Tahun 2017, Kota Manado merupakan Kota keempat dan sekaligus menjadi Kota terakhir tempat berlangsungnya pelaksanaan Pra Konsolidasi (Pra Konreg) yang digelar oleh Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Kegiatan ini digelar untuk memadukan perencanaan pembangunan infrastruktur di seluruh provinsi yang ada di Sulawesi, Papua, dan Maluku.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw menilai Pra Konreg yang dilaksanakan BPIW Kementerian PUPR sangat bermanfaat terutama bagi pengembangan daerahnya. “Apalagi dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pra Konreg, maka program pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara akan diprioritaskan pemerintah pusat,” Hal ini disampaikannya pada saat digelarnya Pra Konreg ke-4 di Manado, Kamis (30/3).
Dengan pembangunan infrastruktur menurutnya dapat meningkatkan belanja daerah dan pada akhirnya dapat mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sulawesi Utara. Dalam kesempatan itu, Steven juga memuji Kementerian PUPR yang selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsinya. “Saya bilang Kementerian PUPR koordinasinya mantap. Selalu berkoordinasi dengan kita,”pujinya.
Saat membacakan kata sambutan dari Sekjen Kementerian PUPR, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan, Adang Saf Ahmad menyatakan sejalan dengan arahan Presiden, tema Rencana Kerja Pemerintah (RDP) tahun 2018 yang ditetapkan Bappenas adalah “Memacu investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. “Tema ini dijabarkan program kementerian dan lembaga yang bersifat money follow program,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan menyampaikan beberapa program arahan, seperti Program Arahan WPS 24 Manado-Bitung-Amurang-Kotamobagu 2018, dan Program Utama Metropolita Bitung-Minahasa-Manado (Bimindo) Tahun 2018. Selain itu Rido juga memaparkan Development Plan Infrastruktur PUPR Pulau Sulawesi 2017-2019, Master Plan Infrastruktur Kepulauan Maluku 2020-2038, dan Master Plan Infrastruktur PUPR Pulau Papua 2020-2038.
Rido juga menyatakan Pra Konreg yang diadakan di 4 kota telah berhasil menterpadukan perencanaan pembangunan infrastruktur seluruh pulau dan kepulauan di Indonesia. “Pra Konreg ini proses yang bermanfaat sekali, karena program-program prioritas itu dibahas dengan serius. Setidaknya 80 persen program mendapat persetujuan dari daerah,” ungkapnya.
Dikatakannya juga bahwa direktif Presiden mengenai pemerataan pembangunan juga menjadi catatan tambahan, dimana direktif tersebut akan direalisasikan pada program pembangunan infrastruktur PUPR untuk tahun 2018.
Kegiatan yang bertujuan memadukan perencanaan pembangunan infrastruktur tahun 2018 tersebut diadakan pada 29-31 Maret 2017. Sebelumnya, Pra Konreg pertama telah dilaksanakan di Kota Palembang, pada 7-9 Maret lalu untuk seluruh provinsi di Pulau Sumatera.
Selanjutnya, Pra Konreg kedua, dilaksanakan di Kota Surabaya, 15-17 Maret lalu dan dihadiri para peserta dari seluruh provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Pra Konreg ketiga, diadakan di Kota Kupang pada 21-23 Maret lalu dan diikuti peserta seluruh provinsi yang ada di Pulau Kalimantan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sementara itu, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Kinerja Infrastruktur PUPR BPIW yang juga Ketua Panitia Pra Konreg, Iwan Nurwanto menyampaikan tujuan Pra Konreg. Menurutnya kegiatan yang dihadiri ratusan orang ini memiliki empat tujuan. Pertama, melakukan identifikasi awal isu-isu strategis PUPR.
Kedua melakukan identifikasi awal terkait rencana aksi atau output pekerjaan strategis dalam RPJMN. Ketiga, melakukan konsolidasi program 2018 antara kementerian PUPR dengan pemerintah daerah melalui dinas bidang PUPR termasuk sinkronisasi antar sektor. Kemudian yang keempat adalah melakukan sinkronisasi, mensinergikan, dan menterpadukan kebutuhan infrastruktur di masing-masing Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) untuk tahun 2018.
Pembukaan Pra Konreg juga diwarnai dengan pemberian buku ke masing-masing perwakilan daerah, yakni beberapa Pulau di Sulawesi, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 300 orang, dimana para peserta tersebut melibatkan beberapa instansi yakni Bappeda Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Balai Wilayah Sungai, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Hen/Ind/info BPIW
