Kementerian PUPR telah banyak memberikan dukungan infrastruktur secara terpadu untuk pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Wilayah di Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)/Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur dan sekitarnya. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II Kuswardono menjelaskan pembangunan infrastruktur telah dibangun di kawasan tersebut selama tiga tahun, mulai dari 2020. Pembangunan infrastruktur yang dibangun telah menelan anggaran mencapai triliunan rupiah.
“Pembangunan infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR untuk mendukung kebijakan nasional terkait pengembangan kawasan Borobudur dan sekitarnya,” tuturnya saat menjadi pembicara pada Focus Group Discussion (FGD) terkait PSN dan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah/Kawasan dalam Mendukung DPP/DPSP Borobudur dan Kawasan Sekitarnya, Rabu, 6 Juli 2022. FGD yang digelar Kementerian PPN/Bappenas ini dilakukan secara virtual.
Kuswardono menjelaskan beberapa pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan Kementerian PUPR antara lain Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir di Kawasan Strategis Yogyakarta International Airport (YIA), pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Serang atau Kawasan Strategis Nasional (KSN) YIA. Selain itu Kementerian PUPR juga telah melaksanakan Pembangunan Jembatan Kali Progo, c.s., dan Penataan Kawasan Permukiman KSPN Borobudur.
Kuswardono berharap infrastruktur yang sudah dibangun Kementerian PUPR untuk mendukung sektor pariwisata tersebut, dapat dimanfaatkan dan dikelola Pemerintah Daerah. Kuswardono juga menyarankan agar Kementerian PPN/Bappenas mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat kelembagaan, agar infrastruktur yang sudah dibuat dapat dijaga dan dikelola dengan manajemen yang terintegrasi. “Destinasi pariwisata perlu didukung dengan pengembangan manajemen yang lebih terintegrasi yang mengakomodir kepentingan pengembangan pariwisata di daerah,” tuturnya.
Plt. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian PPN/Bappenas, Taufiq Hidayat Putra saat membuka kegiatan tersebut mengatakan FGD ini akan ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan dan pada akhirnya masuk pada tahap perencanaan. Ia juga menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur memberikan dampak pengembangan suatu wilayah atau kawasan. Demikian pula dinamika pengembangan kawasan pada saatnya memerlukan pembangunan infrastruktur lebih lanjut, tergantung tingkat perkembangan suatu wilayah atau kawasan.
“Pembangunan infrastruktur memerlukan kesiapan kawasan. Beberapa pembangunan infrastruktur ada yang ditujukan sebagai stimulasi untuk pengembangan wilayah atau kawasan. Namun membutuhkan waktu untuk dimanfaatkan, karena disisi lain ada keterbatasan anggaran. Perlu ada analisa yang lebih komprehensif mengenai hal ini,” ucapnya.
Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas yang diwakili Jayadi, memaparkan mengenai Pengembangan Kawasan DPP/DPSP Borobudur dan Dampak/Implikasi Pembangunan Kawasan di Sekitarnya.
Kegiatan ini dihadiri juga Direktur Tata Ruang, dan Penanganan Bencana Kementerian PPN/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo, Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Djoko Hartoyo, dan perwakilan dari Kementerian Perhubungan. (Hen/infobpiw)
