Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pengembangan infrastruktur di Pulau Batam dan Bintan. Letak geografis dua wilayah tersebut dikelilingi lautan, sehingga konektivitas laut perlu dikembangkan dalam menghubungkan antar pulau di kawasan itu.
Demikian diungkapkan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Rezeki Peranginangin saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Tahunan Implementasi Keterpaduan Program Kawasan Strategis Wilayah, di Batam, akhir pekan lalu.
Rezeki juga mengatakan arah pengembangan infrastruktur PUPR yakni, meningkatkan keterpaduan pengembangan infrastruktur. Kemudian, mendukung ketahanan air, kedaultan pangan, dan kedaulatan energi. "Selain itu kita mengembangkan jaringan jalan, serta mendukung pengembangan perumahan dan kawasan perkotaan," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Rezeki juga menyinggung masalah pemrograman. Menurutnya pemprograman itu bersifat dinamis, sehingga bila ada kawasan yang belum ada masterplannya, maka akan dibuatkan Quick Assessment. Sedangkan menyangkut rencana pembangunan, diakuinya setiap sektor punya rencana pembangunan masing-masing. Untuk itu ia berharap, semua pembangunan yang dibuat oleh masing-masing sektor dapat dipadukan dan Kementerian PUPR akan mendukung keterpaduan tersebut.
Sementara itu, salah satu pembicara dari Perwakilan Kementerian Perindustrian, Fransisca menjelaskan, pengembangan kawasan industri saat ini diarahkan ke luar Pulau Jawa, dikarenakan pulau Jawa sudah padat penduduk. “Untuk kawasan industri di pulau Jawa sendiri, diarahkan terkait teknologinya saja,” jelasnya.
Sedangkan pembicara yang lain, Perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gatot Subiati mengatakan, saat ini para investor sanagt berminat pada beberapa program, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) serta technopark. Menurutnya, program-program tersebut sudah memiliki kejelasan mengenai kawasan dan lokasi pengembangannya. Dengan demikian, semua sektor dapat mendukungnya.
Koordinator Dukungan Pengembangan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Wilayah Barat, Bambang Wijanarko yang juga menjadi pembicara mengatakan, sesuai Nawacita terdapat 4 poin utama, yakni membangun Indonesia dari pinggir, meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
“Pengembangan KEK diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena akan melibatkan masyarakat. Target nasional KEK 2015-2019, sudah ada 2 KEK baru yaitu Tanjung Kelayang dan Sorong,” paparnya.
Hadir dalam FGD ini, Perwakilan Kementerian Perindustrian, Fransisca, Perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Koordinator Dukungan Pengembangan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Wilayah Barat, Perwakilan Subdit Pengembangan Pelabuhan, Kementerian Perhubungan, Perwakilan Biro Perencanaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Akademisi. (pongky/infoBPIW)
