Kementerian PUPR Siapkan Dukungan Infrastruktur Untuk Tiga Kabupaten di Provinsi Aceh
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan sejumlah program dukungan pembangunan infrastruktur untuk tiga kabupaten di Provinsi Aceh, yakni Aceh Besar, Bireun dan Gayo Luwes. Perencanaan program infrastruktur tersebut juga merupakan bagian dari Grand Design Alternatif Development. Program ini difokuskan pada terobosan tangga...
Kementerian PUPR Arahkan RKPD Jambi Mendukung Pencapaian Sasaran Nasional
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2017 di Jambi, Selasa (5/4). Musrenbang yang mengambil tema “Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Dalam Rangka Percepatan Menuju Jambi Tuntas 2021” ini digelar untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jambi 2018....
Kementerian PUPR Gelar Prakonreg Terakhir di Kota Manado Tahun 2017
Tahun 2017, Kota Manado merupakan Kota keempat dan sekaligus menjadi Kota terakhir tempat berlangsungnya pelaksanaan Pra Konsolidasi (Pra Konreg) yang digelar oleh Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Kegiatan ini digelar untuk memadukan perencanaan pembangunan infrastruktur di seluruh provinsi yang ada di Sulawesi, Pa...
Buka Pra Konreg di Kupang, Sekjen Kementerian PUPR Ajak Semua Pihak Bekerja Efektif dan Efisien
Dalam melakukan penyusunan program infrastruktur, Kementerian PUPR fokus untuk mencapai target prioritas nasional. Selain itu program yang disusun tersebut benar-benar dipertajam. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti, saat membuka Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) untuk wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur (NT...
BPIW Gelar Sosialisasi Tax Amnesti untuk Para Pegawai
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Sosialisasi Tax Amnesti atau pengampunan pajak di Kantor BPIW, Jakarta, Jumat (17/3). Sosialisasi Tax Amnesti yang difasilitasi Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat BPIW ini, dikhususkan untuk pegawai di lingkungan BPIW dengan menghadirkan pe...
Temui Kepala BPIW, Tim PUG Kementerian PUPR Bahas Isu Gender
Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian PUPR bersama Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Budaya, Baby S. Dipokusumo melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Rido Matari Ichwan beserta jajarannya, di ruang rapat BPIW, Kamis (16/3). Baby mengatakan kedatangan timnya ini, untuk melakukan Koordinasi dan sosialisasi ...
Kementerian PUPR Dorong Perencanaan dan Pemrograman Pengembangan Infrastruktur yang Kredibel
Setelah menggelar Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) untuk provinsi wilayah Sumatera di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) pada 7-9 Maret lalu. Kali ini, Badan Pengembangan Infrastrktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Pra Konreg untuk provinsi wilayah Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Bali di Surabaya, Jawa ...
Pengembangan Infrastruktur PUPR di KPPN Perlu Sesuai Kebutuhan
Skala prioritas dukungan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mesti mengacu pada kebutuhan setiap Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) sesuai karakteristiknya. Demikian ditekankan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat menyampaikan arahan dalam "Rapat Koordinasi Dalam Ran...
Dharma Wanita Persatuan BPIW Adakan Sosialisasi SPAK
Dharma Wanita Persatuan (DWP) Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR melakukan pertemuan 4 bulanan, di ruang rapat BPIW, Selasa (14/3). Kepala Dharma Wanita Persatuan BPIW, Yurida Rido mengatakan pertemuan rutin kali ini diisi dengan sosialisasi gerakan yang disebut Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Dikatannya, sosialisa...
Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Lakukan Serah Terima Jabatan
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan serah terima jabatan Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kantor BPIW, Jakarta (10/03). Serah terima jabatan dilakukan oleh Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR Periode 2015-2017,&nb...
Lima Kementerian Lakukan Kesepakatan Pembagian Kewenangan Penyusunan KPPN
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan Penandatanganan Kesepakatan Pembagian Kewenangan Penyusunan Masterplan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) 2015-2019. Penandatanganan kesepakatan yang dilakukan perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (A...
Buka Pra Konreg di Palembang, Sekjen Kementerian PUPR Tekankan Pentingnya Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur
Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Anita Firmanti Eko Susetyowati, membuka Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) wilayah Sumatera di Palembang, Selasa (7/3) malam. Pada kesempatan tersebut Anita menekankan pentingnya keterpaduan pembangunan infrastruktur sektor PUPR agar lebih efektif dan efisien. “Forum ini harus dilakuka...
Membumikan NUA dalam Membangun Kota di Tanah Air
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertekad membumikan Agenda Baru Perkotaan atau New Urban Agenda (NUA) di Tanah Air. Deklarasi NUA sendiri telah disepakati pemimpin negara-negara di dunia dalam Konferensi PBB Habitat III di Quito, tahun lalu. Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan mengatakan,...
Pengembangan Kota di Indonesia Dilakukan Secara Terintegrasi
Pengembangan kota di Indonesia dilakukan secara terintegrasi. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menjelaskan integerasi yang dilakukan dengan kerja sama antar kota dalam satu wilayah seperti Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Banjar Bakula atau disebut juga Metropolitan Banjarmasin Ray...
BPIW Gelar Bedah Buku "Mewariskan Kota Layak Huni"
Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan acara Bedah Buku "Mewariskan Kota Layak Huni" di Kementerian PUPR, Kamis (3/2). Kegiatan yang dibuka Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan ini menghadirkan penulis buku, "Mewariskan Kota Layak Huni", Nirwono Joga, Prof. Roos Akbar serta Lana Wina...
Perlu Akselerasi Pengembangan Kota Baru Publik Maja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen memacu percepatan pengembangan Kota Baru Publik Maja. Hal ini sejalan dengan tujuan awal penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian PUPR, pemerintah daerah, dan para pengembang di sekitar kawasan Kota Baru Publik Maja. Demikian ditegaskan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Mata...
Kepala BPIW: Program pembangunan Infrastruktur PUPR Harus Mampu Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017
Program-program pembangunan infrastruktur PUPR harus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi 2017 dan mendorong pertumbuhan ekonomi 2018. Hal ini untuk mendukung rencana kerja pemerintah pusat yang mengusung tema “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas". Demikian disampaikan K...
Kementerian PUPR akan Buat Shopping List Infrastruktur Sektor PUPR
Kementerian PUPR akan membuat shopping list atau daftar belanja Infrastruktur sektor PUPR untuk tahun 2018 melalui kegiatan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg). Kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang bulan Maret itu akan dilaksanakan di 4 kota besar di Indonesia, yakni Palembang, Surabaya, Manado, dan Kupang. Kepala Pusat Pemrogram...
Pemkab Sambas Kunjungi BPIW, Bertekad Percepat Pengembangan Infrastruktur
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas, Provinsi Kalimantan Barat berharap dukungan pemerintah pusat dapat semakin besar terhadap pembangunan infrastruktur di daerahnya. Demikian disampaikan Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili saat kunjungan kerja ke Kantor Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)...
Kunjungi BPIW, Pemerintah Jepang Tertarik Jajaki Kerja Sama Pengembangan Infrastruktur
Pemerintah Jepang tertarik melakukan penjajakan kerja sama berbagai peluang pengembangan infrastruktur di Indonesia. Hal itu terungkap saat Direktur Kerja Sama Internasional, Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang, Yoshikazu Kuki didampingi stafnya, Yuriko Takanagi mengunjungi kantor Badan Pengembangan Infrastruktur dan ...
Tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
penyusunan kebijakan teknis program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Fungsi
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri
Tugas
Melaksanakan pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Fungsi
penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran badan
Fungsi
penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis badan
Fungsi
pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran
Fungsi
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan dan kinerja badan
Fungsi
pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan badan
Fungsi
pelaksanaan penatausahaan barang milik negara
Fungsi
pengelolaan urusan kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi
Tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pelaksanaan koordinasi keterpaduan rencana dan sinkronisasi program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
penyusunan kebijakan teknis dan strategi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kementerian
Fungsi
penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional
Fungsi
koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kementerian
Fungsi
penyusunan indikasi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional
Fungsi
pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keterpaduan program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Tugas
melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan
Fungsi
koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sumatera dan Kalimantan
Fungsi
koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan
Fungsi
sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan
Fungsi
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Pulau Kalimantan
Tugas
melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Fungsi
koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Fungsi
koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Fungsi
sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Fungsi
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Tugas
melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum
Fungsi
pelaksanaan administrasi kerja sama bidang pengembangan infrastruktur wilayah
Fungsi
pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi, serta pelayanan data dan informasi di bidang pengembangan infrastruktur wilayah
Fungsi
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga badan
Fungsi
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat
Fungsi
pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat wilayah nasional
Fungsi
fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat
Fungsi
pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan
Fungsi
fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat
Fungsi
pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Fungsi
fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat
Fungsi
pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat
- RENSTRA PUPR 2015-2019 PERMEN PUPR NO.13.1_PRT_M_2015.PDF Download
- RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2015-2019.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN RENSTRA.ZIP Download
- PERMEN PUPR NO. 09 TAHUN 2018.ZIP Download
- DIPA BPIW TAHUN 2018.PDF Download
- DIPA BPIW TAHUN 2017.PDF Download
- DIPA BPIW TAHUN 2016.PDF Download
- LAPORAN KINERJA BPIW 2018.PDF Download
- RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW) TAHUN 2015-2019.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 13.1_PRT_M_2015 TENTANG RENSTRA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019 (1).PDF Download
- PERMEN PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
- PERMEN PUPR NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.ZIP Download
- PERMEN PUPR NO.23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020-2024.ZIP Download
- UU NO 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG.PDF Download
- UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.PDF Download
- UU NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.PDF Download
- UU NO 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 13_PRT_M_2014 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 13.1_PRT_M_2015 TENTANG RENSTRA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 15_PRT_M_2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 47_PRT_M_2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR.PDF Download
- PERPRES NO 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PP NO 64 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 61 TAHUN 1999 TENTANG KEPELABUHANAN.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 15_PRT_M_2016 TENTANG ROAD MAP RB KEMENTERIAN PUPR 2015-2019.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 17_PRT_M_2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TIK DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 20_PRT_M_2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- SE NO. 01 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM PELAPORAN KEUANGAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- SE NO. 03 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR REKONSILIASI INTERNAL DAN EKSTERNAL LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- SE NO. 06 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
- PERMEN PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 20_PRT_M_2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
- PERPRES NOMOR 135 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESDIEN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NO.3 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
- PERMEN PUPR NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.ZIP Download
- PERMEN PUPR NO 13_TAHUN_2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
- PERMEN PUPR NO.23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020-2024.ZIP Download
- PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN.PDF Download
- LAKIP BPIW 2015.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2015.PDF Download
- LAKIP BPIW 2016.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2016.PDF Download
- LAKIP BPIW 2017.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2017.PDF Download
- LAKIP BPIW 2018.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2018.PDF Download
- LAKIP BPIW 2019.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2019.PDF Download
- LAKIP BPIW 2020.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2020.PDF Download
- PERPRES NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.ZIP Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.ZIP Download
- SE MENTERI PUPR NOMOR 06:SE:M:2021 TAHUN 2021 TENTANG PANDUAN APLIKASI IDENTITAS VISUAL KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.ZIP Download
- PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH.PDF Download
- PERPRES NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN.PDF Download
- PP NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL.PDF Download
- PP NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.PDF Download
- PP NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.PDF Download
- PP NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS.PDF Download
- PP NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG.PDF Download
- PP NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.PDF Download
- PP NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN,HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH.PDF Download
- PP NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL.PDF Download
- PP NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.PDF Download
- PP NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN.PDF Download
- PP NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NASIONAL BPIW (REKAP 3 KEGIATAN KL).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 SEKRETARIAT BPIW (REKAP 3 KEGIATAN KL).PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PANDUAN PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG TEKNIK PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBINAAN SDM DALAM MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PU.ZIP Download
- PERMEN PUPR NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSAAAN KEGIATAN KEMENTERIAN PU YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN SENDIRI (LAMPIRAN).PDF Download
- SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENDAMPINGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG TATA NASKAH DINAS.ZIP Download
- PERMEN PUPR NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NO 7 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
- SE MENTERI PUPR NO 07 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
- SE MENTERI PUPR NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN LANJUTAN PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTORAL (S3) DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA TUGAS DI BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
- NASKAH AKADEMIS KELEMBAGAAN BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2020-2024.PDF Download
- KEPMEN PUPR NOMOR 611 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 450 TAHUN 2017 TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PK AWAL BPIW TA 2021.PDF Download
- PK REVISI 1 BPIW TA 2021.PDF Download
- PK REVISI 2 BPIW TA 2021.PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2022 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
- LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2021.PDF Download
- SE KEPALA BPIW NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN MUATAN RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
- UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN.PDF Download
- UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA.PDF Download
- PERATURAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022.PDF Download
- PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL LOMBOK-GILI TRAMENA TAHUN 2020-2044.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PPNKEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA.PDF.PDF Download
- SE MENTERI PUPR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 323 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENANGANAN MASUKAN DARI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.PDF.PDF Download
- KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 1805 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG KUASA PENGGUNA ANGGARAN BARANG DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BPIW.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2022.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (KEPALA BPIW).PDF Download
- PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA.PDF Download
- PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
- PERATURAN KEMENTERIAN KEUANGAN (PMK) TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023.PDF Download
- PERMEN PANRB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (KEPALA BPIW).PDF Download
- LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2022.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (REVISI 1).PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (KEPALA BPIW).PDF Download
- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2023 TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024.PDF Download
- LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2023.PDF Download
- LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2024.PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5591).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5592).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 (REKAP 1A KL).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5591).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5592).PDF Download
Tidak ada publikasi yang berhubungan dengan
Kembali ke Home
Tidak ada pertanyaan yang berhubungan dengan
Kembali ke Home
Impelementasi New Urban Agenda Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kota Berkelanjutan - Seminar Implementasi NUA
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2016
- Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}
Bahan Breakfast Meeting Pembahasan RKP 2018
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2016
- Organisasi : Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}
Bahan Breakfast Meeting Pembahasan RKP 2018
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
- Tahun : 2016
- Organisasi : Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":1,"name":"Perkotaan","created_at":"2015-12-16 11:08:46","updated_at":"2016-01-29 05:26:25"}
Program Jangka Pendek (2018-2020) dan Arahan Program Tahun 2018
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2016
- Organisasi : Sekretariat Badan
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":9,"name":"Program dan Anggaran","created_at":"2016-04-05 17:50:01","updated_at":"2016-04-05 18:09:53"}
Keterpaduan Perencanaan dan Sinkronisasi Program Dalam Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2016
- Organisasi : Sekretariat Badan
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":9,"name":"Program dan Anggaran","created_at":"2016-04-05 17:50:01","updated_at":"2016-04-05 18:09:53"}
Pengembangan Pariwisata Kawasan Mandalika-Lombok - Kementerian Pariwisata
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
- Tahun : 2015
- Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":5,"name":"Kawasan Strategis","created_at":"2016-01-29 05:27:33","updated_at":"2016-01-29 05:27:33"}
Pengembangan Pariwisata Kawasan Mandalika-Lombok - Kementerian Pariwisata
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2015
- Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":5,"name":"Kawasan Strategis","created_at":"2016-01-29 05:27:33","updated_at":"2016-01-29 05:27:33"}
Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Perikanan dan Kejahatan Terkait Lainnya - Kementerian Kelautan dan Perikanan
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
- Tahun : 2016
- Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":11,"name":"Ekonomi","created_at":"2016-06-16 16:13:00","updated_at":"2016-06-16 16:13:00"}
Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Perikanan dan Kejahatan Terkait Lainnya - Kementerian Kelautan dan Perikanan
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2016
- Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":11,"name":"Ekonomi","created_at":"2016-06-16 16:13:00","updated_at":"2016-06-16 16:13:00"}
Rencana dan Strategi Pengembangan Infrastruktur Mendukung Konektivitas di Pulau Jawa - Kementerian Perhubungan
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
- Tahun : 2015
- Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":16,"name":"Kebijakan","created_at":"2016-07-28 11:12:37","updated_at":"2016-07-28 11:12:37"}
Tidak ada glossary yang berhubungan dengan
Kembali ke Home
