Belanda Tertarik Kerja Sama Pengembangan Infrastruktur
Perdana Menteri (PM) Belanda, Mark Rutte melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (22/11). PM Mark Rutte beserta rombongan tiba di Kota Semarang sekitar pukul 09.00 WIB menggunakan pesawat komersial. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan resminya di Indonesia selama tiga hari. Kedatangan PM Mark ...
BPIW Adakan Lomba Cipta Lagu Infrastruktur
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan ruang berekspresi bagi masyarakat untuk menuangkan syair dan lagu yang bertemakan pembangunan infrastruktur PUPR. “Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dalam rangka Hari Bakti PUPR ke-71, menggelar Lomba Cipta Lagu Infrastruktur untuk umum,” u...
BPIW Jajaki Kerja Sama Lanjutan dengan Perancis
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya memperpanjang kerja sama dengan Perancis. Salah satunya melakukan penjajakan guna melanjutkan kerja sama pengembangan ecodistrik dalam mewujudkan Kota Cerdas Berkelanjutan di Indonesia. “Dalam melakukan penataan kota menuju Kota Cer...
Menteri PUPR Lepas Pegawai BPIW yang Telah Purna Karya Bakti
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melepas 228 pejabat serta pegawai yang telah memasuki Purna Karya Bakti, di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Kamis (17/11). Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 pegawai berasal dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Ke-17 pegawai dari BPIW ini, dua di antaranya Ir....
BPIW Gelar Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar upacara serah terima jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPIW yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR, Jakarta (17/11). Serah terima jabatan dilakukan oleh mantan Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ...
BPIW Susun Pengembangan Kawasan Metropolitan Baru Palembang Raya
Metropolitan Baru Palembang Raya merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Kawasan metropolitan baru tersebut mencakup Kota Palembang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), sebagian Kabupaten Banyuasin, sebagian Kabupaten Ogan Ilir, dan sebagian Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah ...
BPIW Pacu Percepatan Pengembangan Kota Baru Sofifi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) mendorong percepatan pengembangan Kota Baru Publik Sofifi di Provinsi Maluku Utara. “Dalam RJPMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,-red) 2015-2019, Sofifi merupakan satu dari 10 kota baru publik yang dicanangkan untuk berkembang....
BPIW Dorong Barifola di Ternate Terus Berkembang
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate terus meningkatkan kegiatan Barifola atau gotong royong bedah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pasalnya, Barifola dapat sangat membantu pemerintah dalam menekan angka rumah tak layak huni di I...
Pemerintah Buka Peluang Investasi di Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung
Pemerintah membuka kesempatan bagi para investor swasta, untuk mengembangkan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu Tanjung Lesung di Provinsi Banten. Saat ini pemerintah memiliki sejumlah rencana pembangunan infrastruktur yang dapat menjadi peluang investasi bagi untuk para investor tersebut. Berikut yang disampa...
BPIW Ikut Serta Pameran Indonesia Infrastructure Week 2016
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut serta dalam Pameran Indonesia Infrastructure Week 2016 yang berlangsung pada 9-11 November 2016 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta. Pada pameran infrastruktur terbesar, BPIW Kementerian PUPR menampilkan beberapa produk unggulannya...
BPIW–Denmark Jajaki Pengembangan Kawasan Perkotaan Berbasis Green–Blue Infrastructure
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) jajaki peluang kerjasama dengan Denmark. Terlebih, saat ini BPIW sedang mengembangkan perencanaan dan pemrograman pembangunan kawasan perkotaan yang berbasis teknologi. “Teknologi itu untuk memudahkan dalam mengintegrasikan ide-ide pengembangan i...
Menteri PUPR Rotasi Pejabat Eselon II
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengingatkan kembali kepada para pejabat, bahwa sumpah yang diucapkan harus benar-benar dilaksanakan, seperti tidak melakukan korupsi dan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan. “Saya mengingatkan kita semua sumpah suci dalam melandasi niat kita dalam melak...
Sekretariat BPIW Perluas Ruang Lingkup Sertifikasi SMM
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun ini menambah ruang lingkup sertifikasi Sistem Manajamen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2008. Tambahan tersebut dilakukan pada Bagian Program dan Evaluasi, Sekretariat BPIW. “Hal itu dilakukan untuk membangun kepercayaan lebih luas serta memeliha...
BPIW Dukung Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Daruba
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung rencana pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Daruba. “BPIW melakukan dukungan melalui penyusunan masterplan dan Pra Detail Engineering Design (DED) KPPN Daruba,” Kepala Pusat Pengembangan Perkotaan, BPIW K...
BPIW Susun Masterplan Pengembangan KPPN Keruak-Praya
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan bekerjasama dengan Direktur Perencanaan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusu...
BPIW Akomodasi Masukan Pemerintah Desa Untuk Penyusunan Masterplan Kawasan Perdesaan Tabanan
Saat ini telah disusun masterplan dan Pra Detail Engineering Design (DED) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), khususnya untuk Kabupaten Tabanan, Bali. Untuk lebih menyempurnakan masterplan dan Pra DED tersebut, dibutuhkan masukan banyak pihak, termasuk yang langsung bersentuhan dengan masalah perdesaan, yakni aparat desa. Demikian disampai...
BPIW Saring Masukan dari SKPD Terkait Draft Masterplan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Labuan Bajo
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan,, melakukan focus group discussion (FGD) Draft Masterplan dan Pra Detail Engineering Design (DED) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur b...
Sekretariat BPIW Perluas Ruang Lingkup Sertifikasi SMM
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun ini menambah ruang lingkup sertifikasi Sistem Manajamen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2008. Tambahan tersebut dilakukan pada Bagian Program dan Evaluasi, Sekretariat BPIW. “Hal itu dilakukan untuk membangun kepercayaan lebih luas serta memeliha...
BPIW Susun Katalog Program Infrastruktur Perkotaan Menengah
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan akan menyusun katalog program infrastruktur perkotaan menengah. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, katalog program infrastruktur per...
BPIW Siapkan Peta Dukungan Infrastruktur PUPR untuk Pengembangan Danau Toba
Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rezeki Peranginangin mengatakan, instansinya siap menyusun peta dukungan menyeluruh infrastruktur PUPR untuk pengembangan Danau Toba. “Dalam peta tersebut akan memuat titik-titik dukungan infrast...
Tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
penyusunan kebijakan teknis program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Fungsi
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri
Tugas
Melaksanakan pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Fungsi
penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran badan
Fungsi
penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis badan
Fungsi
pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran
Fungsi
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan dan kinerja badan
Fungsi
pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan badan
Fungsi
pelaksanaan penatausahaan barang milik negara
Fungsi
pengelolaan urusan kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi
Tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pelaksanaan koordinasi keterpaduan rencana dan sinkronisasi program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
penyusunan kebijakan teknis dan strategi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kementerian
Fungsi
penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional
Fungsi
koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kementerian
Fungsi
penyusunan indikasi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional
Fungsi
pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keterpaduan program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Tugas
melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan
Fungsi
koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sumatera dan Kalimantan
Fungsi
koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan
Fungsi
sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan
Fungsi
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Pulau Kalimantan
Tugas
melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Fungsi
koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Fungsi
koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Fungsi
sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Fungsi
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Tugas
melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum
Fungsi
pelaksanaan administrasi kerja sama bidang pengembangan infrastruktur wilayah
Fungsi
pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi, serta pelayanan data dan informasi di bidang pengembangan infrastruktur wilayah
Fungsi
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga badan
Fungsi
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat
Fungsi
pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat wilayah nasional
Fungsi
fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat
Fungsi
pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan
Fungsi
fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat
Fungsi
pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Fungsi
fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat
Fungsi
pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat
- RENSTRA PUPR 2015-2019 PERMEN PUPR NO.13.1_PRT_M_2015.PDF Download
- RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2015-2019.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN RENSTRA.ZIP Download
- PERMEN PUPR NO. 09 TAHUN 2018.ZIP Download
- DIPA BPIW TAHUN 2018.PDF Download
- DIPA BPIW TAHUN 2017.PDF Download
- DIPA BPIW TAHUN 2016.PDF Download
- LAPORAN KINERJA BPIW 2018.PDF Download
- RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW) TAHUN 2015-2019.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 13.1_PRT_M_2015 TENTANG RENSTRA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019 (1).PDF Download
- PERMEN PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
- PERMEN PUPR NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.ZIP Download
- PERMEN PUPR NO.23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020-2024.ZIP Download
- UU NO 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG.PDF Download
- UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.PDF Download
- UU NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.PDF Download
- UU NO 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 13_PRT_M_2014 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 13.1_PRT_M_2015 TENTANG RENSTRA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 15_PRT_M_2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 47_PRT_M_2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR.PDF Download
- PERPRES NO 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PP NO 64 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 61 TAHUN 1999 TENTANG KEPELABUHANAN.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 15_PRT_M_2016 TENTANG ROAD MAP RB KEMENTERIAN PUPR 2015-2019.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 17_PRT_M_2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TIK DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 20_PRT_M_2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- SE NO. 01 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM PELAPORAN KEUANGAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- SE NO. 03 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR REKONSILIASI INTERNAL DAN EKSTERNAL LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- SE NO. 06 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
- PERMEN PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 20_PRT_M_2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
- PERPRES NOMOR 135 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESDIEN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NO.3 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
- PERMEN PUPR NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.ZIP Download
- PERMEN PUPR NO 13_TAHUN_2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
- PERMEN PUPR NO.23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020-2024.ZIP Download
- PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN.PDF Download
- LAKIP BPIW 2015.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2015.PDF Download
- LAKIP BPIW 2016.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2016.PDF Download
- LAKIP BPIW 2017.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2017.PDF Download
- LAKIP BPIW 2018.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2018.PDF Download
- LAKIP BPIW 2019.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2019.PDF Download
- LAKIP BPIW 2020.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2020.PDF Download
- PERPRES NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.ZIP Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.ZIP Download
- SE MENTERI PUPR NOMOR 06:SE:M:2021 TAHUN 2021 TENTANG PANDUAN APLIKASI IDENTITAS VISUAL KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.ZIP Download
- PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH.PDF Download
- PERPRES NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN.PDF Download
- PP NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL.PDF Download
- PP NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.PDF Download
- PP NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.PDF Download
- PP NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS.PDF Download
- PP NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG.PDF Download
- PP NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.PDF Download
- PP NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN,HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH.PDF Download
- PP NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL.PDF Download
- PP NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.PDF Download
- PP NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN.PDF Download
- PP NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NASIONAL BPIW (REKAP 3 KEGIATAN KL).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 SEKRETARIAT BPIW (REKAP 3 KEGIATAN KL).PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PANDUAN PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG TEKNIK PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBINAAN SDM DALAM MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PU.ZIP Download
- PERMEN PUPR NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSAAAN KEGIATAN KEMENTERIAN PU YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN SENDIRI (LAMPIRAN).PDF Download
- SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENDAMPINGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG TATA NASKAH DINAS.ZIP Download
- PERMEN PUPR NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NO 7 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
- SE MENTERI PUPR NO 07 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
- SE MENTERI PUPR NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN LANJUTAN PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTORAL (S3) DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA TUGAS DI BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
- NASKAH AKADEMIS KELEMBAGAAN BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2020-2024.PDF Download
- KEPMEN PUPR NOMOR 611 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 450 TAHUN 2017 TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PK AWAL BPIW TA 2021.PDF Download
- PK REVISI 1 BPIW TA 2021.PDF Download
- PK REVISI 2 BPIW TA 2021.PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2022 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
- LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2021.PDF Download
- SE KEPALA BPIW NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN MUATAN RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
- UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN.PDF Download
- UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA.PDF Download
- PERATURAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022.PDF Download
- PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL LOMBOK-GILI TRAMENA TAHUN 2020-2044.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PPNKEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA.PDF.PDF Download
- SE MENTERI PUPR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 323 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENANGANAN MASUKAN DARI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.PDF.PDF Download
- KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 1805 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG KUASA PENGGUNA ANGGARAN BARANG DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BPIW.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2022.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (KEPALA BPIW).PDF Download
- PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA.PDF Download
- PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
- PERATURAN KEMENTERIAN KEUANGAN (PMK) TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023.PDF Download
- PERMEN PANRB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (KEPALA BPIW).PDF Download
- LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2022.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (REVISI 1).PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (KEPALA BPIW).PDF Download
- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2023 TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024.PDF Download
- LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2023.PDF Download
- LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2024.PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5591).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5592).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 (REKAP 1A KL).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5591).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5592).PDF Download
Tidak ada publikasi yang berhubungan dengan
Kembali ke Home
Tidak ada pertanyaan yang berhubungan dengan
Kembali ke Home
Kebijakan Pembangunan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil - Kementerian Kelautan dan Perikanan
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2016
- Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":16,"name":"Kebijakan","created_at":"2016-07-28 11:12:37","updated_at":"2016-07-28 11:12:37"}
Konsepsi Tataran Transportasi Nasional (TATRANAS) di Koridor Ekonomi Sumatera - Kementerian Perhubungan
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
- Tahun : 2015
- Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":15,"name":"Transportasi","created_at":"2016-06-17 10:29:52","updated_at":"2016-06-17 10:29:52"}
Konsepsi Tataran Transportasi Nasional (TATRANAS) di Koridor Ekonomi Sumatera - Kementerian Perhubungan
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2015
- Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":15,"name":"Transportasi","created_at":"2016-06-17 10:29:52","updated_at":"2016-06-17 10:29:52"}
Rapat Koordinasi Progres Program Pembangunan Pariwisata Indonesia Kepada Wakil Presiden RI - Kementerian Pariwisata
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
- Tahun : 2016
- Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":16,"name":"Kebijakan","created_at":"2016-07-28 11:12:37","updated_at":"2016-07-28 11:12:37"}
Rapat Koordinasi Progres Program Pembangunan Pariwisata Indonesia Kepada Wakil Presiden RI - Kementerian Pariwisata
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2016
- Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":16,"name":"Kebijakan","created_at":"2016-07-28 11:12:37","updated_at":"2016-07-28 11:12:37"}
Skema Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri Untuk Mendukung Infrastructure Tourism Development Program - Bappenas
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
- Tahun : 2016
- Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":16,"name":"Kebijakan","created_at":"2016-07-28 11:12:37","updated_at":"2016-07-28 11:12:37"}
Skema Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri Untuk Mendukung Infrastructure Tourism Development Program - Bappenas
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2016
- Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":16,"name":"Kebijakan","created_at":"2016-07-28 11:12:37","updated_at":"2016-07-28 11:12:37"}
Skema Prgoram Nasional Pembangunan Pariwisata Dengan Pinjaman Bank Dunia - Kementerian Pariwisata
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
- Tahun : 2016
- Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":16,"name":"Kebijakan","created_at":"2016-07-28 11:12:37","updated_at":"2016-07-28 11:12:37"}
Skema Prgoram Nasional Pembangunan Pariwisata Dengan Pinjaman Bank Dunia - Kementerian Pariwisata
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2016
- Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":16,"name":"Kebijakan","created_at":"2016-07-28 11:12:37","updated_at":"2016-07-28 11:12:37"}
Profil Daerah Provinsi Aceh
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/x-rar
- Tahun : 2016
- Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
- Kategori : Profil Daerah
- Tema : {"id":11,"name":"Ekonomi","created_at":"2016-06-16 16:13:00","updated_at":"2016-06-16 16:13:00"}
Tidak ada glossary yang berhubungan dengan
Kembali ke Home
