Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Anita Firmanti Eko Susetyowati, membuka Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) wilayah Sumatera di Palembang, Selasa (7/3) malam. Pada kesempatan tersebut Anita menekankan pentingnya keterpaduan pembangunan infrastruktur sektor PUPR agar lebih efektif dan efisien. “Forum ini harus dilakukan dalam rangka mendukung program pembangunan terpadu, dimana pembangunan infrastruktur PUPR yang kita lakukan berbasis pengembangan wilayah,” ujar Anita.
Dengan keterpaduan menurut Anita setiap pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi tanggung pemerintah pusat semata, tapi juga menjadi tanggung jawab pihak-pihak terkait seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota. “Bila tidak ada keterpaduan, maka pembangunan infrastruktur yang dibangun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak sinkron. Jadi memang keterpaduan harus kita lakukan. Jadi misalnya pemerintah akan membangun kawasan industri, maka Kementerian PUPR mendukung dengan misalnya membangun jalan, menyediakan sarana air minum, dan perumahan bagi pekerja kawasan industri itu,” tutur Anita.
Menyinggung peran Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), menurut Anita BPIW punya peran penting dalam menerjemahkan arahan Presiden Joko Widodo terutama terkait Nawacita. “Setiap pembangunan infrastruktur yang kita lakukan berdasarkan arahan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dari situ BPIW menterjemahkan apa yang harus dilakukan Kementeria PUPR supaya meningkatkan daya saing negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bila misalnya pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,75%, maka BPIW harus menghitung kawasan mana saja yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur,” kata Anita.
Selain itu Anita menilai perencanaan yang dibuat BPIW harus menjadi guidance yang mengarahkan pembangunan infrastruktur yang dibangun 4 unit organisasi atau unor Kementerian PUPR yakni Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan.
Ditempat yang sama, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menambahkan Pra Konreg merupakan proses untuk mendapatkan program pembangunan infrastruktur andalan tahun anggaran 2018 mendatang. Menurut Rido program-program tersebut telah diteliti sejak dikembangkannya Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
“Didalam WPS ada kawasan-kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan dan setiap pusat pertumbuhan dianalisis kebutuhan infrastruktur dan dirumuskan dalam waktu panjang dalam bentuk masterplan untuk periode 10 tahun. Kemudian dirinci dalam development plan 5 tahunan. Didalam development plan kita mengetahui mana infrastruktur yang dibiayai APBN, APBD, maupun melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kita uraikan lagi untuk kurun waktu tiga tahunan dan tahunan,” ulasnya.
Bila Palembang menjadi tuan rumah untuk seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatera, menurut Rido Pra Konreg yang kedua akan digelar di Surabaya, dimana disini akan berkumpul untuk melakukan keterpaduan dan sinkronisasi program untuk provinsi yang ada di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
Selanjutnya untuk seluruh provinsi yang ada di Pulau Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur, akan dilaksanakan Pra Konreg ketiga di Kupang. Pra Konreg keempat digelar di Manado untuk seluruh provinsi yang ada di Sulawesi, Papua, dan Maluku.
Pada acara pembukaan tersebut, Sekjen Kementerian PUPR juga menyerahkan 3 buku kepada perwakilan seluruh provinsi di Sumatera. Ketiga buku yang diserahkan ini yakni pertama, buku Sinkronisasi Program dan dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020, Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR Pulau Sumatera. Buku kedua yakni buku Keterpaduan Perencanaan dan Sinkronisasi Program dalam Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Buku ketiga, Kamus Istilah Pengembangan Wilayah. Pembukaan Pra Konreg juga dihadiri pejabat daerah seperti Plt. Sekda Provinsi Sumsel, Joko Imam Sentosa dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel, Ucok Hidayat. (Hen/Ind/ infobpiw)
