Survei kolaborasi tahap 2 terkait penanganan kemiskinan ekstrem di beberapa lokasi di Indonesia, telah dilakukan. Selanjutnya, akan dilakukan intervensi infrastruktur oleh Kementerian PUPR. Sehubungan dengan hal itu Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra mengusulkan ada kawasan yang dijadikan percontohan yang secara tuntas terkait pelaksanaan intervensi infrastruktur PUPR pada penanganan kawasan ekstem di Indonesia. Percontohan ini dapat menjadi rujukan bagi Kementerian/Lembaga terkait program lain seperti pemberian bantuan sosial.
Intervensi infrastruktur ini berupa integrasi penanganan sektor perumahan oleh Ditjen Perumahan dan permukiman oleh Ditjen Cipta Karya. “Namun tidak menutup kemungkinan, bila diperlukan sektor sumber daya air (SDA) juga turut berperan. Kita sudah komunikasikan dengan Ditjen SDA dan mereka siap membantu,” tutur Arief, saat rapat tindak lanjut rencana penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, Bintaro Tangerang Selatan, Rabu 22 Juni 2022.
Arief juga menyatakan dari 90 lokasi yang dilakukan survei tahap 2, maka akan dilakukan integrasi penanganan perumahan dan permukiman di 17 lokasi. Data Ditjen Cipta Karya menyebutkan 17 lokasi itu yakni Desa Sei Lunang Kab. Asahan (Sumatera Utara), Sei Apung Kab. Asahan (Sumatera Utara), Kemasrindo Kota Palembang (Sumatera Selatan), Belanti Kab. Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan), Teupin Rusep Kab. Aceh Utara (Aceh), Pase Sentosa Kab. Aceh Utara (Aceh).
Lokasi lainnya adalah Desa Lawang Agung Kab. Bengkulu Selatan (Bengkulu), Limus Kab. Bengkulu Selatan (Bengkulu), Tanjung Kerta Kab.Indramayu (Jawa Barat), Mekarjaya Kota Bekasi (Jawa Barat), Sukajadi Kota Bekasi (Jawa Barat), Gunung Sari Kab. Pati (Jawa Tengah), Purbosono Kab. Wonosobo (Jawa Tengah), Warwut Kab. Maluku Tenggara (Maluku), Tamedan Kota Tual (Maluku), Tanammawang Kab. Jenepanto (Sulawesi Selatan), dan Bontoman Kab. Jenepanto (Sulawesi Selatan). Perkembangan penanganan kemiskinan ekstem ini secara berkala akan dilaporkan kepada Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Sedangkan untuk penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2023 menurutnya akan dilakukan percepatan penetapan lokasi. “Saya sudah berkoordinasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN untuk memberikan dukungan data sebanyak 507 kabupaten/kota. Data tersebut akan dihitung, mana saja yang akan kita tetapkan untuk penanganan infrastruktur PUPR,” tuturnya. Ia berharap pada bulan Oktober nanti, kegiatan-kegiatan di 2023 sudah bisa ditetapkan agar penanganannya lebih cepat.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I (Kapuswil) Hari Suko Setiono menambahkan pertemuan ini dilakukan untuk menyinkronkan data-data yang didapat dari hasil survei yang kemudian dicek secara detail oleh Ditjen Cipta Karya dan Perumahan yang akan melakukan intervensi infrastruktur PUPR.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Andi Megantara mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden No.4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Dalam Inpres itu disebutkan bahwa ada tiga strategi untuk mencapai target penanganan kemiskinan ekstrem yakni pertama, melalui bantuan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem. Strategi kedua adalah melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem dan yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. “Kementerian PUPR yang mengawal pembangunan infrastruktur pelayanan dasar tersebut,” tuturnya.
Plt Direktur Direktorat Pelaporan dan Satistik (DITLAPTIK) BKKBN Lina Widyastuti yang turut hadir dalam pertemuan itu memastikan BKKBN akan membantu Kementerian PUPR melalui data-data yang dimiliki.
Kegiatan ini juga dihadiri Direktur Rumah Swadaya Ditjen Perumahan Kementerian KM Arsyad, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Ditjen Perumahan Edward Abdurrahman, serta Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya Pandu Gunadi Atmosukarto. Selain itu dihadiri pejabat administrator, sub koordinator, dan staf BPIW. (Hen/infobpiw)
