Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan sejumlah program dukungan pembangunan infrastruktur untuk tiga kabupaten di Provinsi Aceh, yakni Aceh Besar, Bireun dan Gayo Luwes.
Perencanaan program infrastruktur tersebut juga merupakan bagian dari Grand Design Alternatif Development. Program ini difokuskan pada terobosan tanggap darurat narkoba nasional yang menyasar pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kementerian PUPR salah satu instansi pemerintah yang turut ikut serta pada program yang dicanangkan Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut.
Saat memberikan paparan pada rapat kerja implementasi Grand Design Alternatif Development itu di Kota Banda Aceh, Kamis (6/4), Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menjelaskan beberapa program pembangunan infrastruktur.
Dikatakannya untuk Kabupaten Aceh Besar sektor PUPR akan mendukung pengembangan industri berbasis sumber daya alam lokal diantaranya industri peternakan sapi, pertanian kopi, dan coklat. Kementerian PUPR juga akan mendukung pengembangan industri pariwisata dan olahraga alam di Kabupaten Bireun. Sedangkan di Kabupaten Gayo Luwes, menurut Rido dukungan instansinya terkait pengembangan lahan tanaman ganja menjadi areal pertanian lainnya.
Pada kesempatan itu Rido juga menyampaikan bahwa Kementerian PUPR memiliki beberapa strategi pengembangan wilayah di Kota Banda Aceh, diantaranya strategi pengembangan wilayah 1 dan strategi pengembangan wilayah 2.
Menurut Rido strategi pengembangan wilayah 1 adalah mengembangkan kegiatan industri berbasis sumber daya alam lokal dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kesesuaian dengan tata ruang daerah. Kemudian, strategi pengembangan wilayah 2 mendukung pengembangan kawasan wisata di Provinsi Aceh untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Rapat Kerja tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Dayamas) Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Drs. Sobri Effendy Surya, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTU) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kegiatan tersebut juga dihadiri Direktur Konservasi Tanah dan Air (KTA) Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, M. Firman.
Selain memberikan paparan, Rido juga melakukan kunjungan pembangunan Infrastruktur Jembatan Kruncut dan fly over simpang Surabaya di Aceh. Tempat dibangunnya jembatan Kruncut ini merupakan lokasi sudetan tahun 1992 yang dulunya dibangun oleh Ditjen Pengairan untuk perbaikan konektivitas. “Sampai saat ini pengerjaan yang dilakukan sudah mencapai 80%. Jembatan ini merupakan duplikasi dari jembatan yang ada sebelumnya,” ungkap Rido.
Untuk pembangunan fly over simpang Surabaya di kota Banda Aceh ditargetkan selesai dibangun Bulan November 2017. Ind/infobpiw
