Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia hadir pada kegiatan High Level Meeting & Special Session: Infrastructure Financing Pra-Musrenbangnas RKP 2026 Bidang Infrastruktur di Kantor Kementerian PPN/ Bappenas pada Senin, 17 Maret 2025. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2025-2029) serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.
Kepala BPIW pada kesempatan ini hadir menjadi narasumber pada sesi High Level Meeting Pra-Musrenbangnas RKP 2026 Bidang Infrastruktur. Disampaikan oleh Bob, Rencana Pengembangan Infrastruktur Prioritas Bidang PU yang meliputi gambaran umum rencana dan target 2025-2029, intervensi kunci kebijakan Tahun 2026 beserta identifikasi proyek prioritas, serta kendala regulasi, kelembagaan dan pendanaan.
Bob menekankan pada 6 poin utama. Pertama, misi asta cita sebagai prioritas nasional. Kedua, struktur kinerja RPJMN 2025-2029 Bidang PU. Ketiga, visi, sasaran utama, dan target Kementerian PU 2025-2029. Keempat, target pembangunan infrastruktur PU Tahun 2025. Kelima, indikasi target pembangunan dan rencana infrastruktur PU Tahun 2026. Terakhir, tantangan pembangunan infrastruktur PU.
Bob menyebut target Kementerian PU 2025-2029 yang diadaptasi dari indikator dan target dalam RPJPN 2045 dan RPJMN 2025-2029. “Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 50,48 Triliun yang akan digunakan untuk mencapai target pembangunan infrastruktur yang maksimal,” ujar Bob.
Diinformasikan target pembangunan infrastruktur PU tahun 2025 pada sektor Sumber Daya Air meliputi 16 Unit Pembangunan Bendungan & 1 Unit BP Rukoh, 14.000 Ha Pembangunan Daerah Irigasi, 140.000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi, 11 km Pengendali Banjir, 5,5 km pengaman pantai, dan 0,25 m3/ detik Penyediaan Air Baku. Pada sektor Jalan dan Jembatan meliputi 66 km Pembangunan Jalan Baru, 221 km Peningkatan Kapasitas & Preservasi Peningkatan, 1.096 m Pembangunan & Duplikasi Jembatan, 26.326 m Jembatan Gantung & Preservasi Jembatan, 242 m Pembangunan Flyover/ Underpass, 13 km Pembangunan Jalan Tol, 47.603 km Preservasi Rutin Jalan, dan 489.805 m Preservasi Rutin Jembatan. Selanjutnya pada sektor Cipta Karya meliputi 1.250 lt/detik Pembangunan & Peningkatan SPAM, 299 lokasi IBM Pamsimas, 1.702 SR Perluasan SPAM, 4000 KK Pengelolaan Air Limbah, 705 KK Pengelolaan Persampahan, IBM (Sanimas 463 Lokasi & TPS3R 53 Lokasi), 55.31 Ha Pengembangan Kawasan, 301 lokasi IBM PISEW, 7 Unit Bangunan Gedung, dan 8 Kawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan. Kemudian pada sektor Prasarana Strategjs meliputi 125 Unit PHTC Madrasah, 24 Unit Sekolah, 6 Unit Rehab & Renov Perguruan Tinggi, 2 Unit Rehab & Renov PT Keagamaan, 7 Unit Rehab & Renov Pasar, 2 Unit Prasarana Olahraga, dan 1 Unit Prasarana Strategis Lainnya.
“Indikasi target pembangunan infrastruktur PU Tahun 2026 terdapat pada sektor Sumber Daya Air (SDA), pada sektor Jalan dan Jembatan, pada sektor Cipta Karya (CK) , dan pada sektor Prasarana Strategis (PS),” jelas Bob. Dalam rangka mencapai target pembangunan infrastruktur tersebut, terdapat rencana infrastruktur prioritas Tahun 2026 pada sektor SDA untuk lanjutan pembangunan bendungan, lanjutan pengendali banjir, pembangunan dan rehabilitasi irigasi, pembangunan pengaman pantai, penyediaan air baku, dan pelaksanaan Inpres Irigasi yang masih dalam proses penyusunan. Sedangkan pada sektor Jalan dan Jembatan pada pembangunan jalan tol, pembangunan jalan baru, penggantian dan duplikasi jembatan, serta pelaksanaan Inpres Jalan Daerah yang masih dalam proses penyusunan. Kemudian pada sektor CK yakni pembangunan dan Pperluasan SPAM, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengembangan kawasan, bangunan gedung, serta pelaksanaan Inpres Air Minum dan Air Limbah yang masih dalam proses penyusunan. Selanjutnya pada sektor PS terdapat pembangunan dan rehabilitasi perguruan tinggi/keagamaan, prasarana olahraga, dan pasar.
“Terdapat beberapa tantangan Pembangunan Infrastruktur yang menjadi perhatian bersama. Oleh karenanya, diperlukan penyesuaian mekanisme sinkronisasi pemrograman dan penganggaran dengan memprioritaskan program prioritas nasional, inovasi pembiayaan alternatif dalam pembangunan infrastruktur PU dengan keterlibatan swasta, peran aktif dan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan pembangunan juga perlu penyiapan readiness criteria, terutama proses pengadaan tanah yang dikoordinasikan dengan lembaga terkait agar pembangunan infrastruktur bisa dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan,” jelas Bob.
Kegiatan ini bertujuan sebagai sinkronisasi penyusunan, evaluasi pelaksanaan dan perkembangan, serta mengidentifikasi kendala dan hambatan pelaksanaan program dan proyek prioritas bidang infrastruktur tahun 2025-2029. Hadir dalam kegiatan ini, perwakilan dari Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian PKP, Kementerian Keuangan, serta stakeholder terkait. Turut hadir mendampingi Kepala BPIW, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino. (Fir/Tiara)
