Pembangunan di Pulau Sulawesi perlu kolaborasi, integrasi, dan komitmen bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota), swasta, stakeholder terkait. Hal ini agar dapat memberikan manfaat pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW Manggas Rudy Siahaan saat menjadi penanggap, pada Wrap Up Hasil Penjaringan Masukan Kajian Peninjauan Kembali Revisi Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sulawesi yang diadakan Kementerian ATR/BPN melalui virtual, Kamis, 23 Juni 2022.
RTR Pulau Sulawesi ini menurutnya harus memiliki visi untuk 20 tahun ke depan dan memiliki langkah-langkah untuk mewujudkannya. “Mewujudkan visi tersebut dengan kebijakan dan strategi yang tepat dan Kementerian PUPR akan mendukung hal itu, “ tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa tahun ini, Kementerian PUPR sedang melaksanakan berbagai pembangunan infrastruktur di Pulau Sulawesi antara lain Pembangunan Jaringan Air Baku Bendungan Paselloreng Kab. Wajo di Sulawesi Selatan, Pembangunan Jalan Manado Outer Ringroad III (Tahap 2) di Sulawesi Utara, Pembangunan satu tower Rumah Susun di Gorontalo, dan Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Bora untuk Kawasan Huntap di Pombewe Kab. Sigi, Sulawesi Tengah.
Kemudian ada Pembangunan Jembatan S.Tubo di Sulawesi Barat, Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Walanae-Cenranae Kab. Wajo di Sulawesi Selatan, dan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier DI Tonggauna di Sulawesi Tenggara.
Tahun 2023, Kementerian PUPR juga melaksanakan sejumlah pembangunan infrastruktur di Pulau Sulawesi antara lain Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan/ Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah/ Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah/ Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.
Selain itu ada juga Pembangunan Jembatan Gantung Sulawesi Selatan di Kota Makassar dan Pembangunan Jembatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian di Sulawesi Utara akan dilakukan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional/ Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) / Pembangunan Jalan/ Pembangunan Jalan Manado Outer Ringroad III dan Pembangunan Jembatan.
Selain itu akan dibangun Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai / RB-5 Prasarana Jaringan Sumber Daya Air Pembangunan Banjir Sungai Radda.
Lebih lanjut Rudy mengatakan Prioritas Pembangunan Infrastruktur tahun 2023 sebagaimana arahan Menteri PUPR adalah kegiatan OPOR (Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi dan Rehabilitasi), penyelesaian kegiatan commited atau MYC, Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting, dan arahan direktif Presiden.
Plt. Direktur Regional II Bappenas Mohammad Roudo yang turut memberi tanggapan mengatakan arah kebijakan pengembangan wilayah di Sulawesi antara lain memperkuat Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI), pengembangan industri berbasis logistik, lumbung pangan nasional, maritim (kelautan). Selain itu hilirisasi industri berbasis pertanian, perkebunan, perikanan dan tambang. Kemudian pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana dalam pembangunan wilayah.
Kegiatan yang diadakan Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional Kementerian ATR/BPN ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan workshop penjaringan masukan kajian Peninjauan Kembali Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi. (Hen/infobpiw)
