Dalam melakukan penyusunan program infrastruktur, Kementerian PUPR fokus untuk mencapai target prioritas nasional. Selain itu program yang disusun tersebut benar-benar dipertajam. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti, saat membuka Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) untuk wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, Selasa (21/3) malam. Dengan keterbatasan fiskal, Anita juga meminta kepada seluruh stakeholder untuk bekerja secara efektif dan efisien.
“Dengan anggaran yang sangat terbatas, mari kita bekerja dengan baik, dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan,” tegas Anita. Dalam kesempatan itu, Anita juga menegaskan bahwa Kementerian PUPR mendukung kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, terutama yang ada di Pulau Kalimantan dan NTT. Selain itu menurut Anita, Kementerian PUPR juga mendukung destinasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), termasuk di Labuan Bajo, NTT.
Dalam kesempatan itu Anita juga menyampaikan bahwa daya saing Indonesia pada sektor infrastruktur mengalami kenaikan, dimana untuk 2014-2015 pada posisi 72, dan meningkat tahun 2015-2016 yakni pada posisi 64.
Pada acara ini juga ditayangkan video arahan, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Dalam arahannya Basuki menyatakan bahwa dalam dua tahun terakhir Kementerian PUPR telah menerapkan dasar perencanaan dan pemrograman dengan metode kewilayahan. Dikatakannya bahwa perencanaan pengembangan infrastruktur PUPR perlu memperhatikan potensi dan daya dukung masing-masing wilayah, agar belanja kementerian PUPR dalam penyediaan infrastruktur menjadi lebih efektif. “Perencanaan diarahkan mengkonsep hal yang dibutuhkan, sehingga hasil pembangunannya dapat segera dimanfaatkan dan dibutuhkan masyarakat,” jelas Basuki.
Sementara itu dalam pidatonya, Kepala BPIW, Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menjelaskan bahwa Program Arahan 2018 disusun melalui tahapan Master Plan dan Development Plan dari Rencana Induk Pulau (RIP) Wilayah Pengembangan Strategis dan Perkotaan, Program Jangka Pendek, Program Tahunan. Dikatakannya juga bahwa semua Program Arahan memiliki interdependensi satu sama lain untuk memperkuat sinergi kemanfaatan dan impact.
“Upaya menerpadukan pengembangan wilayah dengan infrastruktur PUPR dapat dicapai dengan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan ditujukan untuk meningkatkan daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan,” tutur Rido. Kemudian Rido juga menyatakan, bahwa keterbatasan APBN mendorong pelaku pembangunan infrastruktur PUPR untuk lebih kreatif dalam memobilisasi sumber anggaran non APBN.
Gubernur NTT, Frans Lebu Raya yang turut hadir dalam acara tersebut menyambut baik dipilihnya NTT sebagai salah satu tuan rumah pelaksanaan Pra Konreg. Baginya dengan ditunjuknya sebagai tuan rumah, berarti Kementerian PUPR sangat memperhatikan pengembangan infrastruktur di NTT. “Kita sangat membutuhkan dukungan Kementerian PUPR, apalagi ada beberapa tantangan yang kita hadapi dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di NTT, salah satunya masalah penyediaan air bersih bagi masyarakat,” ungkapnya. Dengan dukungan Kementerian PUPR, ia berharap tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik.
Sementara itu, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Kinerja Infrastruktur PUPR BPIW yang juga Ketua Panitia Pra Konreg, Iwan Nurwanto menerangkan, tema Pra Konreg tahun 2017 sesuai RAKP 2018 yaitu “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”.
Adapun tujuan Pra Konreg ini menurutnya ada empat. Pertama, melakukan identifikasi awal isu-isu strategis PUPR. Bidang PUPR 2018. Kedua melakukan identifikasi awal terkait dengan rencana aksi atau output pekerjaan strategis dalam RPJMN. Ketiga, melakukan konsolidasi program 2018 antara kementerian PUPR dengan pemerintah daerah melalui dinas bidang PUPR termasuk sinkronisasi antar sektor. Kemudian yang keempat adalah melakukan sinkronisasi, mensinergikan, dan menterpadukan kebutuhan infrastruktur di masing-masing wilayah pengembangan strategis (WPS) untuk tahun 2018.
Pembukaan Pra Konreg juga diwarnai dengan pemberian buku ke masing-masing perwakilan daerah, yakni NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah. Setidaknya sekitar lebih dari 300 orang hadir, dimana para peserta tersebut melibatkan beberapa instansi yakni Bappeda Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Balai Wilayah Sungai, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
Selain itu juga melibatkan Satker Perencanaan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi, Penyediaan Perumahan dan Permukiman. Acara dilanjutkan dengan pembahasan program 2018 di masing-masing desk. Setelah Pra Konreg di Kupang, minggu depan akan dilaksanakan Pra Konreg di Manado untuk Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua. (Hen/ind/InfoBPIW)
