan lainnya. “Kemudian pada Kawasan Industri dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus,-red), seperti Sei Mangkei, Batam-Bintan, Bitung, Ketapang, Mandalika, Sorong, Morotai dan lainnya,” paparnya. Ada juga pendekatan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP),seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang dan lainnya.
Menurutnya, Rakorbangwil juga menjadi sarana mengkoordinasikan direktif pimpinan nasional, seperti Direktif Presiden, aspirasi DPR, proyek strategis nasional, Perpres Jawa Tengah, Inpres Perbatasan, Perpres Jawa Timur, Inpres Papua. Rakorbangwil merupakan implementasi dari Permen PUPR No. 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR.
Sementara itu, pada rakor tersebut perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan menyampaikan rencana pengembangan bandara di kawasan prioritas, rencana pengembangan bandara 2020-2024 dan kebutuhan dukungan infrastruktur pupr.
Perwakilan Direktorat Kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan menyampaikan isu strategis dan kondisi eksisting pengembangan pelabuhan laut dalam mendukung kawasan prioritas, rencana pengembangan pelabuhan 2022-2024, serta kebutuhan dukungan program infrastruktur pupr terhadap pengembangan pelabuhan laut.
Ada juga perwakilan Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Kementerian Perhubungan menyampaikan arah kebijakan pengembangan transportasi sungai, danau dan penyeberangan masa depan, kebijakan dan strategi pengembangan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, serta kebutuhan dukungan PUPR dalam pengembangan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.
Perwakilan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan menyampaikan, isu strategis terminal angkutan jalan, konsep pengembangan terminal angkutan jalan, rencana pengembanganterminal angkutan jalan tahun 2020-2024, serta kebutuhan program infrastruktur PUPR pada terminal tahun 2024.(ris/infoBPIW)
