Kementerian PUPR akan membuat shopping list atau daftar belanja Infrastruktur sektor PUPR untuk tahun 2018 melalui kegiatan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg). Kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang bulan Maret itu akan dilaksanakan di 4 kota besar di Indonesia, yakni Palembang, Surabaya, Manado, dan Kupang.
Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Kementerian PUPR, Harris Hasudungan Batubara menjelaskan Pra Konreg merupakan forum konsolidasi dan koordinasi dengan unit organisasi (Unor) terkait seperti Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air (SDA), dan Penyediaan Perumahan baik di level pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah daerah terutama Pemerintah Provinsi juga dilibatkan dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur sektor PUPR tersebut.
“BPIW telah membuat rencana mengenai indikasi prioritas pembangunan infrastruktur PUPR yang akan dilaksanakan tahun 2018. Untuk itu kita telah menyusun masterplan dan development plan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Kita membuat masterplan dan development plan merujuk pada 35 Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS. Masterplan dan development plan tersebut dibuat dengan kebutuhan akan infrastruktur PUPR di kawasan itu, sehingga bisa berfungsi dan beroperasi,” ucap Harris, Selasa (28/2).
Shopping list ini merupakan hasil diskusi yang disepakati baik oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yang dilakukan saat Pra Konreg. Nantinya shopping list ini juga akan disampaikan saat pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg). Selanjutnya keluaran dari kegiatan tersebut akan disampaikan pada saat digelarnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang akan diselenggarakan pada bulan April mendatang.
“Output dari Pra Konreg nanti berupa kegiatan-kegiatan prioritas yang terpadu dan yang sinkron didalam kawasan maupun antar kawasan di dalam WPS dan antar WPS,” tutur Harris. Keluaran dari Pra Konreg tersebut akan disampaikan saat Musrenbangnas yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan April mendatang. Jadi Musrenbangnas tersebut nantinya sudah diketahui berapa anggaran untuk Kementerian PUPR.
“Final penyaringannya di Musrenbangnas yang nantinya akan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga atau RKAKL. Nantinya akan menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA. Itu konsep yang kita lakukan dalam rangka membumikan pengembangan wilayah seperti yang disampaikan Pak Menteri beberapa waktu yang lalu,” tukasnya. Harris berharap Pra Konreg dapat berjalan sesuai rencana dan bisa menghasilkan kegiatan-kegiatan yang memang sangat dibutuhkan.(Hen/infobpiw)
