Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PU-net

Facebook Twitter Youtube Instagram

KILAS INFORMASI

Hasil pencarian dari kata:

Dibutuhkan Kebijakan, Strategi dan Rencana Aksi untuk Implementasikan Agenda Baru Perkotaan

Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama pemangku kepentingan berupaya merumuskan kebijakan, strategi dan rencana aksi bersama untuk pengembangan wilayah dan perkotaan di Indonesia sesuai perkembangan global dan regional. Hal tersebut diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matah...

Kepala BPIW Arahkan Anjungan Cerdas Adopsi Karakter dan Kearifan Lokal

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengarahkan pembangunan Anjungan Cerdas mengadopsi karakter dan kearifan lokal daerah setempat. Hal itu terungkap saat Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dan rombongan meninjau langsung pembangunan Anjungan Cerdas di Rambut Siwi, Bali, (5/...

Kepala BPIW : Buat Action Plan, Optimalkan Kegiatan

Menjelang akhir tahun, masih ada beberapa kegiatan di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) yang perlu dimaksimalkan.  Untuk itu, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan meminta agar dibuat action plan untuk segera dilaksanakan. Dengan cara ini maka kegiatan dapat dioptimalkan, ...

Terkait Dukungan Infrastruktur Pulau Terluar, Kementerian PUPR Prioritaskan Kawasan Strategis dan Berpenghuni

Kementerian PUPR berkomitmen mendukung pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan dengan negara lain. Tidak hanya kawasan perbatasan darat, tapi  dukungan juga akan dilakukan terhadap pulau terluar. Hingga saat ini, jumlah sementara pulau terluar mencapai 117 pulau. Kepala Pusat Perencanaan Keterpaduan Infrastruktur PUPR Kementerian PUPR, Ir. Hadi...

Koordinasi Lintas Sektor Dibutuhkan dalam Pengembangan Perkotaan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan infrastruktur perkotaan di daerahnya. “Koordinasi yang baik perlu dilakukan untuk menghindari persoalan tata ruang dalam pengembangan perkotaan,” terang K...

BPIW Dukung Program Infrastruktur Strategis Nasional

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membuat perencanaan demi mendukung program infratuktur strategis nasional. Hal itu dikatakan Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur, BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono dalam Talkshow Speak After Lunch yang mengambil tema “Perencanaan Pemba...

Kementerian PUPR Kembangkan Dua Metropolitan Baru Sebagai Pusat Investasi

Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) tahun ini melakukan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Baru, yakni Palembang Raya dan Bimindo (Bitung-Minahasa-Manado). Kedua Metropolitan Baru tersebut akan dikembangkan sebagai  pusat investasi baru.  Menurut Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan ...

BPIW Gelar Bimbingan Teknis Keterpaduan Infrastruktur

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melalui Pusat Perencanaan Infrastruktur menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keterpaduan Infrastruktur PUPR untuk Pulau Sumatera dan Jawa-Bali. Kegiatan yang digelar di Bali pekan lalu itu dilakukan untuk mensosialisasikan perencanaan keterpaduan infrastruktur PUPR.   Selain it...

Kementerian PUPR Optimalkan Konektivitas Menuju Kota Baru Publik Maja

Kementerian PUPR saat ini  sedang  mengoptimalkan akses jalan dari Pamulang ke Maja sepanjang 58,35 km dan jalan bebas hambatan lanjutan dari Serpong ke Balaraja sepanjang 30 km.  Hal itu dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kawasan Kota Baru Publik Maja.   Selain itu juga sedang disusun masterplan dan development plan keterpa...

Hari Kota Dunia 2016, Kementerian PUPR Launching Dua Buku Perencanaan Kota

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) pada peringatan Hari Kota Dunia 2016 yang jatuh pada 31 Oktober 2016, melaunching buku “Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah: Kumpulan Praktik-praktik Inspiratif” (Terjemahan dari Guidelines on Urban Territorial...

BPIW Siapkan Integrated Masterplan untuk KSPN Danau Toba, Mandalika dan Borobudur

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera susun rencana pengembangan kawasan terpadu atau Integrated Masterplan untuk pengembangan tiga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas, yakni Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah dan Mandalika di Nusa Tengg...

Kementerian PUPR-Unops Jajaki Peluang Kerjasama Kembangkan Infrastruktur di Indonesia

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) siap melakukan kerjasama dengan United Nation Office for Project Services (Unops), lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang membidangi infrastuktur. Pertemuan yang membahas peluang kerjasama tersebut digelar saat Tim Unops melakuka...

BPIW Dukung Pengembangan Infrastruktur di Ternate

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendukung pengembangan infrastruktur di Kota Ternate, Maluku Utara. Hal itu diungkapkan Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan saat menerima kunjungan kerja Walikota Ternate, Burhan Abdurahman di kantor BPIW Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (25/10). ...

BPIW - Unisba Jajaki Kerja Sama Dalam Pengembangan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR dan Univesitas Islam Bandung (Unisba) jajaki peluang kerja sama, terutama dalam hal pengembangan ahli perencanaan wilayah dan kota.  Peluang kerja sama ini terbuka lebar mengingat  Unisba memiliki Program Studi (Prodi) Pasca Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK). Sementara BP...

BPIW Dorong Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Laut di Batam - Bintan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pengembangan infrastruktur di Pulau Batam dan Bintan. Letak geografis dua wilayah tersebut dikelilingi lautan, sehingga konektivitas laut perlu dikembangkan dalam menghubungkan antar pulau di kawasan itu. Demikian diungkapkan Kepala Pusat Pen...

BPIW Finalisasi Masterplan dan Development Plan Pengembangan Empat Kawasan Perkotaan dan Tiga Kota Baru

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan melakukan finalisasi penyusunan masterplan dan development plan untuk pengembangan infrastruktur PUPR di empat kawasan perkotaan yaitu Cirebon dan sekitarnya, Cilacap dan sekitarnya, Pontianak dan sekitarnya, ...

BPIW Targetkan Lelang Dini Dimulai Bulan Depan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR saat ini mulai mempersiapkan lelang dini untuk 28 paket kegiatan kontraktual tahun anggaran 2017. Direncanakan lelang pertama akan dilaksanakan bulan depan, yakni November 2016. Kemudian dilanjutkan dengan lelang  kedua pada Desember 2016 mendatang.  Ditargetkan penandatangan kontr...

Awal 2017, Konstruksi Infrastruktur PUPR di Tiga Kawasan Pariwisata Prioritas Dimulai

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2017 akan melaksanakan konstruksi infrastruktur sekaligus menyusun masterplan ketiga destinasi pariwisata prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur dan Mandalika. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari mewakili Menteri PUPR dalam Rap...

BPIW Lakukan Tinjauan Manajemen pada Penerapan SMM

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Sekretariat Badan melakukan tinjauan manajemen terhadap Sistem Manajemen Mutu (SMM). Hal itu dilakukan  guna memelihara komitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) di Sekretariat BPIW Kementerian PUPR serta meningkatkan kinerja orga...

Pacu Pengembangan Kawasan Danau Toba, Kementerian PUPR Targetkan Akses Menuju Bandara Sibisa Dibangun Tahun 2017

Kementerian PUPR terus memacu pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba. Salah satu yang  dilakukan adalah membangun akses menuju Bandara Sibisa. Ditargetkan, 2017 mendatang   rekonstruksi jalan akses bandara tersebut dapat terealisasi. Bandara ini terletak di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, dan terletak 10 kilo...

Tugas

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah

Fungsi

penyusunan kebijakan teknis program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah

Fungsi

penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah

Fungsi

pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah

Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah

Fungsi

pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Fungsi

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Tugas

Melaksanakan pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Fungsi

penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran badan

Fungsi

penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis badan

Fungsi

pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran

Fungsi

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan dan kinerja badan

Fungsi

pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan badan

Fungsi

pelaksanaan penatausahaan barang milik negara

Fungsi

pengelolaan urusan kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi

Tugas

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pelaksanaan koordinasi keterpaduan rencana dan sinkronisasi program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah

Fungsi

penyusunan kebijakan teknis dan strategi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah

Fungsi

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kementerian

Fungsi

penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional

Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kementerian

Fungsi

penyusunan indikasi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional

Fungsi

pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keterpaduan program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah

Tugas

melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan

Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sumatera dan Kalimantan

Fungsi

koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan

Fungsi

sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan

Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Pulau Kalimantan

Tugas

melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara

Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara

Fungsi

koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara

Fungsi

sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara

Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara

Tugas

melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua

Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua

Fungsi

koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua

Fungsi

sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua

Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua

Fungsi

koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum

Fungsi

pelaksanaan administrasi kerja sama bidang pengembangan infrastruktur wilayah

Fungsi

pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi, serta pelayanan data dan informasi di bidang pengembangan infrastruktur wilayah

Fungsi

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga badan

Fungsi

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat wilayah nasional

Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat

Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan

Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat

Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara

Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat

Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua

Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat

  • RENSTRA PUPR 2015-2019 PERMEN PUPR NO.13.1_PRT_M_2015.PDF Download
  • RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN RENSTRA.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO. 09 TAHUN 2018.ZIP Download
  • DIPA BPIW TAHUN 2018.PDF Download
  • DIPA BPIW TAHUN 2017.PDF Download
  • DIPA BPIW TAHUN 2016.PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW 2018.PDF Download
  • RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW) TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 13.1_PRT_M_2015 TENTANG RENSTRA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019 (1).PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO.23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020-2024.ZIP Download
  • UU NO 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG.PDF Download
  • UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.PDF Download
  • UU NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.PDF Download
  • UU NO 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 13_PRT_M_2014 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 13.1_PRT_M_2015 TENTANG RENSTRA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 15_PRT_M_2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 47_PRT_M_2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR.PDF Download
  • PERPRES NO 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PP NO 64 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 61 TAHUN 1999 TENTANG KEPELABUHANAN.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 15_PRT_M_2016 TENTANG ROAD MAP RB KEMENTERIAN PUPR 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 17_PRT_M_2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TIK DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 20_PRT_M_2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SE NO. 01 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM PELAPORAN KEUANGAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SE NO. 03 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR REKONSILIASI INTERNAL DAN EKSTERNAL LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SE NO. 06 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 20_PRT_M_2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • PERPRES NOMOR 135 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESDIEN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.3 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO 13_TAHUN_2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020-2024.ZIP Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2015.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2015.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2016.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2016.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2017.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2017.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2018.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2018.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2019.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2019.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2020.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2020.PDF Download
  • PERPRES NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.ZIP Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.ZIP Download
  • SE MENTERI PUPR NOMOR 06:SE:M:2021 TAHUN 2021 TENTANG PANDUAN APLIKASI IDENTITAS VISUAL KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.ZIP Download
  • PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH.PDF Download
  • PERPRES NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN.PDF Download
  • PP NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL.PDF Download
  • PP NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.PDF Download
  • PP NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.PDF Download
  • PP NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS.PDF Download
  • PP NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG.PDF Download
  • PP NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.PDF Download
  • PP NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN,HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH.PDF Download
  • PP NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL.PDF Download
  • PP NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.PDF Download
  • PP NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN.PDF Download
  • PP NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NASIONAL BPIW (REKAP 3 KEGIATAN KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 SEKRETARIAT BPIW (REKAP 3 KEGIATAN KL).PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PANDUAN PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG TEKNIK PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBINAAN SDM DALAM MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PU.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSAAAN KEGIATAN KEMENTERIAN PU YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN SENDIRI (LAMPIRAN).PDF Download
  • SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENDAMPINGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG TATA NASKAH DINAS.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NO 7 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • SE MENTERI PUPR NO 07 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • SE MENTERI PUPR NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN LANJUTAN PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTORAL (S3) DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA TUGAS DI BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
  • NASKAH AKADEMIS KELEMBAGAAN BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2020-2024.PDF Download
  • KEPMEN PUPR NOMOR 611 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 450 TAHUN 2017 TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PK AWAL BPIW TA 2021.PDF Download
  • PK REVISI 1 BPIW TA 2021.PDF Download
  • PK REVISI 2 BPIW TA 2021.PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2022 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2021.PDF Download
  • SE KEPALA BPIW NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN MUATAN RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
  • UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN.PDF Download
  • UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA.PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022.PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL LOMBOK-GILI TRAMENA TAHUN 2020-2044.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PPNKEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA.PDF.PDF Download
  • SE MENTERI PUPR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 323 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENANGANAN MASUKAN DARI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.PDF.PDF Download
  • KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 1805 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG KUASA PENGGUNA ANGGARAN BARANG DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BPIW.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2022.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (KEPALA BPIW).PDF Download
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA.PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
  • PERATURAN KEMENTERIAN KEUANGAN (PMK) TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023.PDF Download
  • PERMEN PANRB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (KEPALA BPIW).PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2022.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (REVISI 1).PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (KEPALA BPIW).PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2023 TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024.PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2023.PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2024.PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5591).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5592).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 (REKAP 1A KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5591).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5592).PDF Download

Tidak ada publikasi yang berhubungan dengan

Kembali ke Home

Tidak ada pertanyaan yang berhubungan dengan

Kembali ke Home

Profil Daerah Provinsi Sumatera Utara

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
  • Kategori : Profil Daerah
  • Tema : {"id":11,"name":"Ekonomi","created_at":"2016-06-16 16:13:00","updated_at":"2016-06-16 16:13:00"}

Profil Daerah Provinsi Sumatera Barat

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
  • Kategori : Profil Daerah
  • Tema : {"id":11,"name":"Ekonomi","created_at":"2016-06-16 16:13:00","updated_at":"2016-06-16 16:13:00"}

Profil Daerah Provinsi Riau

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
  • Kategori : Profil Daerah
  • Tema : {"id":19,"name":"IPM","created_at":"2016-12-29 09:56:03","updated_at":"2016-12-29 09:56:03"}

Profil Daerah Provinsi Jambi

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
  • Kategori : Profil Daerah
  • Tema : {"id":19,"name":"IPM","created_at":"2016-12-29 09:56:03","updated_at":"2016-12-29 09:56:03"}

Profil Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
  • Kategori : Profil Daerah
  • Tema : {"id":19,"name":"IPM","created_at":"2016-12-29 09:56:03","updated_at":"2016-12-29 09:56:03"}

Profil Daerah Provinsi Bengkulu

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
  • Kategori : Profil Daerah
  • Tema : {"id":19,"name":"IPM","created_at":"2016-12-29 09:56:03","updated_at":"2016-12-29 09:56:03"}

Profil Daerah Provinsi Lampung

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
  • Kategori : Profil Daerah
  • Tema : {"id":19,"name":"IPM","created_at":"2016-12-29 09:56:03","updated_at":"2016-12-29 09:56:03"}

Profil Daerah Provinsi Kep.Bangka Belitung

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
  • Kategori : Profil Daerah
  • Tema : {"id":19,"name":"IPM","created_at":"2016-12-29 09:56:03","updated_at":"2016-12-29 09:56:03"}

Profil Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
  • Kategori : Profil Daerah
  • Tema : {"id":19,"name":"IPM","created_at":"2016-12-29 09:56:03","updated_at":"2016-12-29 09:56:03"}

Profil Daerah Provinsi DKI Jakarta

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/x-rar

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
  • Kategori : Profil Daerah
  • Tema : {"id":19,"name":"IPM","created_at":"2016-12-29 09:56:03","updated_at":"2016-12-29 09:56:03"}

Tidak ada glossary yang berhubungan dengan

Kembali ke Home