Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Wilayah I BPIW Kementerian PUPR Hari Suko Setiono didampingi Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A Melva Eryani Marpaung menerima kunjungan kerja (kunker) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perhubungan Maringan Bancin dan Kepala Bappelitbangda Harryson F. Sirumapea dari Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Rabu, 8 Juni 2022.
Maringan menjelaskan kunker ini untuk menyampaikan kebutuhan infrastruktur di daerahnya berupa air bersih. Hal ini untuk membantu mengatasi kondisi stunting yang mencapai 27 persen. Ia memastikan bahwa program PSAB Sapu Pulo untuk pengadaan air bersih tersebut, bukan program baru, tapi sudah diusulkan sejak 2016. “Namun sampai saat ini belum ada realisasinya. Padahal kita sudah melengkapi readiness criteria maupun beberapa dokumen seperti Detail Engineering Design (DED) maupun dokumen terkait pengelolaan lingkungan hidup,” tuturnya.
Pembangunan air bersih ini untuk memenuhi kebutuhan lima kecamatan dari delapan kecamatan di kabupaten tersebut. Sedangkan kapasitas air direncanakan mencapai 50 l/dtk pada kondisi kemarau dan 70 l/dtk pada kondisi hujan. “Anggaran yang dibutuhkan untuk proyek air bersih ini mencapai RP 25 miliar, dan APBD daerah kami tidak mencukupi untuk membiayainya,” tambah Harison.
Menanggapi hal itu Hari Suko menyatakan program infrastruktur yang disusun Kementerian PUPR dilakukan melalui beberapa mekanisme seperti Konreg maupun Rakorbangwil. Namun demikian ada mekanisme lain di luar program yang disusun Kementerian PUPR seperti melalui Musrenbang dan Rakorgub. Ia juga menyatakan setiap program infrastruktur sudah dikomunikasikan dengan beberapa pihak seperti Pemerintah Daerah maupun Bappenas.
“Dalam proses pemrograman di Kementerian PUPR melalui mekanisme seperti itu dan memperhatikan arahan Bapak Menteri PUPR melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi atau disingkat OPOR,” ujar Hari.
Lebih lanjut ia menyatakan bahwa mendekati akhir periode pemerintahan saat ini, maka Kementerian PUPR tidak membuat program infrastruktur yang baru. Namun untuk program infrastruktur tahun jamak masih tetap berjalan. “Bila ada program baru di luar direktif Presiden, maka harus disetujui Bapak Menteri, dan untuk program dari Kabupaten Pakpak Bharat ini, perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan Ditjen Sumber Daya Air,” pungkasnya. (Hen/infobpiw)
