Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bob Arthur Lombogia hadir mendampingi Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Pembangunan Giant Sea Wall. Turut hadir mendampingi Menteri PU sejumlah pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian PU.
Agenda Rapat adalah menindaklanjuti arahan langsung Presiden RI perihal pembangunan Giant Sea Wall. Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Ruang Rapat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025.
Pada pembukaan rapat, AHY mengatakan, pemerintah akan terus mematangkan konsep pembangunan tanggul laut atau giant sea wall untuk mengatasi berbagai persoalan jangka panjang, seperti banjir rob dan penurunan tanah (land subsidence). Termasuk membahas perencanaan skema pendanaan inovatif yang kemungkinan melibatkan semua pihak, baik swasta dalam maupun luar negeri.
"Perencanaannya harus disiapkan secara terstruktur dari hulu ke hilir, terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak. Ini adalah upaya pemerintah bekerja sama dengan semua stakeholder, termasuk akan seperti apa skema kerja sama dan pembiayaannya agar mencukupi dan dapat tereallisasi," AHY menambahkan.
Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo berkomitmen akan melanjutkan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Jawa. Tujuannya untuk mengantisipasi dampak penurunan muka tanah dan mengurangi risiko banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
"Kami telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta Tahap A sepanjang 12,66 km. Pada tahun 2020, pembangunan dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan panjang tambahan mencapai 33,54 km,” ujar Dody.
Kemudian Dody melanjutkan, saat ini pihaknya sedang melakukan kajian terkait pembiayaan dan studi kelayakan (feasibility study) untuk tahap berikutnya yaitu pembangunan tanggul laut Tahap B sepanjang 21 km. Hal yang juga perlu dipertimbangkan adalah konsep yang akan digunakan, desain tanggul akan mengacu pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta yang disiapkan Kementerian PU pada tahun 2020 atau menggunakan Masterplan tahun 2016 dari Bappenas. Selain wilayah Jakarta, tanggul laut juga tengah dibangun di wilayah Jawa Tengah secara terintegrasi dengan pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour.
Dody juga menekankan bahwa pembangunan tanggul laut tidak berdiri sendiri. Konsep pengendalian banjir yang diterapkan Kementerian PU bersifat terpadu dan terintegrasi dengan program penyediaan air bersih melalui Bendungan Karian dan Bendungan Jatiluhur serta peningkatan kualitas air dengan pengolahan limbah di muara sungai melalui pembangunan Jakarta Sewerage System.
Menurutnya, pengendalian banjir harus diimbangi juga dengan penyediaan air bersih supaya masyarakat tidak lagi menggunakan air tanah untuk mencegah penurunan muka tanah yang menjadi salah satu penyebab utama banjir di Jakarta dan sekitarnya.
Rapat tersebut juga menghadirkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait; Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid; Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy; dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko. (Zim/Tiara)
