Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera susun rencana pengembangan kawasan terpadu atau Integrated Masterplan untuk pengembangan tiga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas, yakni Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Kehadiran Integrated Masterplan akan mendorong terciptanya keterpaduan antar kementerian terkait dan pemerintah daerah dalam pengembangan tiga KSPN prioritas tersebut.
Demikian diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat jumpa pers “Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Tiga KSPN Prioritas” di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (28/10).
Menurut Rido, pelaksanaan pengembangan fisik di tiga KSPN prioritas akan dimulai pada awal 2017. Kementerian PUPR akan mendukung pengembangan infrastruktur mulai dari segi akses, peningkatan sumber daya air, keciptakaryaan, maupun penyediaan perumahan bagi tiga destinasi wisata prioritas tersebut.
Program dukungan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan pariwisata dilakukan Kementerian PUPR melalui empat Ditjen, yakni Ditjen Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air (SDA), dan Penyediaan Perumahan.
Pada tahun 2015 lalu, Rido menjelaskan, jumlah turis asing yang berkunjung ke Indonesia mencapai 10.4 juta jiwa. Dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan kesenian yang tersebar di seluruh provinsi, jumlah turis asing yang berkunjung tersebut punya potensi untuk ditingkatkan. Oleh karenanya, pemerintah menargetkan jumlah turis asing yang berkunjung ke Indonesia mencapai 20 juta jiwa pada tahun 2019 mendatang.
Untuk mencapai target tersebut pemerintah memprioritaskan pengembangan 10 dari 25 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kementerian PUPR merealisasikan komitmen mendukung pencapaian target itu dengan mengembangkan infrastruktur dengan fokus tiga KSPN dari 10 KSPN. 10 KSPN tersebut terdiri dari Danau Toba, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai. Sejumlah perencanaan pembangunan infrastruktur juga telah disiapkan Kementerian PUPR melalui BPIW.
Menurutnya, dukungan pembangunan infrastruktur pariwisata dilakukan melalui Pendekatan Wilayah yang dituangkan dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang terkonsentrasi pada Kawasan Pertumbuhan Strategis Pariwisata. Pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memadukan antara pengembangan wilayah dengan “market driven”, yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mendukung penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.
Dengan begitu, lanjutnya, diperlukan keterpaduan perencanaan dan kesinkronan program antara Infrastruktur dengan pengembangan berbagai kawasan strategis dalam WPS baik perkotaan, industri, maritim/pelabuhan, pariwisata, dan hinterland perdesaan.
Selain itu, Rido menerangkan, beberapa program dalam masterplan 2025 di destinasi wisata Danau Toba, antara lain terpenuhinya infrastruktur dasar (jalan, air bersih, pengolahan air limbah, pembersihan danau, listrik, telekomunikasi, dll) di pusat-pusat kegiatan utama (Sidikalang, Pangururan, Dolok Sanggu, Tarutung, Balige, Prapat, dan Merek). Selain itu Jaringan jalan lingkar dalam dan luar Kawasan Danau Toba menjadi mantap dan handal. Kemudian permukiman masyarakat perkotaan dan perdesaan berkualitas dan sehat (tidak kumuh, air minum 100%, dan akses sanitasi layak 100%).
Untuk development plan Danau Toba tahun 2015-2019 diantaranya Pembangunan Jalan TOL Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi (multiyears). Selanjutnya ada pemeliharaan/pembersihan Danau Toba dari Eceng Gondok. Program ini juga dilakukan multiyears tahun 2016-2018. Kemudian program untuk RAPBN tahun anggaran 2017 dilakukan empat sektor, salah satunya sektor SDA seperti Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Pariwisata Danau Toba.
Selanjutnya, untuk kawasan wisata Borobudur, master plan tahun 2025 seperti adanya peningkatan dan meratanya kualitas infrastruktur jalan di seluruh kabupaten di Kawasan Candi Borobudur dan kawasan pendukungnya dan Pengamanan Sungai Progo dan Ello. Untuk development plan Borobudur 2015-2019 beberapa program seperti Preservasi Pemel Rutin Jalan Parakan-Secang- Magelang-Bts Jogja dan Optimalisasi IPLT Kota Magelang. Kemudian program untuk RAPBN tahun anggaran 2017 dilakukan empat sektor, salah satunya sektor Bina Marga seperti pemeliharaan sembilan jalan, salah satunya Jalan Keprekan-Borobudur.
Sejumlah program infrastruktur juga telah disiapkan untuk mendukung destinasi wisata Mandalika. Untuk masterplan Mandalikan tahun 2025 banyak program yang telah direncanakan seperti Infrastruktur Cipta Karya Terpadu di Kawasan Pariwisata dan KEK Mandalika, peningkatan jalan Bandara Praya Mandalika dan Jalan Tol Bandara Praya–Mandalika. Tidak hanya itu, melalui Development Plan Mandalika tahun 2015-2019 beberapa diantaranya Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi) – Mataram 2 KM dan Penyediaan Rumah Susun Kab. Lombok Utara (2015).(ris/infoBPIW)
