Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendukung pengembangan infrastruktur di Kota Ternate, Maluku Utara. Hal itu diungkapkan Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan saat menerima kunjungan kerja Walikota Ternate, Burhan Abdurahman di kantor BPIW Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (25/10).
“Pengembangan infrastruktur di Kota Ternate perlu dilakukan dengan perencanaan khusus, mengingat Ternate merupakan salah satu kota yang memiliki nilai sejarah tinggi di negeri ini” ungkap Rido yang didampingi Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana serta jajaran pejabat BPIW lainnya.
Artinya, ujar Rido, pengembangan infrastruktur yang dilaksanakan harus dapat memperkuat karakter Kota Ternate sebagai kota bersejarah. “Jangan sampai pengembangan infrastruktur yang dilakukan, akhirnya menghilangkan makna Ternate sebagai kota bersejarah,” tegasnya.
Ia juga menyatakan, kondisi Kota Ternate saat ini sudah semakin padat, sehingga perlu melakukan pengembangan wilayah dan infrastuktur ke pulau sekitarnya, sebagai solusi dari keterbatasan lahan di Pulau Ternate. “Kementerian PUPR kini telah melakukan studi kelayakan untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Pulau Ternate, Pulau Maitara dan Pulau Tidore,” jelas Rido.
Selain itu, Rido juga mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate untuk terus meningkatkan gerakan Barifola, yakni gerakan gotong royong membangun rumah atau bedah rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, tradisi di Kota Ternate tersebut yang bagus, sehingga perlu dipertahankan dan tingkatkan.
Pada kesempatan yang sama, Dadang Rukmana mengatakan, saat ini Kementerian PUPR melakukan pengembangan infrastruktur di Indonesia menggunakan pendekatan yang berbasis wilayah atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). “Seluruh wilayah di Indonesia dikelompokan ke dalam 35 WPS. Ternate sendiri masuk ke dalam WPS 29, yakni Ternate-Sofifi-Daruba,” jelasnya.
Dengan pendekatan WPS ini, lanjutnya, diharapkan pengembangan infrastuktur PUPR dapat dijalankan secara terpadu dan konprehensif. “Perlu diakui jika sebelumnya, penanganan terhadap kota sejarah dilakukan belum terpadu, misalnya pemugaran pada bangunan-bangunan tertentu. Sehingga, penanganan yang dilakukan tersebut justru menghilangkan makna sejarahnya,” papar Dadang.
Dengan begitu, lanjutnya, saat ini BPIW berupaya mendorong pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur sesuai konteksnya secara terpadu dan komprehensif. “Perencanaannya dilakukan secara terpadu dan komprehensif, agar penanganan yang dilakukan benar-benar sesuai tujuan dan harapan,” jelasnya.
Sementara itu, Burhan Abdurahman menyampaikan, Ternate sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kota pusaka dunia. Pasalnya, banyak peninggalan bangunan bersejarah di Kota Ternate. “Untuk mengembangkan menjadi kota pusaka dunia, tentu perlu bantuan berbagai pihak, salah satunya bantuan dari pemerintah pusat,” terangnya.
Ia juga mengatakan, Pemkot Ternate terus memperjuangkan pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Ternate, Pulau Maitara dan Pulau Tidore. Hal itu untuk kemudahan mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat antar ketiga pulau yang berdekatan itu. Menurutnya, pembangunan jembatan tersebut membutuhkan dana besar, sehingga dukungan berbagai pihak sangat ditunggu.
Terkait gerakan membangun rumah atau bedah rumah Barifola, lanjutnya, Pemkot Ternate bertekad untuk terus meningkatkannya. “Saat ini pola Barifola telah berhasil membangun sebanyak 174 rumah warga. Ke depan semoga dapat lebih banyak lagi rumah yang dibangun,” harapnya. (ris/infoBPIW)
