Pemerintah Jepang tertarik melakukan penjajakan kerja sama berbagai peluang pengembangan infrastruktur di Indonesia. Hal itu terungkap saat Direktur Kerja Sama Internasional, Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang, Yoshikazu Kuki didampingi stafnya, Yuriko Takanagi mengunjungi kantor Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Rabu (22/2).
Kunjungan delegasi Pemerintah Jepang tersebut disambut langsung Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Bobby Prabowo didampingi Kepala Bidang Penyusunan Rencana Strategis dan Analisa Manfaat, Zevi Azzaino dan jajarannya.
Dalam pertemuan tersebut, Yoshikazu Kuki mengakui, Pemerintah Jepang berminat melakukan berbagai penjajakan kerja sama pengembangan infrastruktur di Indonesia.
“Peluang pengembangan infrastruktur di Indonesia menarik. Sehingga, kami ingin dapat turut bersama-sama mengembangkan berbagai infrastrukturnya,” kata Yoshikazu.
Ia menilai, pengembangan infrastuktur di Indonesia sangat prospektif karena banyak hal yang dapat dilakukan. Indonesia memiliki rentang wilayah yang luas dan penduduk yang terus tumbuh.
Selain itu, lanjutnya, kerja sama yang terjalin juga diharapkan akan dapat semakin mempererat hubungan baik antara kedua negara.
Di tempat yang sama, Bobby Prabowo mengakui, Kementerian PUPR menyambut baik harapan Pemerintah Jepang yang ingin melakukan penjajakan kerja sama berbagai peluang pengembangan infrastruktur.
Bobby menerangkan, Kementerian PUPR memiliki sejumlah unit organisasi (Unor) dalam menjalankan tugas dan fungsi melaksanakan pengembangan infrastruktur dan wilayah di Tanah Air.
Antara lain, lanjutnya, BPIW merupakan Unor perencana keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR, Direktorat Bina Marga merupakan Unor pelaksana penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan, Direktorat Sumber Daya Air merupakan Unor pelaksana penyediaan infrastruktur pengairan, Direktorat Penyediaan Perumahan merupakan Unor pelaksana penyediaan infrastruktur perumahan dan hunian, Direktorat Cipta Karya merupakan Unor pelaksana penataan taman, sanitasi, air minum dan lainnya.
“Ada juga Sekretaris Jenderal yang berperan sebagai pengorganisasian Unor-unor di Kementerian PUPR, serta Inspektorat Jenderal yakni Unor yang berperan sebagai pengawas Unor,” terangnya.
Menurut Bobby, Kementerian PUPR melalui BPIW menerapkan metode berbasis kewilayahan dalam mewujudkan sasaran pembangunan infrastruktur PUPR atau yang biasa disebut Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
Ia menjelaskan, seluruh wilayah di Indonesia terkelompokan ke dalam 35 WPS. “WPS tersebut biasanya terdiri dari kawasan perkotaan, kawasan industri, kawasan wisata, kota baru publik, kawasan lumbung pangan dan lainnya,” ujarnya.
Bobby mengakui, Pemerintah Indonesia senantiasa terbuka untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya, ujar Bobby, pemerintah melakukan inovasi program Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA), yang bertujuan program-program pemerintah dalam pengadaan infrastruktur dapat terjadi percepatan.
Semantara itu, Zevi Azzaino juga mengaku mengapresiasi Pemerintah Jepang yang tertarik untuk bersama-sama mengembangkan infrastrktur di Indonesia.
Ia berharap, akan ada banyak kerja sama yang dilakukan Pemerintah Indonesia-Jepang terkait pegembangan infrastruktur.(ris/infoBPIW)
